Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/slametry/public_html/kliping/wp-settings.php on line 472

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/slametry/public_html/kliping/wp-settings.php on line 487

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/slametry/public_html/kliping/wp-settings.php on line 494

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/slametry/public_html/kliping/wp-settings.php on line 530

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/slametry/public_html/kliping/wp-includes/cache.php on line 103

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/slametry/public_html/kliping/wp-includes/query.php on line 21

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/slametry/public_html/kliping/wp-includes/theme.php on line 623
slametriyadi.com » 2008 » March

Archive for March, 2008

Silviana Jadi Walikota Wanita Pertama di Jakarta

Monday, March 31st, 2008

JAKARTA-Penunjukan Kepala Dinas Pendidikan Dasar DKI Jakarta Sylviana Murni menjadi Walikota Jakarta Pusat akan menjadi sejarah baru dalam kepemimpinan di Ibu Kota.  Dia tercatat sebagai Wali Kota wanita pertama di Jakarta.

Saat dihubungi melalui telepon, Sylviana membenarkan penunjukan dirinya sebagai Wali Kota Jakarta Pusat. Kendati demikian, dia enggan berkomentar lebih tentang langkah yang akan diambilnya dalam memajukan Kota Jakarta Pusat. “Komentarnya nanti saja, saya mau menghadiri apel. Tapi saya sudah tahu penunjukkan saya sebagai wali kota,” katanya saat dihubungi melalui telepon, Senin (31/3/2008).

Tak hanya itu, isu santernya Sylviana bakal ditunjuk sebagai Wali Kota Jakarta Pusat sudah berembus kencang. Apalagi sejak Muhayat dipromosikan Gubernur Fauzi Bowo sebagai sekretaris daerah, isu Sylviana akan menggantikan semakin santer terdengar. Terlahir sebagai putri ketiga dari sepuluh bersaudara pasangan Betawi asli almarhum Kol (Purn) HD Moerdjani dan Hj Ni´mah ini tetap teguh menjalankan keberagaman. Berpikiran kritis menjadi salah satu acuannya dalam menjalankan aktivitas sebagai seorang pemimpin. Istri dari H Gde Sardjana SE ini sejak kecil dikenal gemar berorganisasi.

Bahkan, tidak berlebihan bila dia menyebutkan kegiatan berorganisasi itu sebagai the first university ketimbang sarana pendidikan formal semacam sekolah maupun kampus.Karena itu,banyak jabatan organisasi masih dia pegang hingga kini. Karier Sylviana di pemerintahan pun terbilang cemerlang. Berawal dari staf Penatar BP-7 DKI Jakarta, dalam tempo cepat jabatannya naik vertikal.Namun,pada tahun 1997,dia sempat menjadi wakil rakyat di DPRD DKI. Moerdiman Reksomarnoto sendiri menjabat Plh Wali Kota Jakarta Pusat pada Senin (10/3) lalu. Sebelum ditunjuk, Moerdiman menjabat Asisten Tata Praja dan Aparatur (Astaprajatur) Sekda Pemprov DKI Jakarta.

Dengan penunjukan Sylviana sebagai Wali Kota Jakarta Pusat, berarti sampai saat ini jabatan Wali Kota yang dipegang pelaksana harian (Plh) tinggal dua, yakni Pemkot Jakarta Barat dan Jakarta Selatan lantaran wali kota mengikuti pendidikan Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas). Saat ini Plh Wali Kota Jakarta Barat dijabat Murdhani dan Plh Wali Kota Jakarta Selatan dipegang Budiman Simarmata. Murdhani sendiri memegang pucuk pimpinan Pemkot Jakarta Barat karena Wali Kota Fadjar Panjaitan mengikuti pendidikan di Lemhanas selama sembilan bulan.

Begitu pun dengan Wali Kota Jakarta Selatan Syahrul Effendi yang juga mengikuti pendidikan di Lemhanas. Lantas, kendali pemerintahan diserahkan kepada Plh Wali Kota Budiman Simarmata yang menjabat Wakil Wali Kota Jakarta Selatan. ”Ya, sementara Pak Wali Kota pendidikan Lemhanas, saya yang diserahi tugastugasnya,” papar Budiman kepada SINDO. Selama menjabat Plh, Budiman menegaskan tugastugasnya hanya melanjutkan program-program Wali Kota. Selain itu, meliputi masalah administratif.

