slametriyadi.com

Senin, 24 Maret 2008 | 02:51 WIB

Maria Hartiningsih dan Ahmad Arif

Resistensi perempuan terhadap apa yang didefinisikan sebagai ”pembangunan” yang merusak tata kehidupan, muncul di berbagai wilayah Tanah Air.

Fenomena itu ditelan peristiwa yang silih berganti, sambung menyambung, dalam jarak cukup jauh dari pusat-pusat pemerintahan.

Malam menjelang tanggal 1 September 2007, Eni Susanti (30) menyiapkan bekal ikut aksi bersama seluruh penduduk Desa Balong, Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara.

Ia bersama sekitar 4.000-an warga dari berbagai dukuh desa itu berjalan kaki 30 kilometer menuju Kabupaten Jepara. Sebagian menggendong anak-anak mereka dan membawa obor.

Aksi itu bagian dari rangkaian aksi sepanjang tahun 2007 menolak rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) di Semenanjung Muria. Pembangunan PLTN dengan biaya sekitar Rp 70 triliun itu untuk mengatasi krisis kelistrikan di Indonesia. Menurut rencana, pemerintah akan membangun empat reaktor nuklir, masing-masing menghasilkan daya listrik 1.000 megawatt.

Roadmap pengembangan PLTN di Indonesia tercantum dalam naskah cetak biru Pengelolaan Energi Nasional 2005-2025. Pembangunan PLTN Unit I direncanakan mulai tahun 2010, menyusul pembangunan Unit II tahun 2011/2012.

Pada tahun 2016/2017 kedua unit itu diharapkan beroperasi, disusul pembangunan Unit III dan IV antara tahun 2018-2019. Rencana Badan Tenaga Atom Nasional (Batan) lebih ambisius, yakni beroperasinya enam unit PLTN pada tahun 2030 dan delapan unit pada tahun 2040.

Desa Balong merupakan ujung tapak terdekat dari Lemah Abang yang kabarnya akan menjadi lokasi pembangunan itu. Di sana dibangun Fasilitas Pemantauan Keselamatan dan Penelitian PLTN milik Batan yang disegel warga pada 28 Februari 2008.

Semua ikut

Dalam perjalanan panjang menuju Jepara malam tanggal 1 September 2007 itu semua penduduk ikut. ”Anak-anak juga kami bawa,” ujar Eni Susanti (30). ”Kami masak dulu,” sambung Ngatipah (40-an). ”Desa ini kosong. Tinggal orang-orang tua dan warga yang sakit,” tambah Marsulin (30).

Mereka berhadapan langsung dengan Bupati Jepara Hendro Martoyo serta Menteri Negara Riset dan Teknologi Kusmayanto Kadiman berdialog dengan rakyat dan pihak yang mewakili di Gedung DPRD Jepara, 1 September 2007.

Seperti dikemukakan aktivis Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama Jepara, Hindun Anisah, warga berangkat dengan kesadaran politik yang kuat. ”Setelah aksi, banyak ibu mengatakan, ’kalau perlu, aksi seperti ini kita ulang lagi’,” kata Hindun, menolak isu mobilisasi.

Secara historis, wilayah itu memang menyimpan semangat perlawanan yang dipelopori perempuan. Kartini, Ratu Shima, dan Ratu Kalinyamat adalah tiga perempuan pada zaman berbeda yang melawan dengan cara berbeda dalam menghadapi kekuatan yang menindas.

”Enggak capai,” ujar Eni, ”Soalnya ini menyangkut hidup kami,” sambung Ngatipah. ”Kami menolak PLTN karena dampaknya sangat berbahaya,” ujar Marsulin, seraya menyebut berbagai jenis penyakit berbahaya bersifat lintas generasi akibat kemungkinan kebocoran radiasi.

Seperti dipaparkan Dr Budi Widianarko, ahli toksikologi lingkungan dari Unika Soegiyapranata Semarang, berdasarkan kajian 20 tahun peristiwa Chernobyl di Ukraina, Rusia, kebocoran PLTN membawa dampak faali dan genetik sangat serius, berujung pada kecacatan akut dan kematian.

”Sayuran dan pangan dari daerah sini enggak bakalan laku karena terkena radiasi,” sergah Aris Susanto (26), warga Balong.

Aksi itu berakhir damai, meski di ujung acara warga melempari Kadiman dengan botol kosong air mineral. ”Saya kira itu reaksi wajar karena Menteri tidak menjawab pertanyaan kunci,” ujar Darul Hasyim Fath, juru bicara Koalisi Rakyat dan Mahasiswa Tolak PLTN (Kraton).

Pertanyaan itu antara lain menyangkut pengertian krisis energi, karena yang terjadi justru ekspor gas dan minyak serta pemberian lisensi kepada korporasi transnasional pengeboran minyak. ”Pak Menteri tidak menjawab, malah meninggalkan tempat,” sambung Darul.

