Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/slametry/public_html/kliping/wp-settings.php on line 472

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/slametry/public_html/kliping/wp-settings.php on line 487

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/slametry/public_html/kliping/wp-settings.php on line 494

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/slametry/public_html/kliping/wp-settings.php on line 530

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/slametry/public_html/kliping/wp-includes/cache.php on line 103

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/slametry/public_html/kliping/wp-includes/query.php on line 21

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/slametry/public_html/kliping/wp-includes/theme.php on line 623
slametriyadi.com » Anak

Archive for the ‘Anak’ Category

Iklan Rokok Langgar Hak Konstitusi Anak

Friday, January 30th, 2009

Jumat, 30 Januari 2009 00:03 WIB

Penulis : Nurulia Juwita Sari
JAKARTA–MI: Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas Perlindungan Anak), menilai iklan dan promosi produk rokok seharusnya dihapuskan. Mereka berpendapat, iklan rokok telah bermetamorfosa menjadi sesuatu yang normal, dan menjadi strategi pasar untuk membujuk anak menjadi perokok.

“Batas usia perokok semakin rendah dan karena itu menjadi sangat kausalitas, iklan juga alasan kenapa anak-anak menjadi perokok,” ujar Wakil Ketua Komnas Perlindungan Anak, M Joni, saat mendaftarkan permohonan Uji Materi di Mahkamah Konstitusi (MK), di Jakarta, Kamis (29/1).

Sebagai pengaju permohonan adalah Komnas Perlindungan Anak, Lembaga Perlindungan Anak Jawa Barat, serta dua orang anak,  Alvi dan Sekar, yang diwakili oleh kedua orang tua mereka.

Undang-udang yang dimohonkan untuk diuji adalah pasal 46 ayat (3) huruf C, Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran. “Kita mohon kepada MK untuk membatalkan UU tersebut, terutama sepanjang frasa yang memperagakan wujud rokok,” sambungnya seraya menambahkan, pihaknya menilai, UU tersebut bertentangan dengan pasal 28 UUD 1945.

Anak-anak, kata dia, telah menjadi korban dari iklan termasuk iklan rokok, padahal anak-anak memiliki hak konstitusional untuk dilindungi dari iklan promosi dan sponsor. “WHO pun mengakui bahwa rokok adalah zat adiktif. Perusahaan dan industri rokok juga sebenarnya sudah mendalilkan dan mengakui zat adiktif dalam rokok. Rokok itu satu keranjang dengan minuman keras, alkohol, dan zat psikotropika,” cetusnya.

Ia menambahkan, dalam UU penyiaran pasal 46 ayat 3 huruf B telah jelas dicantumkan, bahwa minuman keras dan zat adiktif dikualifikasikan sebagai benda yang tidak boleh diiklankan. Karena itu, sambungnya, rokok juga tidak boleh diiklankan seperti zat adiktif lainnya.

“Disinilah satu alasan kita mengapa pasal tersebut dikualifikasikan melanggar hak konstitusional anak dan remaja, serta melanggar kepentingan konstitusional kita untuk mendapat informasi yang sehat, tidak merugikan seni budaya, kesejahteraan dan kualitas hidup bagi anak-anak,” tandasnya. (NJ/OL-03)

Friday, January 30th, 2009

KESEJAHTERAAN
Pernikahan Dini Melanggar HAM
Kamis, 29 Januari 2009 | 01:05 WIB

Jakarta, Kompas - Pernikahan dini telah menjadi persoalan krusial di masyarakat Indonesia. Pernikahan dini menyebabkan angka kematian ibu melahirkan meningkat secara signifikan. Pernikahan dini juga berkorelasi positif dengan meningkatnya angka kehamilan tidak diinginkan, aborsi, perdagangan manusia, jumlah anak telantar, serta meningkatnya angka perceraian dan pengangguran.

”Ringkasnya, pernikahan dini merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia, khususnya hak kesehatan reproduksi, dan yang paling penting pernikahan dini bertentangan dengan esensi ajaran agama yang intinya menghargai manusia dan kemanusiaan,” ujar Ketua Umum Indonesian Conference on Religion and Peace Siti Musdah Mulia dalam diskusi bertema ”Pernikahan Dini di Bawah Umur dalam Perspektif Perlindungan Anak” di Jakarta, Rabu (28/1).