(Sindo Sore//sjn)

PEREMPUAN LEBIH BERMINAT JADI PNS

Monday, March 31st, 2008

KOMPAS/WISNU WIDIANTORO
Senin, 31 Maret 2008 | 14:55 WIB

JAKARTA, SENIN - Ternyata oh ternyata, perempuan Indonesia lebih berminat jadi pegawai negeri sipil ketimbang kaum lelaki. Jika pada 2003 jumlah PNS perempuan 32 persen dari total PNS, data akhir Desember 2007 jumlah PNS perempuan meningkat menjadi 44 persen!

Hasil pendataan ulang pegawai negeri sipil pada 2003, terdapat 3.648.005 orang PNS dengan 1.475.720 orang atau 32 persen perempuan. Sementara data Desember 2007, dari total 4.067.201 PNS, sebanyak 1.774.646 orang atau 44 persen perempuan.

Profil PNS Indonesia itu disampaikan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Edy Topo Ashari dalam rapat dengan Komisi II DPR, Senin (31/3). Data BKN juga menyebutkan, mayoritas PNS berpendidikan setingkat SLTA ke bawah, persentasenya mencapai 43 persen. Sebaliknya, PNS berpendidikan sarjana S-2 dan S-3 hanya 103.112 orang atau 2,5 persen saja.

Sidik Pramono

Islam Menerima Kaum Homoseks?

Monday, March 31st, 2008

Jumat, 28 Maret 2008 | 00:04 WIB

ISLAM sebagai agama yang merupakan rahmatan lil alamin atau rahmat terhadap seluruh isi alam, menerima kaum lesbian, gay, biseksual, transeksual dan transgenital (LGBT) sebagai salah satu penghuni alam, namun tidak menerima perilaku homoseksual karena itu bertentangan dengan fitrah manusia. Demikian disampaikan oleh Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), Amir Syarifuddin dalam Diskusi Publik ‘Islam Sebagai Agama Rahmatan Lil Alamin dan Sikapnya Terhadap LGBT’ di Jakarta, Kamis (27/3).

Amir juga memaparkan bahwa masyarakat harus kembali pada makna yang disepakati tentang LGBT, contohnya homoseksual. Jika tidak, akan kesulitan untuk menentukan sikap dengan tepat.“Kalau homoseksual lebih merujuk kepada makna perbuatan seksnya, saya katakan Islam sudah memiliki sikap yang jelas dan keras terhadap perbuatan homoseksual tapi tidak terhadap orang-orang homonya sendiri,” ujar Amir.
   
Amir menerangkan lebih jauh, jika pengertian homoseksual merujuk kepada perbuatan seks kaum tersebut, jelas saja Islam menolak untuk menerima karena bertentangan dengan fitrah manusia  yang diciptakan laki-laki dan perempuan untuk bereproduksi setelah diikat dalam fitrah perkawinan, yang ada hanyalah pemuasan nafsu belaka.

“Di dalam Islam, kita harus kembali kepada fitrah manusia, bahwa manusia diciptakan laki-laki dan perempuan. Laki-laki inginkan perempuan, dan perempuan inginkan laki-laki untuk bereproduksi. Nah, homo tidak ada reproduksi tapi hanyalah sekedar pelampiasan hawa nafsu. Homo menyalahi kodrat ilahi. Inilah alasannya kenapa Islam menolak homoseks,” tambah Amir.
   
Dalam diskusi publik yang ditujukan membuka ruang diskusi kelompok pro dan kontra terhadap keberadaan kaum LGBT ini, hadir pula pemuka-pemuka agama Islam dari Fathayat Nahdlatul Ulama (NU), Indonesian Conference of Religion and Peace (ICRP), dan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Dalam diskusi ini terjadi perdebatan yang cukup panjang di antara para pemuka agama tersebut mengenai paradigma yang harus dipakai dalam memadang fenomena ini.

Paradigma yang cukup tegas datang dari Rokhmat S. Labib dari HTI yang menyatakan bahwa Islam sebagai kebenaran mutlak tidak dapat membenarkan perilaku homoseksual dan menolak paradigma lain yang membenarkan hal ini.