Bergerak serentak

Penolakan perempuan terhadap kegiatan atas nama ”kemajuan pembangunan” dan ”peningkatan kualitas hidup”, termasuk eksplorasi sumber daya alam, terjadi selama bertahun-tahun di berbagai wilayah di Indonesia.

Di Molo, Timor Tengah Selatan, Aleta Baum bersama masyarakat telah 14 tahun berjuang melindungi sumber daya alam di Soe dari penambangan marmer oleh sejumlah perusahaan.

Aleta diintimidasi melalui telepon dan layanan pesan singkat. Rumahnya pernah dilempari batu. Tiga bulan sebelum menerima Penghargaan Saparinah Sadli, Agustus 2007, ia hidup di persembunyian, terpisah dari suami dan anak-anaknya.

Secara ekologis, rezim pembangunanisme mempunyai implikasi terhadap penghancuran lingkungan. Aktivis dan ahli fisika asal India, Vandana Shiva dalam Staying Alive: Women, Ecology and Development (1988) menyatakan, mitos ”mengejar ketertinggalan” pembangunan adalah reduksionisme, suatu manisfestasi prinsip maskulinitas yang berakar pada ideologi patriarkhi yang menindas dan melakukan dehumanisasi pada perempuan dan kelompok terpinggirkan.

Pengetahuan tentang pembangunan yang diproduksi Barat dan dikirim ke negara berkembang tidak bersifat netral, tetapi sarat dengan ideologi dan nafsu mengontrol. Itu pula sebabnya, ideologi pembangunanisme yang juga mendasari rencana pembangunan PLTN di Semenanjung Muria bermasalah bagi perempuan dan ekologi.

19 Maret 2008

• Tuntutan Hari Libur bagi PRT

SAAT kali pertama memutuskan bekerja sebagai pembantu rumah tangga (PRT), saya selalu berusaha meyakinkan diri saya bahwa tidak mengapa saya bekerja sebagai pembantu, toh setidaknya saya tetap berguna bagi sesama. Demikian penuturan Eka kepada saya.

(more…)

• Oleh Munawir Aziz

DI tengah gelegar persiapan Pilgub Jateng, kaum perempuan seakan berada di lorong kesunyian. Betapa tidak. Calon perempuan yang dinanti-nantikan muncul dalam perhelatan akbar ini, tak kunjung mendeklarasikan diri. 

Yang terdengar di perbincangan umum dan dominasi berita media, hanyalah wajah tokoh laki-laki yang sibuk menggalang kekuatan. Perempuan berada di lorong gelap dari medan ingar-bingar pilgub yang rencananya digelar 22 Juni mendatang.

Nah, kalau perempuan belum mendapatkan calon yang sesuai dengan hati nurani, bagaimanakah menyalurkan aspirasi agar sesuai dengan standar yang diinginkan?

(more…)

Senin, 17 Maret 2008 | 15:16 WIB

Oleh Defri Werdiono

Jarum jam menunjuk lepas tengah malam, tetapi Mbah Asman yang berusia lebih dari 70 tahun tampak masih sibuk menata dagangan. Gerakan tangannya terlihat pelan, tentu bukan hendak menirukan kelembutan gerak tari bedoyo, tari ritual Keraton yang menjadi kegemarannya.

Akan tetapi, usia yang mulai uzur pelan-pelan telah menggerogoti kelincahannya untuk mengemas dagangan sekar gantenciri khas dagangan perayaan Sekatenyang sudah puluhan tahun ia tekuni. Beralas koran usang untuk menahan dinginnya lantai yang basah oleh hujan, tangan perempuan tua ini terus saja bergerak.

Selembar daun sirih yang mulai layu diambilnya dari dalam kantong plastik transparan yang sedikit kusam. Daun sirih itu lantas diputar, membentuk sebuah contong kecil. Agar lebih jelas, beberapa kali wajahnya menunduk, mendekatkan penglihatannya yang mulai terganggu. Sejumput tembakau berkualitas sedang ia ambil, lalu dijejalkan ke sirih. Tak lupa, ditambahkannya secuil gambir dan sedikit injet (kapur).

Terakhirsupaya paketan kecil itu juga berguna bagi lelaki ditancapkan sebiji kembang kantil dengan ujung gagang mengarah ke langit. Monggo, bade tumbas pinten (mau beli berapa)? sapanya parau, Jumat (14/3) dini hari, atau sesaat setelah dua gamelan keraton diarak dan ditempatkan di depan Masjid Gede.

Bersama lebih dari 20 pedagang lainnya, ia ikut meramaikan keluarnya dua magnet daya tarik Sekaten, yaitu gamelan Kiai Guntur Madu dan Nogowilogo, yang dibunyikan sepekan ke depan. Malam itu, Mbah Asman memilih menyendiri di dekat pintu serambi masjid.

