Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/slametry/public_html/kliping/wp-settings.php on line 472

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/slametry/public_html/kliping/wp-settings.php on line 487

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/slametry/public_html/kliping/wp-settings.php on line 494

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/slametry/public_html/kliping/wp-settings.php on line 530

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/slametry/public_html/kliping/wp-includes/cache.php on line 103

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/slametry/public_html/kliping/wp-includes/query.php on line 21

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/slametry/public_html/kliping/wp-includes/theme.php on line 623
slametriyadi.com » Perempuan

Archive for the ‘Perempuan’ Category

16 Kebijakan Persempit Ruang Gerak Perempuan

Friday, January 30th, 2009

Jumat, 30 Januari 2009 01:21 WIB

Penulis : Cornelius Eko Susanto
JAKARTA–MI: Meskipun sejumlah instrumen hukum dan kemajuan kesetaraan perempuan sesuai dalam amanat CEDAW (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) telah dibangun, implementasinya tetap saja berantakan.

“Diskriminasi masih tetap terjadi dan kekerasan terhadap perempuan di semua bidang masih terus berlangsung. Saat ini, terdapat 16 produk kebijakan di daerah dan nasional yang membatasi ruang gerak, cara berpakaian, dan perilaku perempuan,” ungkap Menteri Pemberdayaan Perempuan Meuthia Hatta Swasono pada paparan National High Level Meeting on CEDAW Concluding Comment di Jakarta, Kamis (291).

Negara juga dinilai gagal menyebarkan layanan hukum hingga ke pelosok daerah. Imbasnya, kata Meuthia, hukum adat menjelma jadi satu-satunya pilihan. Lewat hukum kuno ini, alhasil posisi perempuan umumnya lebih berada pada titik subordinat ketimbang pria.

Buruknya sisi implementasi tecermin dari belum terealisasinya penyempurnaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dinilai sangat memojokkan kaum perempuan. Sistem patrilineal di sejumlah daerah juga belum bisa dikikis.  Contoh kasus, dalam pembagian warisan dari orang tua, anak perempuan kerap mendapat harta yang tidak bernilai ekonomis pada kehidupan sehari-hari.

Meuthia mencatat kasus kekerasan terhadap perempuan mencapai 20.391. Bilangan ini jauh lebih tinggi 45% dibanding tahun 2004 yang hanya 14.020 kasus.

Kendati mengakui pemerintah lemah dalam implementasi namun ia  tegas menolak bila Indonesia gagal total dalam penerjemahan CEDAW. Sederet bukti disodorkan olehnya. Dibidang anti diskriminasi umpamanya, bertahap bentuk diskriminasi pada perempuan bisa dikikis. Antara lain dengan terbitnya UU Pornografi, UU tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, UU tentang Pemilu, UU Perlindungan Saksi, UU Penghapusan diskriminasi Ras dan Etnis serta sejumlah UU lainya.

Untuk soal politik, Meuthia merasa partisipasi perempuan makin berkembang. Sebagai indikasi, hasil Pemilu 2004, keterwakilan perempuan di kursi legislatif mencapai 11,6%. Terdapat kenaikan 2% lantaran dalam pemilu sebelumnya (1999) keterwakilan perempuan di legislatif hanya 8,8%.

Sebagai pembenahan, Meuthia berpandangan sisi koordinasi lintas departemen adalah salah satu titik yang mutlak wajib dibenahi. Disamping itu, sosialisasi juga dinilai sebagai poin yang penting.

CEDAW adalah konvensi penghapusan semua bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan anak. Konvensi ini mewajibkan negara-negar apeserta untuk memastikan adanya pengakuan dan pemenuhan terhadap hak-hak perempuan. Tiap 4 tahun, secara berkala, negara anggota wajib menyodorkan laporan pada Komite CEDAW.

Indonesia meratifikasi CEDAW sejak 24 tahun lalu, dan diratifikasi dalam bentuk UU Nomor 7/1984 tentang Penghapusan Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Tlc/X-4)

Implementasi Kesetaraan Perempuan masih Buruk

Friday, January 30th, 2009

Implementasi Kesetaraan Perempuan masih Buruk
Penulis : Cornelius Eko Susanto
www.mennegpp.go.id

JAKARTA–MI: Kendati sejumlah instrumen hukum dan kemajuan kesetaraan perempuan sesuai dalam amanat CEDAW (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) telah dibangun, namun dalam hal implemantasi di lapangan dinilai tetap berantakan.

“Instrumen hukum dan kebijakan yang menjamin keadilan dan kesetaraan bagi perempuan dan laki-laki telah dimiliki. Namun kenyataannya, diskriminasi masih tetap terjadi dan kekerasan perempuan di semua bidang masih terus berlangsung,” ungkap Menteri Pemberdayaan Perempuan Meuthia Hatta pada paparan National High Level Meeting on Cedaw Concluding Comment di Jakarta, Kamis (29/1).

Ia mencontohkan putusan pengadilan atas kasus kekerasan perempuan masih dirasakan kurang adil. Hal ini tercermin dari data Komnas Perempuan (2005) yang mencatat kasus kekerasan terhadap perempuan mencapai 20.391. Jumlah ini lebih tinggi 45% dibanding tahun 2004 yang 14.020 kasus. Selain itu, tahun 2005 Komnas Perempuan mencatat 1.165 perempuan migran menjadi korban perdagangan manusia dan kekerasan, sementara 1.128 perempuan jadi korban perkosaan.

Buruknya sisi implementasi juga tecermin dari belum terealisasinya penyempurnaan UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang dinilai sangat memojokan kaum wanita. Sistem patrilineal di sejumlah daerah juga belum bisa dikikis.

Meuthia menambahkan masih terdapat 16 produk kebijakan di daerah dan nasional yang membatasi ruang gerak, cara berpakaian dan perilaku perempuan.