“Harusnya kita tidak mencari alasan untuk memakai berbagai paradigma budaya, ekonomi, politik untuk membenarkan homoseksual. Kita kan fitrahnya bereproduksi. Bayangkan kalau perilaku homoseks itu menular kepada masyarakat, akan habis masyarakat dalam dua sampai tiga generasi,” tegas Rokhmat.

Sementara itu, Nurofiah dari Fathayat NU mengatakan bahwa kesulitan untuk menerima keberadaan homoseksual disebabkan penafsiran yang tidak tepat terhadap fiqih sebagai aspek utama dalam Islam. “Wacana agama Islam yang paling mewarnai kesadaran beragama adalah fiqih yang sering dilihat dari aspek lahir. Nah, Anda laki-laki atau perempuan dan seringnya dilihat dari segi fisik,” kata Nur.
   
Menurut Nur, pada faktanya ada orang yang fisiknya laki-laki, tapi alurnya adalah perempuan sehingga timbul bahasa perempuan terperangkap dalam tubuh laki-laki. “Nah, yang banyak ngomongin tentang agama adalah kaum hetero. Jadi homo yang dimengerti adalah yang ditafsirkan oleh orang-orang hetero. Menurut saya, yang paling kompeten untuk ngomongin soal homo ya kaum homo,” ujar Nur.

Hal senada juga dilontarkan oleh Direktur ICRP, Siti Musdah Mulia. Dia juga mendorong masyarakat dan pemerintah sama-sama memiliki upaya untuk menempatkan kaum LGBT sebagai kaum yang dihargai dan diterima dalam masyarakat sebagaimana adanya.

LIN

PSK AIDS Jatim Masih Layani Tamu

Monday, March 31st, 2008

Senin, 31 Maret 2008 | 07:22 WIB

PEKERJA  Seks Komersial (PSK) yang positif mengidap virus mematikan HIV/AIDS ternyata banyak yang masih beroperasi melayani lelaki hidung belang yang menjadi tamunya. Kenyataan itu terjadi hampir merata di lokalisasi-lokalisasi yang resmi maupun tak resmi/terselubung di Jatim.

Di antaranya di Kabupaten Tulungagung, Malang, Kediri, Jember dan Kota Surabaya. Pemerintah Daerah tak bisa menyuruh para PSK itu berhenti beroperasi lagi, karena memang larangan seperti itu tidak akan efektif. Bahkan, justru kontraproduktif. Selain itu, pelarangan bisa dinilai sebagai pelanggaran hak azasi.

“Kenyataannya PSK yang mengidap HIV/AIDS memang masih bisa beroperasi melayani tamu. Di Tulungagung, ada sekitar 20 persen PSK yang rentan menularkan penyakit seks menular dan HIV/ AIDS kepada orang sehat yang bertamu,” kata dr Baharudin Budi Santoso, Kasubdin Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Tulungagung, Jumat (28/3).

Upaya maksimal Dinkes untuk mencegah penyebaran virus HIV/AIDS itu, tambah Baharudin, adalah dengan menyarankan para PSK itu menyediakan kondom saat melayani tamunya. Selain itu, juga mengimbau para PSK untuk mengontrol kesehatan secara rutin.

Adanya PSK yang mengidap HIV/AIDS juga diakui oleh Deddy Sosialisto, Kasi Rehabilitasi Anak, Penyandang Cacat dan Tunasusila, Dinas Sosial (Dinsos) Kota Surabaya. Namun, dia belum bisa menyebut jumlah pastinya.

Sedangkan di Kota Malang, tahun lalu saja, ada setidaknya 8 PSK yang terdeteksi positif HIV/AIDS setelah melakukan Voluntary and Counseling Test (VCT) di rumah sakit setempat.

Dalam menangani PSK seperti itu, pemerintah daerah biasanya menggandeng Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang peduli penderita HIV/AIDS. Sebab, kata Deddy, penanganan oleh pemerintah saja tak akan banyak menyelesaikan dan menyentuh langsung para PSK pengidap HIV.

Menurut Manajer Kasus LSM Global Fund, Zainurrohman, ada sekitar 4-5 orang dari 19 orang pengidap HIV/AIDS di Tulungagung yang didampinginya, yang berlatar belakang PSK, dan masih aktif bekerja. Sisanya ada yang berlatarbelakang pengguna narkoba.