Nenek yang datang dari Palbapang, Bantul, dengan naik bus kota ini enggan bergabung dengan rekan lainnya yang bergerombol dekat gamelan. Wonten mriki mawon, mangke lak nggih wonten sing tumbas. Nek pancen rejekine (di sini saja, nanti juga ada yang beli. Kalau memang rezekinya), ucapnya.

Berdagang kapur sirih atau sekar ganten kini memang tidak seperti dulu, meski keberadaannya menjadi bagian dari perayaan Sekaten. Puluhan tahun lalu, saat malam keluar gongso, seorang pedagang bisa meraup keuntungan yang lumayan besar.Saat ini sebaliknya.

Bagi Mbah Asman, misalnya, hingga sekitar pukul 12.30 baru ada lima sekar ganten yang terjual, dengan harga yang ditawarkan Rp 750 per buah. Jumlah ini jauh lebih sedikit dibanding era 1970 hingga 1980-an yang mencapai 20-30 buah. Pedagang lainnya, Mbah Hadi Suharto, baru laku satu buah seharga Rp 500, untungnya ada wisatawanasing yang menyodorkan uang Rp 4.000, yang lalu digantikannya dengan enam buah sekar ganten. Mengapa kini sekar ganten tak selaku dulu? Penyebabnya sederhana, saat ini jarang ada orang, terutama perempuan yang mau nginang (makan sirih).

Snack tradisional ini telah digeser oleh makanan modern yang jauh lebih enak. Bahkan, bisa saja anak muda yang tak mengenal kemashyuran sekar ganten ini tentu akan mencibir, Hari gini jual kapur dan sirih. Tentu anak muda akan kerepotan dengan reaksi makan kapur dan sirih yang menimbulkan gigi dan ludah merah layaknya darah.

Sementara itu, jumlah penikmat kapur sirih sudah banyak yang meninggal atau sudah jompo, tak bisa lagi keluar rumah. Maka, berdagang kapur sirih di arena Sekaten yang umumnya dilakukan oleh wanita uzur, ibarat menggantang asap, apalagi masyarakat yang percaya sekar ganten sebagai media berdoa semakin sedikit.

Tak heran, ketika gamelan ditabuh, seperti tahun lalu, hanya beberapa orang tua perempuan saja yang kemudian menyirih, sedangkan beberapa lelaki langsung menancapkan si kantil ke telinga. Untungnya, bagi mereka penghasilan bukanlah yang utama. Mbah Asman, misalnya, sengaja meneruskan apa yang dilakukan kedua orangtuanya lantaran ingin ngalap berkah semata. Rugi baginya tidak menjadi persoalan.

Semangat dan keyakinan di hati mengalahkan segalanya. Padahal, untuk mendapatkan barang-barang ini mereka harus membeli dari pasar. Satu ons tembakau dibeli Rp 3.000, demikian pula kantil seharga Rp 400 per biji.Sementara itu, sirih diperoleh dari kampung seharga Rp 5.000 per kilogram. Nek mboten telas nggih dimaem piyambak.

Wong kulo nggih doyan (kalau tidak habis ya dimakan sendiri. Saya juga doyan), ujar Mbah Hadi Suharto sambil terkekeh. Sirih dan kapur beserta legendanya hanyalah bayang-bayang sejarah yang kian memudar.

WA D / Kompas Images Nurbaiti

Senin, 17 Maret 2008 | 03:54 WIBPerajin kemplang badak di Palembang akhir-akhir ini jumlahnya semakin berkurang, bukan hanya karena proses pembuatannya yang merepotkan, tetapi juga keuntungannya yang semakin tipis. Salah satu perajin kemplang badak yang masih bertahan adalah Nurbaiti (54) atau akrab disapa Mak Beti yang tinggal di Lorong Pedatuan Laut, kawasan 12 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu II, Palembang.

Rumah Mak Beti adalah sebuah rumah panggung di pinggir Sungai Musi. Dari rumahnya yang sekaligus tempat membuat kemplang badak terlihat jelas Jembatan Ampera dan lalu lalang perahu di Sungai Musi.

Mak Beti meneruskan bisnis pembuatan kemplang yang dirintis orangtuanya sejak tahun 1950-an.

Bisnis kemplang mulai dikelola sendiri oleh Mak Beti pada tahun 1982. Sejumlah adiknya juga memiliki bisnis pembuatan kemplang di rumah masing-masing.

Menurut Mak Beti, nama kemplang badak berasal dari bentuk adonan kemplang tersebut yang besarnya bisa seukuran bantal. Di masa lalu, kemplang badak lebih dikenal dengan sebutan lidah badak karena bentuknya agak lonjong seperti lidah.

”Adonan untuk membuat kemplang goreng dan kemplang bakar sama saja, yang membedakan adalah proses selanjutnya,” kata Mak Beti.