Kendati mengakui pemerintah lemah dalam implementasi namun dirinya tegas menolak bila Indonesia gagal total dalam penerjemahan CEDAW. Ia mencontohkan terbitnya UU Pornografi, UU tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, UU tentang Pemilu, UU Perlindungan Saksi, UU Penghapusan diskriminasi Ras dan Etnis serta sejumlah UU lainya. (Tlc/OL-06)

 

Implementasi Kesetaraan Perempuan masih Buruk
Penulis : Cornelius Eko Susanto
www.mennegpp.go.id

JAKARTA–MI: Kendati sejumlah instrumen hukum dan kemajuan kesetaraan perempuan sesuai dalam amanat CEDAW (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) telah dibangun, namun dalam hal implemantasi di lapangan dinilai tetap berantakan.

“Instrumen hukum dan kebijakan yang menjamin keadilan dan kesetaraan bagi perempuan dan laki-laki telah dimiliki. Namun kenyataannya, diskriminasi masih tetap terjadi dan kekerasan perempuan di semua bidang masih terus berlangsung,” ungkap Menteri Pemberdayaan Perempuan Meuthia Hatta pada paparan National High Level Meeting on Cedaw Concluding Comment di Jakarta, Kamis (29/1).

Ia mencontohkan putusan pengadilan atas kasus kekerasan perempuan masih dirasakan kurang adil. Hal ini tercermin dari data Komnas Perempuan (2005) yang mencatat kasus kekerasan terhadap perempuan mencapai 20.391. Jumlah ini lebih tinggi 45% dibanding tahun 2004 yang 14.020 kasus. Selain itu, tahun 2005 Komnas Perempuan mencatat 1.165 perempuan migran menjadi korban perdagangan manusia dan kekerasan, sementara 1.128 perempuan jadi korban perkosaan.

Buruknya sisi implementasi juga tecermin dari belum terealisasinya penyempurnaan UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang dinilai sangat memojokan kaum wanita. Sistem patrilineal di sejumlah daerah juga belum bisa dikikis.

Meuthia menambahkan masih terdapat 16 produk kebijakan di daerah dan nasional yang membatasi ruang gerak, cara berpakaian dan perilaku perempuan.

Kendati mengakui pemerintah lemah dalam implementasi namun dirinya tegas menolak bila Indonesia gagal total dalam penerjemahan CEDAW. Ia mencontohkan terbitnya UU Pornografi, UU tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, UU tentang Pemilu, UU Perlindungan Saksi, UU Penghapusan diskriminasi Ras dan Etnis serta sejumlah UU lainya. (Tlc/OL-06)

Jumat, 30 Januari 2009 06:11 WIB
Meuthia Hatta:

Penulis : Cornelius Eko Susanto
www.mennegpp.go.id

JAKARTA–MI: Kendati sejumlah instrumen hukum dan kemajuan kesetaraan perempuan sesuai dalam amanat CEDAW (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) telah dibangun, namun dalam hal implemantasi di lapangan dinilai tetap berantakan.

“Instrumen hukum dan kebijakan yang menjamin keadilan dan kesetaraan bagi perempuan dan laki-laki telah dimiliki. Namun kenyataannya, diskriminasi masih tetap terjadi dan kekerasan perempuan di semua bidang masih terus berlangsung,” ungkap Menteri Pemberdayaan Perempuan Meuthia Hatta pada paparan National High Level Meeting on Cedaw Concluding Comment di Jakarta, Kamis (29/1).

Ia mencontohkan putusan pengadilan atas kasus kekerasan perempuan masih dirasakan kurang adil. Hal ini tercermin dari data Komnas Perempuan (2005) yang mencatat kasus kekerasan terhadap perempuan mencapai 20.391. Jumlah ini lebih tinggi 45% dibanding tahun 2004 yang 14.020 kasus. Selain itu, tahun 2005 Komnas Perempuan mencatat 1.165 perempuan migran menjadi korban perdagangan manusia dan kekerasan, sementara 1.128 perempuan jadi korban perkosaan.

Buruknya sisi implementasi juga tecermin dari belum terealisasinya penyempurnaan UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang dinilai sangat memojokan kaum wanita. Sistem patrilineal di sejumlah daerah juga belum bisa dikikis.

Meuthia menambahkan masih terdapat 16 produk kebijakan di daerah dan nasional yang membatasi ruang gerak, cara berpakaian dan perilaku perempuan.

Kendati mengakui pemerintah lemah dalam implementasi namun dirinya tegas menolak bila Indonesia gagal total dalam penerjemahan CEDAW. Ia mencontohkan terbitnya UU Pornografi, UU tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, UU tentang Pemilu, UU Perlindungan Saksi, UU Penghapusan diskriminasi Ras dan Etnis serta sejumlah UU lainya. (Tlc/OL-06)

Bangunan Kekuasaan Sistemik

Thursday, May 8th, 2008

Kamis, 8 Mei 2008 | 02:25 WIB
Sumber ketidakadilan bagi perempuan berupa bangunan kekuasaan sistemik secara secara kultural ataupun struktural. Karena itu, seluruh upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan semua konsep pemberdayaan perempuan harus memasuki wilayah paling krusial, termasuk mempertanyakan kembali visi kebangsaan dan hak-hak warga negara sebagaimana tercantum dalam konstitusi.

Hasil penelitian di Indonesia memperlihatkan berbagai peraturan dan kebijakan menyangkut perempuan yang bertentangan tak hanya dengan konvensi-konvensi internasional yang sudah diratifikasi Pemerintah Indonesia, tetapi terutama juga dengan konstitusi yang menjamin hak warga negara.

Sementara itu, hasil penelitian di empat negara memperlihatkan agenda ”pemberdayaan perempuan” tak mungkin dicapai dalam kevakuman. ”Sistem politik, ekonomi, budaya, bahkan visi ’kebangsaan’ merupakan faktor penentu sejauh mana tersedia ruang bagi pemberdayaan perempuan yang nyata,” tegas Ketua Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) Kamala Chandrakirana.