Sebagai pendamping, Zainurrohman mengaku hanya melakukan pengawasan dan pengarahan agar para PSK tersebut mau rutin minum obat anti retro viral (ARV) untuk menghambat penyakitnya. Juga, agar melakukan pemeriksaan berkala.

“Tak bisa melarang mereka beroperasi. Kami juga nasihati untuk menerapkan safe sex atau seks aman sehingga mengurangi risiko menularkannya kepada orang lain. Misalnya dengan memakai kondom saat melayani tamu,” kata Zainurrohman.

Dian Wahyuningsih dari LSM Genta mengatakan, mengungkapkan jumlah PSK penderita HIV/AIDS bisa-bisa malah akan menggagalkan upaya menekan penyebaran penyakit yang belum ada obat mujarabnya itu.

“Mereka bisa tambah dikucilkan nanti. Dan itu justru tak kondusif bagi penanganannya. Masih tinggi stigma di masyarakat terhadap PSK yang menderita HIV/AIDS,” kata Dian yang bersama LSM Genta turut mendampingi PSK pengidap HIV di Surabaya, Sidoarjo dan Gresik.

“Kami tekankan para PSK pengidap HIV agar memakai kondom untuk hubungan seks yang aman dengan klien atau siapapun. Jika tidak, itu bisa membahayakan dirinya sendiri. Terutama kalau klien PSK itu ternyata juga pengidap HIV. Jika melayani klien pengidap HIV tanpa kondom, virus di tubuh PSK itu akan meningkat. Tipenya akan lebih kompleks,” terang Dian, Direktur LSM Genta.

Bagaimana pun, Dian mengakui bahwa tidak mudah melakukan pendampingan pada PSK pengidap HIV/AIDS. Dibutuhkan manajer kasus dan konselor yang andal.

Berdasarkan data yang ada, jumlah PSK yang beroperasi di enam lokalisasi di Surabaya pada tahun 2007 mencapai 4.191 orang. Jumlah ini menurun dibandingkan angka tahun sebelumnya yang mencapai 8.009 PSK. Terbanyak berada di lokalisasi Jarak (2.543 orang) dan urutan kedua di lokalisasi Tambakasri (1.600 orang).ais/st4/st16/st9/ida

Korban Meninggal Akibat AIDS di Jateng Terus Bertambah

Monday, March 31st, 2008

Republika Online, 17 Maret 2008
Semarang-RoL– Bertambahnya pengidap HIV dan penderita AIDS di Jawa Tengah belakangan ini sangat memprihatinkan karena hal ini menunjukkan bahwa upaya pencegahan yang ditempuh kurang berhasil.

Menurut anggota Komisi E DPRD Jateng Siti Aisyah Dahlan di Semarang, Senin, ada kecenderungan kenaikan kasus kesakitan (incidence rate-IR) akibat penyakit menular di Jateng, terutama HIV/AIDS sehingga harus ada perhatian sangat serius.

“Gejala ini sangat memprihatinkan. Bukan hanya masalah tingginya angka kematian namun juga cepatnya penyebaran penyakit mematikan yang satu ini,” katanya.

Jumlah pengidap HIV pada tahun 2006 tercatat 830 orang dan 240 terkena AIDS. Dari total penderita AIDS, 137 orang di antaranya meninggal.

Setahun kemudian kasus HIV/AIDS di Jateng melonjak, dengan rincian 962 orang mengidap HIV dan 329 orang positif AIDS. Dari jumlah ini, sebanyak 156 pengidap AIDS menemui ajal.

Jumlah sebenarnya pengidap HIV dan penderita AIDS di Jateng ini diperkirakan jauh lebih besar lagi karena hal ini seperti fenomena gunung es, hanya terlihat permukaannya, sedangkan bagian terbesar di bawahnya tidak kelihatan.

Menurut dia, melonjaknya jumlah kasus HIV/AIDS di Jateng harus diketahui penyebabnya, baik mengenai tipe maupun jenis media penyebarannya. “Harus ditemukan pola penyebaran yang utama. Setelah diketahui barulah kita dapat melakukan gerakan untuk menangggulangi penyakit berbahaya ini,” katanya.

Identifikasi peyebaran penyakit ini harus dilakukan dengan mengetahui latar belakang para korban secara detail, apakah tertular karena hubungan seks , transfusi darah, atau melalui jarum suntik.