Masalah pernikahan di bawah umur di Indonesia mengemuka akhir-akhir ini terutama setelah heboh pernikahan PC (43) dengan LU—yang ditengarai masih berusia di bawah 12 tahun.

Perkara nikah di bawah umur bukan sesuatu yang baru di Indonesia, baik di kota besar maupun pedalaman. Penyebabnya bisa karena alasan ekonomi, rendahnya pendidikan, pemahaman budaya dan nilai-nilai agama tertentu, atau hamil lebih dahulu.

Ketua Umum Komnas Perlindungan Anak Seto Mulyadi menyatakan, menikah di bawah umur juga bisa menjadi pelanggaran hukum. Pasal 7 UU No 1/1974 tentang Perkawinan menyebutkan batas usia sebagai syarat yaitu pihak pria sudah 19 tahun dan wanita sudah 16 tahun. Namun, pelanggaran bisa terjadi karena ada dispensasi dari pengadilan ataupun pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua dari pihak pria maupun wanita.

Pada diskusi yang digelar Komnas Perlindungan Anak itu Musdah Mulia menyebutkan, untuk mengubah perlu dibangun kesadaran bersama di masyarakat akan pentingnya penghargaan dan penghormatan terhadap manusia dan HAM.

Juga perlu dilakukan dekonstruksi pada interpretasi agama yang bias jender dan nilai-nilai patriarkat. Menyebarluaskan interpretasi agama yang ramah perempuan, apresiatif, dan akomodatif pada nilai-nilai kemanusiaan. (LOK)

Kekerasan Seksual Tinggalkan Trauma

Friday, January 30th, 2009

perlindungan anak

Kamis, 29 Januari 2009 | 01:06 WIB

Jakarta, Kompas - Tindak kekerasan seksual menimbulkan trauma, gangguan fisik dan kognitif pada anak. Oleh karena itu, pola pendidikan untuk mencegah tindak kekerasan tersebut perlu dikembangkan.

Di Indonesia, Komnas Perempuan mencatat sepanjang tahun 2006 terjadi 22.512 kasus kekerasan terhadap perempuan. Adapun data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) tahun 2006 menyebutkan 788 kasus kekerasan terhadap anak. Hasil studi di Jakarta menunjukkan, setiap bulan sekitar 15 remaja putri jadi korban pemerkosaan.

Menurut Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional Tahun 2006, sebanyak 3,07 persen perempuan dan 3,02 persen anak di Indonesia pernah mengalami kekerasan. ”Kekerasan pada anak meningkat,” kata Deputi Bidang Perlindungan Anak Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan Afrinaldi dalam seminar yang diprakarsai Plan Internasional, Rabu (28/1) di Jakarta.

Psikolog dari Universitas Atma Jaya, Yohana Ratrin Hestyanti, memaparkan, kekerasan seksual umumnya dilakukan orang di sekitar, antara lain kerabat yang tinggal satu rumah, tetangga, guru, dan anak-anak yang terpengaruh video porno.

Selain menimbulkan trauma dan luka pada organ vital, kekerasan seksual mengganggu kemampuan kognitif dan tingkah laku korban. ”Daya ingat dan konsentrasi menurun,” ujarnya.

Korban juga kehilangan rasa percaya kepada orang lain, rasa percaya diri rendah, serta tak mampu bersosialisasi. ”Korban merasa tak berdaya, tak mampu mengekspresikan emosi, punya masalah seksual,” kata konselor Sahabat Peduli Bunga K Kobong.

Dukungan

Bila tidak mendapat penanganan memadai, hal itu dapat menggerogoti kehidupan korban. Karena itu, dukungan keluarga dan masyarakat sekitar diperlukan demi pemulihan anak.

Manajer Program Anak dengan Kebutuhan Perlindungan Khusus Plan Internasional Indonesia Jipy Priscilia menambahkan, semua pihak perlu menyamakan persepsi dan mengembangkan pola pencegahan kekerasan seksual pada anak.

Penguatan jejaring perlindungan anak harus dilakukan disertai sosialisasi Undang Undang Perlindungan Anak di institusi pendidikan formal dan komunitas.

”Penanganan korban kekerasan seksual dan pencegahannya harus integratif yang melibatkan keluarga, sekolah, dan pemerintah,” ujar Yohana. (EVY/LOK)