Penelitian Shui Jingyun dari China memperlihatkan ”pemberdayaan perempuan” yang justru melemahkan perempuan. Adapun Farida Shaheed dari Shirkat Gah Women’s Resource Centre Pakistan mengatakan, meski Pakistan memiliki tokoh sekaliber Benazir Bhutto, namun situasi perempuan tetap memprihatinkan. Praktik-praktik kekerasan atas nama budaya terus berlangsung.

Pemerintah Pakistan melakukan revisi berbagai undang-undang nasional agar sejalan dengan hukum internasional bagi perlindungan perempuan dan memberi jaminan kesetaraan.

”Tetapi, ada kesenjangan yang lebar antara hak perempuan secara de jure dan de facto,” ujar Farida. Situasi perempuan di Pakistan terus berada dalam situasi tak menentu dengan semakin menguatnya kelompok politik agama dan referensi moral agama di dalam masyarakat.

Kebijakan hukum

Menurut Shadi Sadr, aktivis hak asasi manusia dari Iran, kebijakan hukum merupakan akar dari berbagai persoalan sosial dengan praktik-praktik kekerasan terhadap perempuan di negeri itu. Pemerintah Iran sampai hari ini belum meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Kekerasan terhadap Perempuan.

Upaya pemberdayaan yang dilakukan di empat negara melalui partisipasi politik perempuan, pendidikan, ekonomi, meskipun menghadapi upaya-upaya pengerdilan, dan menghadapkan sesama perempuan. Juga ada kondisi khusus. Di Pakistan, misalnya, gerakan perempuan tetap membisu terhadap isu seksualitas.

Women’s Empowement in Moslem Context (WEMC) merupakan konsorsium jaringan perempuan peneliti dari Indonesia, China, Iran, Pakistan, dan peneliti Lintas Batas Negara, dimaksudkan untuk mengeksplorasi strategi-strategi pemberdayaan di negara-negara tersebut.

Proyek ini berpusat di Pusat Penelitian Asia Tenggara (SEARC) di City University, Hongkong. Anggota WEMC lainnya adalah Shirkat Gah (SG) dan Aga Khan University, Pakistan, Women Living Under Muslim Laws (WLUML) di Kanada, dan Center for Environment, Gender and Development (Engender), Hongkong. (MH/NMP)

Pemberdayaan” Perempuan di Tengah Politisasi Identitas

Thursday, May 8th, 2008

“Kamis, 8 Mei 2008 | 02:26 WIB
Maria Hartiningsih dan Ninuk Mardiana Pambudy

Sungguh tak mudah mengeksplorasi strategi pemberdayaan perempuan di tengah cengkeraman politik kebencian dan politisasi identitas yang dimainkan elite politik. Penelitian yang dilakukan di Indonesia, Iran, Pakistan, dan China menyingkapkan, di tengah pertarungan politisasi agama, sistem patriarkhi, dan demokratisasi, prakarsa-prakarsa pemberdayaan perempuan akan senantiasa berhadapan dengan kontrol terhadap tubuh perempuan.

Benang merah hasil penelitian ”Pemberdayaan Perempuan dalam Konteks Muslim: Jender, Kemiskinan dan Demokratisasi dari Dalam ke Luar” yang dipaparkan di Jakarta beberapa saat lalu itu merupakan penegasan penting tentang permasalahan inti saat ini.

Ketua Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) Kamala Chandrakirana mengatakan, bagi Indonesia, penegasan itu dibutuhkan karena salah satu dampak perebutan kekuasaan para elite politik adalah lahirnya pendangkalan, bahkan penyangkalan dan pengabaian terhadap masalah-masalah besar yang dihadapi masyarakat.

Penegasan itu juga sangat penting bagi Iran dan Pakistan. Farida Shaheed dari Shirkat Gah Women’s Resource Centre Pakistan mengungkapkan, perjuangan gerakan perempuan di negeri itu merupakan tanggapan atas berkelindannya tradisi budaya, fundamentalisme agama, hukum, dan tata pemerintahan yang menegasikan hak asasi perempuan. ”Fundamentalisme merupakan fenomena kontemporer, dan bukan tentang agama, tetapi tentang politik dan kekuasaan,” ujarnya.

Aktivis hak asasi manusia dari Iran, Shadi Sadr, menambahkan, persoalan perempuan dan jender merupakan isu krusial dan mengalami politisasi pascarevolusi Iran. Perdebatan mengenai hal itu dipandang sebagai tantangan terhadap republik Islam. Karena visi jender merupakan bagian yang sangat penting dari identitas Islam, ”pemberdayaan” perempuan tak terpisahkan dari pasang-surut situasi politik terkait dengan interpretasi sharia.

Kelompok minoritas

Kamala menggarisbawahi temuan tim peneliti Indonesia yang diwakili oleh Risma Umar dan Siti Murwati Khodijah tentang pelemahan perempuan di Indonesia dengan menunjuk pada 27 produk kebijakan di tingkat lokal yang melakukan pembatasan, pengendalian, dan kriminalisasi terhadap perempuan.

Ke-27 produk kebijakan itu tidak berdiri sendiri, tetapi merupakan bagian dari 88 kebijakan lokal yang menggunakan agama dan moralitas sebagai landasan bagi perumusan kebijakan, dan menempatkan negara sebagai polisi moral dalam kehidupan sosial warga.

Alih-alih mengatasi masalah pemiskinan dan diskriminasi, elite politik justru menciptakan ”musuh” bersama yang umumnya menyasar komunitas minoritas dan marjinal. Alih-alih meningkatkan kesejahteraan dan rasa adil, elite politik lebih senang mencekal dan menghakimi para perempuan yang menunjukkan kedaulatan diri.