Ketika harga bahan baku meroket, bisnis kemplang Mak Beti juga ikut goyah. Untuk menyiasatinya, Mak Beti memperkecil ukuran kemplang badak dan mengurangi jumlah kemplang dalam setiap kemasan.

”Dulu sebungkus diisi 25 keping kemplang, sekarang cuma diisi 10 keping karena harga bahan baku melonjak. Tapi yang penting kualitas dan rasa kemplang tetap dipertahankan,” kata Mak Beti.

Mak Beti mengaku hanya membuat kemplang goreng jika ada pesanan. Alasannya, kemplang goreng tidak bisa disimpan terlalu lama karena rasanya berubah. Permintaan kemplang goreng meningkat hanya pada saat Lebaran.

Persoalan yang dihadapi Mak Beti serupa dengan persoalan usaha kecil lainnya, yaitu kekurangan modal. Mak Beti beberapa kali mengajukan permohonan kredit ke bank, namun belum berhasil. Dia menunjukkan sebuah proposal permohonan kredit ke bank yang sudah lusuh.

Alat transportasi, yaitu mobil, yang tidak dimiliki Mak Beti juga menyebabkan pemasaran kemplang Mak Beti tergantung pembeli.

Menurut Mak Beti, kebanyakan kemplang buatannya dibeli oleh toko-toko di seluruh Palembang. Sejumlah toko memasarkan lagi kemplang Mak Beti ke berbagai kota di Jawa. (Wisnu Aji Dewabrata)

Senin, 17 Maret 2008 | 07:55 WIB

Ninuk M Pambudy & Maria Hartiningsih

Pernahkah merasa bersalah kepada anak-anak? Adakah langit-langit kaca? Mengapa tidak mau dipromosikan? Pertanyaan-pertanyaan itu masih menghinggapi perempuan bekerja sampai saat ini.

Desi, ibu dua anak dan seorang profesional di Jakarta, mengatakan, sepulang dari bekerja yang kadang baru pukul 23.00 tiba di rumah, kerap merasa bersalah tidak dapat menemani dua putrinya, dari petang hingga menjelang mereka tidur. Setiba di rumah, dua anak itu sudah tertidur, kadang ditemani ayah mereka.

”Pernahkah ada rasa bersalah?” tanya Desi kepada Executive Partner Indonesia Resource Lead Accenture Neneng Goenadi, konsultan manajemen dan teknologi Accenture Indonesia, dalam acara internal perusahaan konsultasi itu memperingati hari Perempuan Internasional di Jakarta, Selasa (11/3).

Pertanyaan lain, adakah waktu untuk diri sendiri bila seorang perempuan bekerja sudah harus cermat membagi waktu antara pekerjaan dan keluarga. Silvy yang seperti Desi juga bekerja di Accenture bertanya, bagaimana membagi membangun relasi dengan anak-anak supaya tidak ada keluhan dan kritik dari mereka karena ibunya sibuk di tempat kerja.

Selain Neneng, ada Presiden Direktur D-Net Sylvia Sumarlin sebagai nara sumber acara yang dihadiri sekitar 50 perempuan dan kurang dari 10 laki-laki dengan tema ”Discover Your Opportunities in the Multi-Polar World”.

Seperti tampak pada paruh pertama acara, di luar pencapaian kemampuan profesional, perempuan masih menghadapi soal-soal ”domestik”. Meskipun demikian, soal-soal domestik itu tidak menghalangi perempuan mengejar karier. Persoalannya, bagaimana menyeimbangkan antara karier dan rumah.

”Tentu saja ada rasa bersalah, bohong kalau saya bilang tidak,” jawab Neneng, ibu satu putri berusia 13 tahun. Untuk menjaga keseimbangan antara karier dan rumah, Neneng selalu berdiskusi dengan suami dan anak- anaknya saat ada pekerjaan berat atau proposal yang penyelesaiannya tidak bisa ditunda. ”Kalau tidak dapat dukungan dari mereka, saya tidak bisa ada di sini. Misalnya, mereka marah-marah terus, saya tidak dapat bekerja dengan tenang.”

Keseimbangan

Banyak perempuan akhirnya menemukan jalan untuk menyeimbangkan kehidupan keluarga dengan kariernya. Sylvia Sumarlin yang mengaku cukup sulit mendapatkan anak, membawa dua putrinya ke kantor, bahkan sejak bayi. Ini karena Sylvia memiliki usaha dan kantor sendiri.

Dia juga menyiapkan makan pagi anak-anaknya yang berumur 4 tahun dan 6 tahun, dan makan bersama satu keluarga pada pukul 18.00. ”Saya membacakan cerita sebelum mereka tidur, lalu kerja lagi setelah mereka tidur. Saya biasa tidur pukul 02.00 dan bangun pukul 05.00,” kata Sylvia. ”Saya mengurus anak-anak bersama suami, dia menunggui anak-anak kalau saya harus pergi.”