“Kerja sama dengan penderita menjadi kunci dari identifikasi masalah ini. Mereka harus mau berbagi informasi untuk menyelamatkan penduduk Jateng yang lain,” katanya.

Selain masalah HIV/AIDS, menurut Aisyah, penyakit menular lain yang masih banyak ditemukan di masyarakat adalah tuberkulosis (TB) dengan jumlah penderita sebanyak 8.356 orang, sedangkan yang terserang demam berdarah dengue (DBD) sebanyak 18.550 orang.

Kenaikan jumlah penyakit menular menunjukkan pelayanan kesehatan pada fasilitas kesehatan milik pemerintah maupun swasta belum optimal. Menurut dia, seharusnya 45 rumah sakit pemerintah daerah, dua RS Pemerintah Pusat, tiga RS Pemprov Jateng, 102 RS swasta, serta 850 puskesmas mampu memberi pelayanan optimal kepada warga.
“Namu ternyata belum mampu mengatasi problem kesehatan warga Jateng,” katanya.

Aisyah menilai perlu ada peningkatan pola hidup sehat masyarakat yang diwujudkan melalui pembiasaan budaya sehat dalam keluarga. Pendekatan kuratif tidak banyak menekan jumlah kasus penyakit, karena itu perlu perubahan paradigma kesehatan menjadi preventif dan promotif melalui budaya hidup sehat. antara/abi

Tes Kit HIV yang Akan Kedaluwarsa Beredar

Monday, March 31st, 2008

Suara Pembaharuan, Rabu, 26 Maret 2008

[JAKARTA] Ketua Kajian Penanggulangan Penyakit Menular Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Pandu Riono, mengungkapkan, saat ini tes kit HIV bermerek dagang Ora-Quick telah beredar di Jakarta dan Papua, dengan masa kedaluwarsa Juni 2008. Tes kit ini dikirim oleh Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) DKI Jakarta.

Pandu kepada SP, di Jakarta, Rabu (26/3), mengemukakan, tes kit itu dikirim juga ke klinik lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan di DKI Jakarta dengan total 22.000 buah, dan Dinas Kesehatan Papua dikirim 30.000 buah. Sedangkan yang masih tersimpan di gudang Departemen Kesehatan sekitar 50.000 buah.

Namun, menurut Pandu, pada umumnya petugas klinik yang memberikan layanan tes HIV merasa heran dengan keberadaan HIV tes kit yang tidak pernah didengar atau belum masuk dalam daftar tes HIV yang sudah diuji resmi dan dapat dipakai untuk pelayanan tes HIV di Indonesia.

Dia mengatakan, sebelum dapat dipakai, tes kit itu harus melewati proses uji tes oleh laboratorium rujukan nasional, laboratorium milik Departemen Kesehatan dan milik RSCM. Namun, penelitian hanya dilakukan oleh Pusat Penelitian Kesehatan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia di Depok bekerja sama dengan RS Duren Sawit dan dibiayai oleh pemasok Ora-Quick, PT Biotech Farma yang masih satu group dengan PT Bersaudara.

Hal lainnya, ujar Pandu, pembelian produk tes kit HIV harus sebanyak tiga produk, dengan merek dan jenis tes yang berbeda. Hal ini, katanya, merupakan prosedur untuk melakukan tes HIV, untuk mendapatkan hasil yang akurat dan maksimal dan menghindari false positive.

“Dengan dana yang dikeluarkan pemerintah sekitar Rp 30 miliar untuk membeli produk ini, tentu nantinya menjadi sia-sia saja. Karena berarti produk ini harus segera dipakai, tanpa terlebih dulu melewati proses uji tes dan persiapan untuk petugas-petugas klinik,” ujarnya.

Menurutnya, produk ini dibeli oleh orang-orang yang tidak mengerti program dan pelayanan HIV/AIDS dengan baik. Hal ini, katanya, sangat berbahaya dan melanggar hukum untuk memakai produk yang akan kedaluwarsa, terutama yang berhubungan dengan kesehatan.

“Tidak seharusnya pemerintah membeli produk yang akan kedaluwarsa. Yang pasti, ada pertanyaan atas terbitnya surat KPA Provinsi DKI yang akan menggunakan Ora-Quick yang ditandatangani oleh Rohana Manggala ini,” tuturnya.