”Otonomi daerah yang merupakan bagian integral dari seluruh proses demokratisasi di Indonesia ternyata merupakan lahan subur bagi politisasi identitas oleh para elite politik dan kekuatan fundamentalisme agama,” kata Kamala.

”Sementara lembaga-lembaga nasional, seperti Mahkamah Agung, terus-menerus membuat penyesuaian-penyesuaian untuk mengakomodasi sistem hukum Islam tingkat lokal ke dalam sistem hukum negara Indonesia,” ia menambahkan.

Menurut Farida, bagi kelompok fundamentalis yang hendak membentuk negara Islam versi mereka, kontrol terhadap perempuan merupakan langkah awal yang sistematis untuk menundukkan. Aljazair, Afghanistan, Iran, dan Pakistan adalah contoh paling jelas. Tindakan kontrol itu termasuk larangan mendengarkan musik, keharusan memakai hijab, dan larangan bagi dokter laki-laki merawat pasien perempuan. Di Pakistan, pendidikan anak perempuan dan vaksinasi polio termasuk di dalamnya.

Yang ”berbeda”

Namun, target kontrol sebenarnya tak hanya perempuan, lanjut Farida, tetapi kelompok minoritas, termasuk aliran Islam yang berbeda. Pemikiran dan tindakan yang berbeda menjadi target, karena senjata politik esensialis adalah dikotomi palsu: ”kita” versus ”mereka” dan menetapkan definisi tentang ”yang lain”. Politik yang menggunakan identitas kolektif sebagai alat kontrol, selalu menebarkan ancaman dan ketakutan untuk membisukan suara ”yang berbeda”.

Pandangan Kamala senada dengan Farida. ”Dalam konteks Indonesia, penegakan hak-hak asasi golongan minoritas dan prinsip keberagaman sebagai landasan bangsa tak terpisahkan dari agenda pemberdayaan perempuan di Indonesia,” tegasnya.

Ia menyebut proyek mengegolkan Rancangan Undang-Undang Anti Pornografi dan Pornoaksi (RUU APP) tidak terlepas dari proyek serupa di tingkat nasional dari pelaku-pelaku yang sama, termasuk upaya pelarangan Ahmadiyah melalui Surat Keputusan Bersama antara Jaksa Agung, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri.

Dalam konteks ini, penelitian Semarak Cerlang Nusa (SCN)-Consultancy, Research and Education for Social Transformation (CREST) dan Solidaritas Perempuan bersama Women’s Empowement in Moslem Context (WEMC) sangat penting untuk membantu melepaskan diri dari cengkeraman politik kebencian dan politisasi identitas yang sedang marak dimainkan elite politik.

Menghapus Diskriminasi yang Mengatasnamakan Demokrasi

Thursday, May 8th, 2008

Kamis, 8 Mei 2008 | 02:27 WIB
Ninuk Mardiana Pambudy dan Maria Hartiningsih

Meskipun Undang-Undang Dasar menjamin ”setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”, hak untuk terbebas dari diskriminasi tidak serta-merta didapat warga negara.

Setelah 10 tahun reformasi dan 100 tahun kebangkitan nasional, perempuan Indonesia masih mengalami diskriminasi. Salah satu sumber diskriminasi seperti ditemukan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) adalah kebijakan daerah. Komnas Perempuan bahkan menyebut kebijakan daerah tersebut sebagai tantangan baru yang terbesar bagi perempuan Indonesia.

Otonomi daerah mendapatkan payung hukum melalui Bab VI UUD 1945 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 18 Ayat (2) bab tersebut menyebutkan bahwa pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Ayat (5) menyebutkan, pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Konsekuensi dari ayat (5) tersebut, maka ayat (6) menyebutkan, ”pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”.

Permasalahan muncul ketika berbagai peraturan daerah tersebut tidak mengacu pada peraturan di atasnya dan bahkan ketika berpotensi bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak menyejahterakan masyarakat.

Laporan tahunan Komnas Perempuan mengenai situasi perempuan Indonesia tahun 2007 mencatat, terdapat 27 kebijakan daerah yang diskriminatif terhadap perempuan, 17 kebijakan di antaranya bersifat mengkriminalkan perempuan dan sisanya mengendalikan tubuh perempuan. Ke-27 kebijakan tersebut menjadi bagian tak terpisahkan dari 88 kebijakan daerah yang menggunakan agama dan moralitas sebagai landasan.

Menggunakan peluang

Hal di atas memperlihatkan, pemenuhan hak-hak konstitusional warga negara untuk bebas dari diskriminasi belum dapat terjadi dengan sendirinya. Warga negara belum bisa berharap pemerintah memenuhkan hak tersebut. Di sisi lain, perlindungan oleh UUD 1945 memberi peluang pemenuhan hak-hak konstitusional perempuan.

Peluang itu pula yang dimanfaatkan Komnas Perempuan dengan memperingati Hari Kartini di Mahkamah Konstitusi (MK) pada Selasa (29/4) lalu. Hal ini memperlihatkan pentingnya peran lembaga ini dan lembaga negara lain dalam pemenuhan hak-hak konstitusi warga, termasuk perempuan dan warga minoritas.

Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie dalam sambutan kuncinya menyebutkan antara lain, pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia dan hak warga negara yang dijamin UUD 1945 tetap harus sesuai dengan kondisi warga negara yang beragam.

Perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional tanpa memerhatikan adanya perbedaan justru akan mempertahankan, bahkan memperlebar, perbedaan tersebut. ”Tanpa perlakuan khusus, perempuan tidak akan dapat mengakses perlindungan dan pemenuhan hak konsitusionalnya karena perbedaan dan pembedaan yang dihasilkan dan dilanggengkan oleh struktur masyarakat patriarkhis,” kata Jimly.

Perlakuan khusus sebagai diskriminasi positif dimungkinkan oleh UUD 1945 melalui Pasal 28H Ayat (2): ”Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”.