”Sejak awal saya tahu tidak akan dapat meraih semuanya (karier, keluarga, dan waktu untuk diri sendiri). Ada yang harus saya korbankan, tetapi saya tidak merasa terkorbankan. Ketika saya sedang bepergian, di atas pesawat saat sendiri, saya menikmati kesendirian itu. Kalau di rumah tidak ada kesempatan nonton serial CSI kesenangan saya karena suami saya senang nonton bola, di pesawat saya pakai kesempatan itu untuk lihat seri kesayangan saya itu,” kata Neneng.

Neneng dan Sylvia hanya dua contoh perempuan yang ingin mengaktualisasi diri di dunia kerja tanpa kehilangan kehangatan keluarga. Pendidikan tinggi yang mereka raih—keduanya menyelesaikan S-2—membuat aspirasi mereka pada dunia kerja juga tinggi.

Pada kebanyakan perempuan lain, bekerja di luar rumah adalah keharusan karena kebutuhan ekonomi keluarga. Tidak tersedianya banyak pilihan pekerjaan juga memaksa perempuan tidak leluasa memilih pekerjaan yang sesuai dengan kebutuhan mengurus keluarga.

Tarik-ulur antara bekerja dan karier dengan rumah bukan terjadi tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di negara maju. Joyce P Jacobsen dalam The Economics of Gender (1997) menyebut, banyak penelitian memperlihatkan perempuan (bekerja) tetap memiliki kecenderungan mengurus anak dan rumah tangga. Kecenderungan ini pula yang membuat perempuan mencurahkan lebih banyak waktu dan tenaga dibandingkan dengan laki-laki, walaupun kedua pa- sangan sepakat untuk sama-sama membagi kerja di dalam rumah.

Dunia multikutub

Di tengah-tengah perubahan ekonomi global, yaitu dengan munculnya kutub-kutub pertumbuhan baru ekonomi di China, India, dan Brasilia, tantangan bekerja pun berubah. Seperti diperlihatkan oleh survei online Accenture One Step Ahead of 2011: A New Horizon for Working Women dalam menyambut Hari Perempuan Internasional 8 Maret lalu, perempuan mengatakan siap menghadapi tantangan baru dengan hadirnya dunia multikutub tersebut.

Survei dilakukan pada 4.100 profesional bisnis dari perusahaan berukuran sedang hingga besar (48 persen perempuan dan sisanya laki-laki), usia dari 26 tahun hingga di atas 46 tahun, dan dari yang posisinya di bawah manajer hingga manajer senior. Sementara perempuan dari 17 negara dari lima benua—dari Asia diambil dari India dan China—yang disurvei merasa siap dalam penguasaan teknologi, inklusi dan keberagaman, serta tanggung jawab sosial untuk berhasil pada masa depan, mereka justru merasa kurang siap dalam membangun jejaring kerja serta agility, yaitu kesediaan mengambil tambahan tanggung jawab dan kompleksitas, bekerja melampaui zona nyaman, peran yang luwes, dan kesediaan dipindah ke berbagai negara, skor yang diberikan laki-laki jauh lebih tinggi daripada perempuan.

KOMPAS/NINA SUSILO / Kompas Images Dua perempuan bupati di Jawa Timur, masing-masing Bupati anyuwangi Ratna Ani Lestari (kiri) dan Bupati Tuban Haeny R RW, berbincang dengan Gubernur Jatim Imam Utomo (kanan) dalam sebuah acara di Surabaya, Februari 2007.

Senin, 17 Maret 2008 | 04:17 WIB

Nurul Arifin

Hasil-hasil penelitian umumnya memperlihatkan, konstruksi sosial yang menghasilkan divisi sosial di antara wilayah privat dan publik berdasarkan jenis kelamin menyebabkan halangan bagi kaum perempuan untuk aktif berpolitik.

Judith Squires (1999) menyatakan, perempuan telah lama dan secara luas mengalami keterpencilan dari berbagai aktivitas politik dan dihambat untuk mendefinisikan aktivitas mereka sebagai sesuatu yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari politik.

Tak heran jika perempuan enggan memasuki dunia politik karena merasa ”politik bukan dunia perempuan”. Banyak yang bahkan memiliki inferioritas dan menganggap ”tidak pantas” dan atau ”tidak memiliki keahlian” yang dibutuhkan untuk berkecimpung dalam dunia politik.

Meskipun demikian, terdapat perkembangan politik menarik, khususnya dalam pergulatan perempuan di arena pilkada. Sampai dengan pertengahan tahun 2007 tercatat sekurang-kurangnya 82 perempuan mengikuti pilkada di 232 daerah setingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Calon

Dari jumlah di atas, 26 perempuan (30,76 persen) terdaftar sebagai calon kepala daerah dan sisanya, 57 perempuan (69,24 persen), terdaftar sebagai wakil kepala daerah, meskipun pada akhirnya hanya 8 perempuan yang berhasil terpilih sebagai kepala daerah serta 11 lainnya terpilih sebagai wakil kepala daerah.