Dia menegaskan, tugas KPA nasional dan KPA provinsi bukan untuk memutuskan tentang pemakaian produk tertentu, jenis dan merek tes HIV yang akan dan boleh dipakai di wilayahnya.

“Ini menimbulkan pertanyaan, kenapa sampai KPA provinsi DKI mengeluarkan surat tersebut? Apa kepentingannya? Pertanyaan lain, kenapa ada juga yang memborong Ora-Quick di tingkat nasional? Betulkah terkait dengan pencairan dana Askeskin? Benarkah DPR memaksa Departemen Kesehatan untuk memborong Ora-Quick yang mau expired tersebut?” kata Pandu yang juga direktur Penelitian dari Yayasan AIDsina. [MRS/S-26]

Pendidikan Seks Tekan Angka Kelahiran

Monday, March 31st, 2008

Seputar Indonesia, 26 Maret 2008
Pendidikan seks yang komprehensif di sekolah,seperti diskusi mengenai tingginya angka kelahiran,bisa membantu menghindari kehamilan pada remaja. PEMBERIAN pendidikan seks (sex education) di beberapa negara Timur masih menjadi perdebatan (pro-kontra) berbagai kalangan. Sebab, sejauh ini asumsi pendidikan seks masih terkait masalah hubungan seksual antarlawan jenis. Padahal, pendidikan seks yang komprehensif bisa membantu remaja menghindari kehamilan dini atau di luar nikah. Hal itu berdampak positif untuk membantu menekan angka kelahiran.

Pendidikan seks yang komprehensif mempunyai fungsi positif,di antaranya memberikan penjelasan kepada remaja soal ancaman bahaya hubungan seks bebas,ancaman tertular berbagai jenis penyakit kelamin, masalah tingkat kelahiran yang tinggi.Dengan adanya pemahaman yang baik soal seks, membuat remaja lebih berhati-hati. Berdasarkan survei yang dilakukan Pusat Penelitian AIDS dan Penyakit Seks Menular,Universitas Washington, Seattle, Amerika Serikat (AS), pendidikan seks secara komprehensif di sekolah efektif menghindari kehamilan dini pada remaja.Survei yang dilakukan secara nasional sejak 2002 melibatkan1.700 remaja berusia15–19 tahun yang belum menikah.

Hasilnya, sebanyak 60% remaja yang menerima pendidikan seks komprehensif di sekolah terhindar dari kehamilan dini atau tak ingin hamil dibandingkan remaja yang tak pernah mendapatkan pendidikan seks. Selain itu, remaja yang mendapatkan pendidikan seks komprehensif mampu mengurangi aktivitas hubungan seks remaja di luar nikah. Hanya,dalam penelitian ini tak diketahui seberapa efektif pendidikan seks menghindari remaja dari ancaman penyakit kelamin menular. Pasalnya, penularan itu melibatkan berbagai faktor luar, selain adanya aktivitas seks yang tidak benar.’’Yang jelas,pendidikan seks komprehensif di sekolah mampu mencegah kehamilan yang tak dikehendaki remaja. Hal itu berdampak untuk menekan angka kelahiran yang tinggi,’’ papar Pamela K Kohler dari Pusat Penelitian AIDS dan Penyakit Seks Menular, Universitas Washington.

Kohler pun mengakui adanya anggapan yang salah soal pendidikan seks.Selama ini banyak yang mengatakan bahwa pendidikan seks dan cara mengontrol angka kelahiran akan semakin membuat remaja ingin berhubungan seks. ’’Itu anggapan yang tidak benar,’’ jelasnya. Meski demikian, Pemerintah AS mengkritik hasil penelitian tersebut dan tetap menyatakan bahwa pendidikan seks yang diberikan di luar sekolah tetap efektif. Untuk itu, Pemerintah AS setiap tahun mengeluarkan sekitar USD170 juta untuk setiap negara bagian atau kelompok sosial yang mengadakan program pendidikan seks.Kegiatan ini bertujuan agar remaja tak melakukan hubungan seks.
Namun, Kohler mengkritik langkah pemerintah karena pendidikan seks di luar sekolah tak menunjukkan efektivitas untuk menghindari remaja berhubungan seks dini ataupun mengurangi angka kelahiran. Sebab, berdasarkan survei yang dilakukannya secara nasional, pendidikan seks di sekolah lebih efektif dibandingkan di luar sekolah. Buktinya, remaja yang mendapat pendidikan seks komprehensif di sekolah––sebanyak dua pertiga–– menghindari hubungan seks atau tak ingin hamil. Sebaliknya, pendidikan seks di luar sekolah hanya mencapai seperempat orang. Sementara itu, remaja yang tak menerima pendidikan seks secara formal angkanya lebih rendah lagi, sekitar 10%. ’’Itulah bedanya sudut pandangan pemerintah dan peneliti,’’ ungkap Kohler. (Rtr/wasis wibowo)