Dalam hubungannya dengan tugas MK sebagai lembaga yang antara lain mengawal konstitusi, sebagai penafsir konstitusi, dan melindungi hak-hak konstitusi warga negara, Jimly mengatakan, ada keterkaitan antara fungsi dan tugas Komnas Perempuan dan Mahkamah Konstitusi.

Keterkaitan itu antara lain dalam melakukan kajian eksekutif terhadap perundangan dan kebijakan pemerintah yang bias jender. Ketua MK mengajak Komnas Perempuan tidak terjebak dalam penanganan kasus, tetapi masuk ke dalam reformasi kebijakan publik.

Politik identitas

Dalam seminar peringatan Hari Kartini di Mahkamah Konstitusi itu, paparan Direktur Eksekutif Reform Institute dan Kepala Pusat Studi Islam dan Kenegaraan Paramadina Yudi Latif memperlihatkan, tantangan besar bangun keindonesiaan saat ini adalah menguatnya politik identitas dan fanatisme.

Politik identitas menguat setelah bergesernya situasi politik Indonesia dari rezim otoriter menuju demokrasi. Politik identitas menekankan perbedaan identitas kolektif berdasarkan etnis, bahasa, agama, dan jender. Yang harus diwaspadai dari kecenderungan di atas bukan dialektika yang muncul karena adanya perbedaan, melainkan kemungkinan munculnya keyakinan bahwa identitas hanya bisa dipertahankan dan diamankan dengan cara menghabisi perbedaan dan keberlainan.

Menguatnya politik identitas itu juga mengkhawatirkan karena disertai kekerasan. Jejaknya bisa dilihat mulai dari kekerasan terhadap keturunan Tionghoa pada tahun 1998/1999, kekerasan oleh negara dan masyarakat di Papua, Timor Timur, Kalimantan Barat, Maluku, Sulawesi Tengah, Maluku, dan Jawa Timur.

Kecenderungan yang muncul seiring adalah fanatisme pada masyarakat sipil yang dalam pertautannya dengan kelompok politis melahirkan kekerasan dan diskriminasi berbasis jender, etnis, dan agama.

Fanatisme, menurut Yudi, menolak rasionalitas dan peraturan hukum yang dapat menjamin keberlangsungan kehidupan publik. Salah satu perwujudan fanatisme adalah munculnya gejala penggunaan agama dan moralitas sebagai dasar dalam kebijakan daerah setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah.

Kebijakan—Yudi memakai istilah ”perda syariah”-tersebut, menurut Yudi, terdapat setidaknya di 12 provinsi, yaitu Aceh, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan. Kebijakan itu ada yang setingkat provinsi (6 kebijakan), kabupaten (38 buah), dan kota (2 buah).

Masalah sosial baru

Berbagai kebijakan daerah tersebut, ketika menyangkut isu tertentu, menurut Yudi, justru sering kali mendatangkan masalah sosial baru berupa ketidakadilan jender dan pembatasan kebebasan perempuan dalam kehidupan publik. Contohnya, pengaturan cara berpakaian dan kriminalisasi perempuan sebagai pembangkit syahwat.

Yudi mempertanyakan, bila tujuannya memperbaiki moral masyarakat, mengapa berbagai kebijakan tersebut tidak menyentuh wilayah moralitas struktural yang lebih bersifat publik, seperti korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, kejahatan terhadap hak asasi manusia, dan kejahatan publik lain yang melekat dalam penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan daerah.

Untuk mengatasi masalah di atas, Yudi mengajak kembali kepada Pancasila yang sila pertamanya menghendaki agar nilai-nilai ketuhanan mendasari kehidupan Sila Ketuhanan Yang Maha Esa ini mengemban misi profetik yang tercantum dalam empat sila lainnya.

Sementara itu, pendiri Komnas Perempuan, Saparinah Sadli, meyakini bahwa negara, termasuk berbagai kebijakan di daerah, tidak dapat menghalangi gerak maju perempuan Indonesia di ruang publik. Keyakinan itu disampaikan bahkan seraya mengakui tantangan yang dihadapi perempuan Indonesia saat ini tidak menyurut, bahkan semakin kompleks.

”Perempuan, terutama yang muda, akan terus menggalang kekuatan untuk menuntut negara memenuhi hak-hak mereka. Pemenuhan hak konstitusional ini bukan hanya tugas gerakan perempuan, tetapi juga tugas negara, seperti janji Ketua Mahkamah Konstitusi,” kata Saparinah.

Kampanyekan Antikonsumerisme bagi Perempuan

Sunday, May 4th, 2008

 Sunday, 04 May 2008

Desainer terkemuka dunia,Vivienne Westwood,67,mendapatkan penghargaan atas kontribusinya yang besar pada dunia fesyen.

MANTAN gurusekolahdasaritu mendapatkan gelar doktor kehormatan dari Universitas Heriot-Watt di Edinburgh, Inggrispertengahan Aprilyanglalu. Vivienne, yang mendesain pakaian lebih dari tiga dekade lamanya, layak mendapatkan gelaritu.Meskibegitu,diamengaku aneh mendapati kenyataan sering mendapat penghargaan.

”Saya sebenarnya hanya pembaca, tapi saya menerima gelar ini karena kemampuan saya,”tuturnya kepada BBC. Vivienne menyatakan dirinya akan menggunakan gelar itu untuk memperjuangkan program-program mulai seni, lingkungan, hingga hak asasi manusia.”Saya melakukan penelitian dalam semua bidang. Saya pun memiliki opini tentang apa yang ada di bumi ini.