Bagaimana menjelaskan kenyataan di tengah-tengah hegemoni politik patriarki yang kuat terdapat sejumlah perempuan yang memenangi pilkada? Telaah dari hasil wawancara mendalam terhadap tiga kepala daerah terpilih, yaitu Ratu Atut Chosiyah (Gubernur Banten), Ratna Ani Lestari (Bupati Banyuwangi), dan Rustriningsih (Bupati Kebumen) menghasilkan beberapa kesimpulan menarik.

Strategi kemitraan

Terdapat cukup bukti untuk menunjukkan bahwa perjuangan ketiga perempuan ini di arena pilkada merupakan perjuangan melawan hegemoni politik patriarki. Yang menarik, mereka melawan dengan cara menghindari politik yang berbasiskan konfrontasi. Dengan kata lain, mereka menggunakan pola yang dikenal dengan konsep ”struggle from within” daripada melalui pola ”struggle from outside the dominant ideology”.

Mereka mengganti (displacement) dikotomi laki-laki-perempuan melalui strategi berbasiskan kemitraan (partnership) dengan laki-laki. Keputusan mereka berpasangan dengan laki-laki sebagai wakil mereka dalam pilkada memberi ilustrasi yang kuat tentang strategi ini. Ini juga berarti mereka sedang meletakkan basis sosial dan kultural baru dalam hal bagaimana relasi di antara perempuan dan laki-laki dalam ruang publik disandarkan pada definisi baru: relasi kemitraan.

Mereka juga menerobos resistensi pengakuan dan penerimaan publik dan legitimasi politik terhadap kandidat perempuan dengan gaya berpolitik yang sama. Mereka memobilisasi dukungan yang menekankan pengaruh politik mereka melalui simpul jaringan strategis yang terdapat di masyarakat dan pada umumnya para tokoh masyarakat dan agama, yang sebagian besar laki-laki. Melalui relasi kemitraan dengan tokoh-tokoh inilah ketiga perempuan ini menjawab keraguan tentang kapasitas mereka.

Selain itu, melalui relasi yang bersifat personal, ketiga perempuan tersebut juga memanfaatkan dukungan yang kuat dari laki-laki yang menjadi bagian penting dalam hidup mereka.

Ayah atau suami adalah ”the significant other” yang menjadi bagian kekuatan dari ketiga perempuan itu. Dalam kasus Rustriningsih dan Ratu Atut Chosiyah, the significant other adalah ayah mereka. Sementara dalam kasus Ratna Ani Lestari adalah suaminya yang juga Bupati Jembrana.

Menjadi peluang

Hal di atas tidak bisa terhindarkan dalam dunia yang masih memegang kuat budaya patriarki. Yang berbeda, di wilayah privat, di antara keluarga mereka sendiri, ketiga perempuan ini mendapatkan dukungan yang penuh untuk menjalani kehidupan publik yang melam- paui batas yang memisahkan pembagian kerja atas dasar seksualitas.

Ketiga perempuan itu mendapat penghargaan dan dukungan dari the significant other, di mana perlakuan ini biasanya hanya ditujukan kepada (anak) laki-laki. Hal ini membuktikan, perempuan bisa memiliki kualitas dan kekuatan jika perempuan diberi ruang untuk berkembang tanpa diskriminasi jender.

Anne Phillips (1991) dalam bukunya, Engendering Democracy, juga menekankan kesetaraan di ruang privat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari takaran tentang bobot politik setiap individu pada akhirnya.

Jadi, the significant other tidak selalu bermakna negatif sehingga perempuan ragu dikaitkan atau ragu untuk memanfaatkan the significant other yang dimilikinya. Atau pemaknaan yang negatif tersebut mengakibatkan pemikiran yang menjebak bahwa perempuan tidak mampu tanpa dukungan the significant other.

Dalam hal ini, ketiga perempuan ini memperlihatkan kekuatan mereka yang tidak mau menyerah pada dominasi patriarki. Sebaliknya, mereka mampu mengubah hambatan dari dunia patriarki menjadi peluang.

Perempuan bisa sangat cerdas memanfaatkan hubungannya dengan the significant other untuk memaksimalkan kemampuannya dan merebut kesempatan. Hal ini merupakan bagian dari strategi politik kemenangan mereka.

Nurul Arifin Aktivis sosial dan politik, dosen Ilmu Politik di Unas, Jakarta

Senin, 10 Maret 2008 | 13:01 WIB
YOGYAKARTA, KOMPAS - Suara perempuan dalam memperoleh hak-haknya masih lemah. Ini disebabkan kurang solidnya pergerakan perempuan, baik terhadap sesama lembaga swadaya masyarakat atau dengan pemerintah. Karena itu, selain harus bersatu, perempuan dituntut dapat memanfaatkan ranah politik guna menyuarakan haknya.