Resistensi Perempuan Jepara

Monday, March 24th, 2008

Senin, 24 Maret 2008 | 02:51 WIB

Maria Hartiningsih dan Ahmad Arif

Resistensi perempuan terhadap apa yang didefinisikan sebagai ”pembangunan” yang merusak tata kehidupan, muncul di berbagai wilayah Tanah Air.

Fenomena itu ditelan peristiwa yang silih berganti, sambung menyambung, dalam jarak cukup jauh dari pusat-pusat pemerintahan.

Malam menjelang tanggal 1 September 2007, Eni Susanti (30) menyiapkan bekal ikut aksi bersama seluruh penduduk Desa Balong, Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara.

Ia bersama sekitar 4.000-an warga dari berbagai dukuh desa itu berjalan kaki 30 kilometer menuju Kabupaten Jepara. Sebagian menggendong anak-anak mereka dan membawa obor.

Aksi itu bagian dari rangkaian aksi sepanjang tahun 2007 menolak rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) di Semenanjung Muria. Pembangunan PLTN dengan biaya sekitar Rp 70 triliun itu untuk mengatasi krisis kelistrikan di Indonesia. Menurut rencana, pemerintah akan membangun empat reaktor nuklir, masing-masing menghasilkan daya listrik 1.000 megawatt.

Roadmap pengembangan PLTN di Indonesia tercantum dalam naskah cetak biru Pengelolaan Energi Nasional 2005-2025. Pembangunan PLTN Unit I direncanakan mulai tahun 2010, menyusul pembangunan Unit II tahun 2011/2012.

Pada tahun 2016/2017 kedua unit itu diharapkan beroperasi, disusul pembangunan Unit III dan IV antara tahun 2018-2019. Rencana Badan Tenaga Atom Nasional (Batan) lebih ambisius, yakni beroperasinya enam unit PLTN pada tahun 2030 dan delapan unit pada tahun 2040.

Desa Balong merupakan ujung tapak terdekat dari Lemah Abang yang kabarnya akan menjadi lokasi pembangunan itu. Di sana dibangun Fasilitas Pemantauan Keselamatan dan Penelitian PLTN milik Batan yang disegel warga pada 28 Februari 2008.

Semua ikut

Dalam perjalanan panjang menuju Jepara malam tanggal 1 September 2007 itu semua penduduk ikut. ”Anak-anak juga kami bawa,” ujar Eni Susanti (30). ”Kami masak dulu,” sambung Ngatipah (40-an). ”Desa ini kosong. Tinggal orang-orang tua dan warga yang sakit,” tambah Marsulin (30).

Mereka berhadapan langsung dengan Bupati Jepara Hendro Martoyo serta Menteri Negara Riset dan Teknologi Kusmayanto Kadiman berdialog dengan rakyat dan pihak yang mewakili di Gedung DPRD Jepara, 1 September 2007.

Seperti dikemukakan aktivis Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama Jepara, Hindun Anisah, warga berangkat dengan kesadaran politik yang kuat. ”Setelah aksi, banyak ibu mengatakan, ’kalau perlu, aksi seperti ini kita ulang lagi’,” kata Hindun, menolak isu mobilisasi.

Secara historis, wilayah itu memang menyimpan semangat perlawanan yang dipelopori perempuan. Kartini, Ratu Shima, dan Ratu Kalinyamat adalah tiga perempuan pada zaman berbeda yang melawan dengan cara berbeda dalam menghadapi kekuatan yang menindas.

”Enggak capai,” ujar Eni, ”Soalnya ini menyangkut hidup kami,” sambung Ngatipah. ”Kami menolak PLTN karena dampaknya sangat berbahaya,” ujar Marsulin, seraya menyebut berbagai jenis penyakit berbahaya bersifat lintas generasi akibat kemungkinan kebocoran radiasi.