Hasilnya, saya memiliki program,”ujarnya. Perempuan kelahiran 8 April 1941 di Tintwistle,Glossop, Derbyshire, Inggris ini suka berunjuk rasa untuk memperjuangkan pendapatnya. Dia dikenal sebagai aktivis politik.Tidak jarang, dia terjun langsung menyuarakan pendapat memperjuangkan kaum tertindas.Pada September 2005,Vivienne bergabung dengan kelompok hak asasi manusia (HAM) Liberty.

Dia membuat kaus bertuliskan ”Saya Bukan Teroris, tolong jangan tangkap saya”. Dia mendukung penuh dana ataupun turun ke jalan untuk mengampanyekan HAM. ”Saya ingat ketika masih sekolah, guru pelajaran sejarah, Mr Scott. Dia menjelaskan tentang semua orang memiliki hak yang sama di depan hukum,”ujarnya. Pada Paskah 2008 lalu, Vivienne ikut berunjuk rasa mendukung perlucutan senjata nuklir di Berkshire.

Baginya, senjata nuklir mengancam keselamatan manusia di seluruh dunia. Vivienne disebut banyak pihak sebagai perempuan yang tidak lepas dari kontradiksi. Dia menolak klaim perempuan lekat dengan budaya konsumerisme. Dia mengampanyekan antikonsumerisme bagi kalangan perempuan. Tidak mengherankan, apa yang diperjuangkannya bertolak belakang dengan apa yang dilakukannya. Tapi dia tidak peduli. ”Inilah saya,”tegasnya.

Bahkan, Vivienne juga pernah mengampanyekan antifesyen.Aneh bukan? Baginya, perempuan dan lelaki harus melaksanakan prinsip yang efisien dan efektif dalam membeli pakaian,bukannya membeli tanpa perhitungan. Semua pernyataannya dibuktikan,salah satunya dia membuat kaus bertuliskan ”Saya Mahal” dengan harga Rp1,84 juta.

Kampanyenya yang juga terkenal, antara lain seruan untuk jangan membeli pakaian banyak-banyak. ”Beli pakaian secukupnya,”serunya. Tak ayal,banyak kalangan yang menilai sikapnya yang unik itu justru menarik perhatian. Seorang desainer seharusnya menyarankan para pembeli untuk membeli pakaian sebanyak-banyaknya, tapi Vivienne tidak melakukan itu.

”Semua yang dilakukan orang harus sempurna, sama seperti kamu menyusun kartu membentuk sebuah bangunan,”ujarnya. Kariernya di bidang fesyen tidak diragukan lagi.Pengaruh dan gaya busana yang ditawarkan desainer kelahiran Inggris ini kerap menjadi inspirasi rekan-rekan dan yuniornya. Dia sosok desainer yang konsisten dengan gayanya yang urakan.

Tidak heran jika kalangan pencinta mode Eropa menyebut koleksi Westwood sebagai Funk Style, yang pada masa awalnya belum begitu dikenal. Dia juga dijuluki Ratu Punk. Dia kenal bagi pencinta dandanan unik.Meski usianya tidakbisadibilangmuda,kreasi baju rancangannya tetap up to date, energik, dinamis, dan lekat dengan anak muda. Vivienne memang selalu ingin membuat desain baju yang punya ”magnet”, membuat semua orang tertarik memakai.

Minimal, menikmati rancangannya ketika ditampilkandalamperagaanbusana kelas dunia. Dia dipercaya grup musik beraliran punkSex Pistols buat merancang semua keperluan panggungnya. Suami keduanya,Malcolm McLaren, dikenal sebagai manajer Sex Pistol. Gaya urakan yang biasa dibawakan Westwood pada busananya dikemas dalam berbagai potongan.Mulai gaun malam hingga gaya busana seharihari. Namun, yang paling dikenal dari Westwood adalah desainnya yang kerap menggunakan siluet lebar bervolume dengan efek shocking melalui detail-detailnya. (andika hendra mustaqim)

Kesetaraan Gender Untungkan Pria & Wanita

Sunday, May 4th, 2008

Jum’at, 25 April 2008 - 16:40 wib
KESETARAAN gender tidak hanya menguntungkan wanita, juga pria. Kuncinya, kaum hawa harus mencapai kemandirian finansial terlebih dahulu.

Sebab, tidak bisa dimungkiri, kini wanita pun menjadi tulang punggung keluarga. Tokoh feminis Kanada Irshad Manji menyatakan, feminisme radikal bukanlah jawaban atas perjuangan kesetaraan perempuan, melainkan kesetaraan posisi antara laki-laki dan perempuan dengan keunikannya masing masing. Tidak ada henti-hentinya semangat mengalir deras dari pemikiran muslimah ini jika sedang berbicara tentang feminisme.

“Kesetaraan tidak bisa terwujud jika tidak melibatkan pria. Sebab, antara pria dan wanita sama-sama diuntungkan dengan adanya kesetaraan gender,” ujarnya, seusai peluncuran bukunya, Beriman Tanpa Rasa Takut, di Jakarta kemarin.

Berdasarkan catatan Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam Arab Human Development Report 2002 disebutkan bahwa negara-negara Timur Tengah mengabaikan energi dari setengah penduduk mereka yakni kaum perempuan. Irshad menuturkan, fakta menunjukkan pemberdayaan perempuan merupakan satu dari tiga defisit (kekurangan) yang diangkat laporan tersebut, selain ilmu pengetahuan dan kebebasan. Menurut Irshad, dengan menutupi defisit yang pertama dapat meningkatkan ilmu pengetahuan dan kebebasan. Membantu perempuan memiliki kemandirian finansial secara massal akan menunjang usaha-usaha mereka, yang sering sembunyi-sembunyi untuk menjadi terpelajar.

Bayangkanlah jika sebagai seorang wirausahawan, perempuan memiliki asetaset yang bisa dipelihara, dia akan memiliki lebih banyak lagi alasan untuk belajar membaca. Menurut dia, banyak wanita sangat potensial dan mahir menjalankan bisnis mikro. Dia sangat merekomendasikan didorongnya program kredit mikro pada semua negara. Tidak hanya negara berkembang, negara maju pun bisa memberlakukan hal yang sama. Sebab, inilah salah satu jalan paling rasional bagi pemberdayaan perempuan sekaligus ekonomi masyarakat.