Demikian kesimpulan yang mengemuka dalam diskusi bertajuk “Pergerakan Perempuan, ke Mana Arahmu?” yang diadakan oleh organisasi Rifka Annisa Yogyakarta, Sabtu (8/3).

“Sinergi antar-organisasi perempuan selama ini masih kurang. Di Indonesia jaringan kelembagaan yang kuat hanyalah yang bersifat hierarkis, misalnya Muhammadiyah. Organisasi lain sulit untuk bersatu, masing-masing membawa kepentingannya sendiri,” kata aktivis perempuan yang tergabung dalam Deputi Program Komisi Penanggulangan AIDS Nasional, Sri Kusyuniati.

Ini pula yang menjadi pemikiran pengajar Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Arie Sujito. Walaupun memiliki visi yang sama, memperjuangkan hak-hak perempuan, jika tidak ada komunikasi, lingkup kerja pun menjadi terbatas. “Sehingga kuncinya hanya bagaimana membangun masyarakat yang komunikatif, termasuk pada pihak pemerintah,” kata Arie.

Sri Kusyuniati menambahkan, lembaga swadaya masyarakat (LSM) sering kali hanya melihat dari satu dimensi saja. Akibatnya tindakan yang diambil cenderung terkadang tidak rasional. Ia menyarankan, sebelum bergerak, ada baiknya memverifikasi dan menganalisis dari berbagai pihak, termasuk dari sisi pemerintah.

“Jangan sampai kebijakan yang sifatnya baik justru diprotes. Dalam beberapa hal, kita juga harus realistis,” ungkap Sri Kusyuniati yang akrab dipanggil Kus. Cenderung internal

Selama ini, Arie menjelaskan, LSM cenderung bergerak secara internal sehingga pemerintah atau pembuat kebijakan tidak mengetahui permasalahan mendasar yang dihadapi perempuan. Ia mencontohkan, persebaran buletin atau informasi hanya sebatas antar-LSM atau justru di LSM itu sendiri, bukan ke luar.

“Pergerakan perempuan jangan hanya bergerak di lintasan pinggir generasi, tetapi harus mulai naik kelas, mulai memperkuat baik dari civil society maupun political society,” tutur Arie.

Menurut Kus, pergerakan perempuan sebenarnya sudah menghasilkan capaian besar dengan adanya undang-undang mengenai kekerasan dalam rumah tangga dan RUU Pemilu mengenai 30 persen keterwakilan perempuan dalam kepengurusan pusat partai politik. “Tinggal bagaimana perempuan bisa memanfaatkan kesempatan ini saja,” ujarnya.

Selama ini kelemahan perempuan ketika berada dalam struktur justru menjadi esensialis, kembali ke fungsi biologis saja, sehingga tidak menggugat. Padahal, saat di tataran pemerintah, perempuan harus menjadi konstruktif.

Kus mengatakan tidak ada alasan untuk tidak mampu. Selain kesempatan besar dari instrumen politik, secara sosial, program Millennium Development Goals (MDG) juga mendukung pencapaian kesejahteraan perempuan, belum lagi berbagai dukungan yang datang dari sektor informal.

Lebih lanjut, jika perempuan sudah terwakilkan, bukan berarti dukungan lantas dihentikan. “Selama ini, seakan-akan kalau sudah ada rekan yang maju ke politik, LSM justru meragukan. Inilah yang menyebabkan pergerakan perempuan menjadi abu-abu dan tidak jelas arahnya,” kata Arie. (A02)

Oleh: Maria Hartiningsih
Gerakan perempuan di Indonesia menorehkan sejarahnya secara formal pada Kongres Perempuan I tahun 1928. Gerakan itu berderap penuh dinamika, sempat dihancurkan, tetapi terus hidup dengan beragam bentuk dan segudang tantangan sejalan dengan perkembangan politik di Indonesia.

Quo vadis gerakan perempuan Indonesia setelah 10 tahun reformasi adalah pertanyaan yang coba direfleksikan dalam diskusi publik yang diselenggarakan Institut Ungu dan Yayasan Pitaloka, Jumat malam, di Jakarta.

Pertanyaan itu tak mudah dijawab karena setiap orang memiliki persepsinya tentang suatu proses yang terus dimodifikasi ketika bersinggungan dengan kehidupan sehari-hari, berhadapan dengan politik dan kekuasaan.

Tati Krisnawati, aktivis yang pernah menjadi komisioner Komisi Nasional Anti-Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) memaparkan sejarah gerakan tahun 1990-an adalah bagian dari tahun-tahun puncak implementasi ideologi pembangunan dengan represi militeristik terhadap segala bentuk gerakan sosial.

”Pembunuhan terhadap aktivis buruh Marsinah di Sidoarjo adalah wajah paling keji dari praktik represi itu,” ujarnya.