Seperti dipaparkan Dr Budi Widianarko, ahli toksikologi lingkungan dari Unika Soegiyapranata Semarang, berdasarkan kajian 20 tahun peristiwa Chernobyl di Ukraina, Rusia, kebocoran PLTN membawa dampak faali dan genetik sangat serius, berujung pada kecacatan akut dan kematian.

”Sayuran dan pangan dari daerah sini enggak bakalan laku karena terkena radiasi,” sergah Aris Susanto (26), warga Balong.

Aksi itu berakhir damai, meski di ujung acara warga melempari Kadiman dengan botol kosong air mineral. ”Saya kira itu reaksi wajar karena Menteri tidak menjawab pertanyaan kunci,” ujar Darul Hasyim Fath, juru bicara Koalisi Rakyat dan Mahasiswa Tolak PLTN (Kraton).

Pertanyaan itu antara lain menyangkut pengertian krisis energi, karena yang terjadi justru ekspor gas dan minyak serta pemberian lisensi kepada korporasi transnasional pengeboran minyak. ”Pak Menteri tidak menjawab, malah meninggalkan tempat,” sambung Darul.

Bergerak serentak

Penolakan perempuan terhadap kegiatan atas nama ”kemajuan pembangunan” dan ”peningkatan kualitas hidup”, termasuk eksplorasi sumber daya alam, terjadi selama bertahun-tahun di berbagai wilayah di Indonesia.

Di Molo, Timor Tengah Selatan, Aleta Baum bersama masyarakat telah 14 tahun berjuang melindungi sumber daya alam di Soe dari penambangan marmer oleh sejumlah perusahaan.

Aleta diintimidasi melalui telepon dan layanan pesan singkat. Rumahnya pernah dilempari batu. Tiga bulan sebelum menerima Penghargaan Saparinah Sadli, Agustus 2007, ia hidup di persembunyian, terpisah dari suami dan anak-anaknya.

Secara ekologis, rezim pembangunanisme mempunyai implikasi terhadap penghancuran lingkungan. Aktivis dan ahli fisika asal India, Vandana Shiva dalam Staying Alive: Women, Ecology and Development (1988) menyatakan, mitos ”mengejar ketertinggalan” pembangunan adalah reduksionisme, suatu manisfestasi prinsip maskulinitas yang berakar pada ideologi patriarkhi yang menindas dan melakukan dehumanisasi pada perempuan dan kelompok terpinggirkan.

Pengetahuan tentang pembangunan yang diproduksi Barat dan dikirim ke negara berkembang tidak bersifat netral, tetapi sarat dengan ideologi dan nafsu mengontrol. Itu pula sebabnya, ideologi pembangunanisme yang juga mendasari rencana pembangunan PLTN di Semenanjung Muria bermasalah bagi perempuan dan ekologi.

Mereka Juga Butuh Jeda

Wednesday, March 19th, 2008

19 Maret 2008

  • Tuntutan Hari Libur bagi PRT

SAAT kali pertama memutuskan bekerja sebagai pembantu rumah tangga (PRT), saya selalu berusaha meyakinkan diri saya bahwa tidak mengapa saya bekerja sebagai pembantu, toh setidaknya saya tetap berguna bagi sesama. Demikian penuturan Eka kepada saya.

(more…)

Golput dan Gerakan Perempuan

Wednesday, March 19th, 2008
  • Oleh Munawir Aziz

DI tengah gelegar persiapan Pilgub Jateng, kaum perempuan seakan berada di lorong kesunyian. Betapa tidak. Calon perempuan yang dinanti-nantikan muncul dalam perhelatan akbar ini, tak kunjung mendeklarasikan diri. 

Yang terdengar di perbincangan umum dan dominasi berita media, hanyalah wajah tokoh laki-laki yang sibuk menggalang kekuatan. Perempuan berada di lorong gelap dari medan ingar-bingar pilgub yang rencananya digelar 22 Juni mendatang.

Nah, kalau perempuan belum mendapatkan calon yang sesuai dengan hati nurani, bagaimanakah menyalurkan aspirasi agar sesuai dengan standar yang diinginkan?

(more…)