“Padahal, jika perempuan diberikan kesempatan berkarya, akan banyak sektor sumber mata pencaharian yang bakal tercipta,” ungkap wanita yang memperoleh penghargaan Chutzpah Award dari Oprah Winfrey ini.

Kredit mikro tidak hanya bisa diakses wanita, juga pria. Jika sektor bisnis mikro berkembang, pemerintah tidak perlu lagi pusing memikirkan pembukaan lapangan kerja untuk atasi pengangguran. Sebab, lapangan pekerjaan itu akan terbuka dengan sendirinya. Selain itu, bisnis mikro akan membuat terbuka sektor-sektor lapangan kerja lainnya. Sebab, sifat sektor bisnis ini sangat fleksibel.

“Muhammad Yunus dengan Grameen Bank telah membuktikan bahwa bisnis mikro mampu memberi jawaban tantangan pemberdayaan ekonomi masyarakat,” papar pengarang yang sangat kontroversial ini.

Irshad yang mendapatkan predikat sebagai feminis abad ke-21 dari majalah Ms membantah bahwa agama sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip kesetaraan gender. Dia mencontohkan istri Nabi Muhammad SAW yang menopang perekonomian keluarga sebagai wanita saudagar kaya di Arab pada zamannya. Dengan demikian, pemikiran bahwa wanita muslim tidak boleh berkiprah di luar rumah sangatlah bertentangan dengan ajaran Muhammad. Irshad juga memastikan bahwa ajaranajaran agama lain pun mengajarkan kesetaraan gender.

“Kedua pihak antara pria dan wanita memiliki peran yang unik sehingga tidak bisa dikatakan yang satu mendominasi yang lain. Keduanya harus setara dan bekerja sama,” tandas peraih Honor Roll 2004 dari Maclean’s sebagai orang Kanada yang sangat berpengaruh.

Menurut dia, ada alasan kuat mengapa wanita muslim harus terlibat dalam kegiatan bisnis mikro. Secara kritis, kapitalisme yang sadar akan Tuhan serta ditopang oleh peran perempuan mungkin bisa menjadi jalan untuk memulai reformasi terhadap kaum hawa itu.

Sebab, di negara-negara mana pun di dunia, termasuk Indonesia, program kredit mikro masih sekadar slogan ketimbang terwujud dalam kenyataan. Alasannya sangat klise. Tidak ada jaminan usaha dan sangat berisiko terjadi kredit macet. Sebab, menurut kubu yang tidak menyukai program kredit mikro ini, pengusaha kecil biasanya tidak disiplin dalam pengembalian kredit.

Padahal, banyak contoh membuktikan bahwa program kredit kecil justru minim kredit macet. Sejak 1980-an, Muhammad Yunus mulai mendirikan Bank Grameen di Bangladesh. Grameen adalah bahasa Bengali untuk “desa” dan bank ini meminjamkan uang dalam jumlah kecil kepada orang yang dianggap tak tersentuh oleh para pemberi pinjaman standar, terutama mereka yang tidak memiliki tanah, yang kebanyakan perempuan.

Saat ini, jika mengandalkan sektor pekerjaan formal, masih merugikan posisi perempuan. Pekerja perempuan selalu mendapatkan gaji lebih rendah dibandingkan laki-laki. Contoh di Kanada, perempuan mendapatkan gaji 25 persen lebih rendah dibandingkan pekerja pria untuk jenis pekerjaan yang sama. Padahal, kualitas hasil pekerjaan yang dikerjakan lakilaki belum tentu selalu lebih baik.
(Sindo Sore//tty)

Berpikir Kritis Irshad Manji

Sunday, May 4th, 2008

Irshad Manji

Minggu, 4 Mei 2008 | 01:19 WIB

Ninuk Mardiana Pambudy & Ilham Khoiri

Nama Irshad Manji (40) mungkin belum dikenal luas di Indonesia, meskipun bukunya yang berjudul asli ”The Trouble with Islam Today: A Wake-Up Call for Honesty and Change” (2003) telah diterjemahkan di 30 negara.

Buku dalam terjemahan bahasa Indonesia, “Beriman Tanpa Rasa Takut, Tantangan Umat Islam Saat Ini” yang diterbitkan Koalisi Perempuan Indonesia dan Nun Publisher diluncurkan di Perpustakaan Nasional Jakarta, Selasa (22/4).

”Ini kunjungan pertama saya ke Indonesia dan insya Allah bukan yang terakhir,” kata Irshad ketika ditemui hari Senin (21/4) di Jakarta.

Selain untuk peluncuran buku, Irshad juga ingin mengenal lebih jauh toleransi beragama bangsa Indonesia yang menurut dia dapat menjadi contoh bagi dunia. Dia melakukan diskusi dengan kalangan akademisi, organisasi kemasyarakatan, dan mahasiswa Universitas Gadjah Mada, bertemu dengan ormas perempuan di Pesantren Krapyak, dan seniman di Yogyakarta.

(more…)

MENERTIBKAN TUBUH PEREMPUAN

Monday, April 7th, 2008

KOMPAS, Senin, 7 April 2008 | 02:12 WIB

Tubuh perempuan sampai kini masih menjadi ajang pertarungan berbagai kepentingan. Yang terbaru adalah imbauan Pemerintah Kota Batu, Malang, Jawa Timur.

Imbauan itu meminta agar para perempuan pemijat di panti-panti pijat mengunci dan menggembok rok dan celana dalamnya. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batu Imam Suryono seperti ditulis Warta Kota, Jumat (4/4), mengatakan, sejauh ini aturan tersebut baru imbauan kepada sembilan panti pijat di kota itu dan sudah dua panti pijat yang mematuhinya.