Membangun kesadaran
Membangun gerakan pada dekade 1990-an, menurut Tati, adalah membangun kesadaran politik tentang posisi perempuan dan perlawanan sistematis di bawah bayang-bayang kekerasan negara dan ketidakpedulian masyarakat yang mapan.

Perubahan politik pada tahun 1998 membuat gerakan perempuan harus mengubah strateginya. Lahirnya Komnas Perempuan memperlihatkan suatu eksperimentasi strategi yang memperlakukan negara sebagai entitas yang harus diberdayakan tanggung jawabnya.

Pemetaan kekerasan terhadap perempuan, reformasi hukum, pemulihan dalam arti luas, perlindungan kelompok rentan diskriminasi, memantau sistem dan lain-lain dilakukan. Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dilahirkan.

”Namun tantangannya juga sangat besar,” ujar Tati. Ia menyebutkan, terutama kemiskinan yang semakin parah, khususnya di pedesaan, luapan gelombang migrasi dan Undang-Undang Pengiriman dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri yang lemah, globalisasi, desentralisasi, dan perda-perda yang sangat diskriminatif terhadap perempuan.

Masalah perda-perda yang menghapuskan kemiskinan dengan ”menghilangkan” orang miskin seperti perda keteriban dan kemanan, pecahan-pecahan permasalahan yang tajam seperti fundamentalisme agama, juga dibahas oleh Mariana Amirudin, feminis, novelis yang memimpin Jurnal Perempuan.

”Persoalan yang substantif, seperti kemiskinan, malah dibelokkan menjadi persoalan moral yang sempit,” ujarnya.

Bagi Mariana, perempuan selalu berseberangan dengan kebudayaan karena kultur di Indonesia tidak ramah terhadap ide-ide kesetaraan antara perempuan dan laki-laki. Kebudayaan dominan yang berlaku membedakan manusia atas dasar jenis kelamin biologisnya.

Mariana, yang memasukkan dirinya dalam gerakan perempuan terbaru, mengusung isu-isu kontemporer menyangkut isu seksualitas, khususnya dari kelompok lesbian, gay, biseksual, dan transjender (LBGT), kelompok yang sangat terpinggirkan karena orientasi seksualnya.

Kalau menurut Tati gerakan perempuan terus hidup dengan keberagaman bentuk di tengah kemenangan, kegagalan, dan tantangannya, Mariana melihat gerakan perempuan harus merumuskan kembali wacana yang sebelumnya gagal dilakukan.

Elitis?
Dari pemaparan narasumber, sebenarnya tak sulit menyimpulkan bahwa dalam komunikasi dan negosiasi yang terus-menerus, gerakan perempuan melahirkan proses sosial tertentu dan terus mendefinisikan ulang dirinya.

Sayangnya, lebih banyak orang ingin melihat gerakan perempuan sebagai gerakan yang formal, jelas bentuknya, dan selalu dapat diprediksi.

Ester dari Persekutuan Perempuan Berpendidikan Teologi di Indonesia (Peruati) menyatakan, gerakan perempuan saat ini tak punya konsep dan tujuan yang jelas, elitis, dan tak punya basis massa.

Gugatan itu bukan tidak berdasar karena ia melihat perempuan yang berhasil menduduki posisi-posisi strategis dalam politik kemudian seperti melupakan persoalan-persoalan yang dihadapi konstituennya, para perempuan di akar rumput.

Gugatan bahwa gerakan perempuan saat ini lebih elitis dan tidak mengakar juga dilontarkan oleh Yuni dari Institut for Migrant Workers, yang merasa perjuangan bagi perlindungan dan hak-hak buruh migran seperti jalan di tempat.

Seluruh proses diskusi memperlihatkan sulitnya memberikan definisi yang komprehensif mengenai gerakan di mana perempuan merupakan kelompok mayoritas. Namun, hal itu tampaknya tak perlu terlalu dirisaukan.

Feminis dan antropolog, Saskia Wieringa (1995, 2000), mengatakan, pengalaman yang berbeda-beda membuat perempuan tak mudah berbicara dalam satu bahasa. Karena itu, dibutuhkan definisi yang lebih luas untuk menangkap heterogenitas, pluralitas, dan kompleksitasnya.

Pengalaman di berbagai negara, termasuk di Indonesia, menunjukkan gerakan ini diikuti oleh berbagai kelompok sosial yang berjuang dengan berbagai cara di berbagai bidang. Bagian-bagian tertentu dalam gerakan ini mungkin tidak setuju satu sama lain dan memiliki prioritasnya sendiri-sendiri.

Namun, seperti ditulis Wieringa, tuntutan dari suara-suara berbeda itu tujuannya satu: menentang sistem yang dominan. Itu juga jawaban dari pertanyaan mau ke mana gerakan perempuan Indonesia.

Maria Hartiningsih adalah Wartawan Senior Harian Kompas.
Tulisan diambil dari: kompas.com.