Ke depan, Kepala Satpol PP Kota Batu itu mengatakan, kebijakan yang masih berupa anjuran itu akan dilegalkan menjadi kebijakan pemerintah kota melalui peraturan wali kota.

Alasan pemberlakuan aturan imbauan itu adalah agar di kota tersebut tidak terjadi bisnis seks berselubung panti pijat kesehatan. Sejauh ini, demikian Warta Kota, ketentuan tersebut belum mengatur sanksi karena baru sebatas imbauan.

Ketua Umum Fatayat dan anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat, Maria Ulfah Anshor, menyebut aturan itu sebagai bentuk kekerasan terhadap perempuan dan bias jender. ”Seolah-olah hubungan seks pemicunya hanya perempuan,” tandas Maria Ulfah yang dihubungi Kompas. Dia berjanji akan berkoordinasi dengan anggota Fatayat Kota Batu untuk memprotes aturan tersebut.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Eva Sundari, menyebut untuk membuat aturan itu harus ada undang-undang yang membolehkan negara mengurus sampai ke ruang yang sangat pribadi. ”Undang-Undang Dasar masih menjamin hak orang untuk bekerja dan menjamin ruang privat warganya,” tandas Eva.

Aturan itu kembali memperlihatkan bagaimana kontrol tubuh dan perilaku perempuan digunakan untuk kepentingan pemegang kekuasaan. Imbauan itu mengingatkan praktik yang pernah dilakukan di Jawa dan Eropa berabad-abad lalu. Di Jawa, misalnya, di antara benda bersejarah milik Mangkunegaran terdapat bhadong, yaitu alat penutup kelamin wanita terbuat dari emas. Alat ini harus dikenakan perempuan dari keluarga bangsawan yang akan bepergian atau ditinggalkan suaminya beberapa waktu.

Maria Ulfah menyebut imbauan tersebut sangat tidak rasional. ”Kalau memang ingin agar tidak terjadi prostitusi, yang harus dilakukan adalah mengawasi panti-panti pijat tersebut. Kalau ada pelanggaran, langsung dikenai sanksi. Bukan memojokkan perempuan dengan aturan yang diskriminatif tersebut,” kata Maria.

Sementara secara terpisah Eva melihat imbauan itu dapat merugikan perempuan miskin. ”Kesempatan kerja saat ini menciut dan pemerintah tidak bisa memberi lapangan pekerjaan sementara kemiskinan meluas. Ketidakberhasilan menyejahterakan rakyat jangan dikompensasi dengan memviktimisasi perempuan,” ujar Eva.

Masalah otonomi daerah

Imbauan di atas bukan satu-satunya aturan daerah yang diskriminatif dengan mengontrol tubuh dan perilaku perempuan.

Reformasi tahun 1998 juga membawa perubahan pada tata pemerintahan. Perubahan pada Undang-Undang Dasar mengatur bahwa pemerintahan daerah dijalankan dengan asas otonomi.

Dalam praktiknya, banyak aturan yang dikeluarkan pemerintah daerah bertentangan dengan undang-undang di atasnya, bahkan melanggar Undang-Undang Dasar.

Komisi Nasional Antikekerasan terhadap Perempuan dalam Catatan Tahunan tentang Kekerasan terhadap Perempuan 2007 yang dikeluarkan pada 7 Maret 2008 mencatat, terdapat 27 peraturan daerah (perda) dan kebijakan lain yang secara eksplisit mengontrol tubuh dan perilaku perempuan.

Dari 27 perda yang termasuk kategori diskriminatif, pelarangan pelacuran atau antimaksiat jumlahnya adalah yang terbanyak, yaitu 17 perda. Perda-perda tersebut mengandung kerancuan normatif yang memosisikan perempuan sebagai penyebab ketidakteraturan sosial.

Peraturan Pemkot Batu belum termasuk di dalam daftar aturan yang sudah diidentifikasi Komnas Perempuan, tetapi aturan tersebut juga memosisikan perempuan sebagai pihak yang menyebabkan ketidakteraturan sosial sehingga harus diatur perilakunya dengan memberi gembok pada rok dan celana dalamnya.

Komnas Perempuan juga mencatat, ke-17 perda yang berhubungan dengan pelacuran itu menggunakan ketertiban umum sebagai konsideran dan dibangun dengan perspektif yang tidak adil jender serta multitafsir.

Perda Kota Tengerang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Larangan Pelacuran Pasal 4 (1), misalnya, menggunakan rumusan multitafsir yang mendefinisikan seseorang sebagai pelacur melalui sikap atau perilakunya yang mencurigakan. Perda ini menurut Komnas Perempuan telah diadopsi oleh daerah-daerah lain.

Seperti telah terjadi, perda seperti ini menyebabkan perempuan menjadi korban penertiban karena berada di luar rumah pada malam hari, dan yang paling rentan terkena aturan yang diskriminatif ini adalah perempuan miskin. (Ninuk Mardiana Pambudy)

PEREMPUAN DAN JEJAK EKOLOGI YANG DITINGGALKAN

Wednesday, April 2nd, 2008

Oleh Khalisah Khalid*

 

Ada survey singkat terhadap 10 orang perempuan yang tinggal di Jakarta, terkait dengan jejak ekologi yang ditinggalkan dari sebuah pola konsumsi yang setiap harinya dilakukan. Survey ini berdasarkan atas pertanyaan yang sederhana, berapa sering mereka berbelanja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan dimana kecendrungan mereka berbelanja. Hasilnya tidak mengejutkan, perempuan di kota lebih dari 3 (tiga) kali berbelanja setiap bulannya di pusat perbelanjaan. Survey ini kita juga bisa melihat jejak ekologi yang ditinggalkan oleh perempuan untuk pemenuhan pola konsumsinya.

(more…)