Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/slametry/public_html/kliping/wp-settings.php on line 472

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/slametry/public_html/kliping/wp-settings.php on line 487

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/slametry/public_html/kliping/wp-settings.php on line 494

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/slametry/public_html/kliping/wp-settings.php on line 530

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/slametry/public_html/kliping/wp-includes/cache.php on line 103

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/slametry/public_html/kliping/wp-includes/query.php on line 21

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/slametry/public_html/kliping/wp-includes/theme.php on line 623
slametriyadi.com » AIDS

Archive for the ‘AIDS’ Category

Harapan Hidup ODHA Naik

Saturday, August 2nd, 2008

KUPANG (MI) - Dengan mengonsumsi obat antiretroviral (ARV), harapan hidup orang dengan HIV/AIDS (ODHA) lebih panjang 15 tahun. Jika tanpa ARV, ODHA yang memasuki fase AIDS hanya bisa bertahan hidup 2,5 tahun.
“ARV telah terbukti menghambat perkembangan HIV menuju AIDS,” kata Asisten Direktur Lembaga Pengembangan Penelitian, Pendidikan, dan Penerbitan Yogyakarta (LP3Y) Slamet Riyadi saat berbicara pada pelatihan jurnalis mengenai HIV/AIDS di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Kamis (31/7).
Untuk mendapatkan harapan hidup lebih panjang, Slamet mengatakan para ODHA harus tetap menjaga kesehatan tubuh mereka, misalnya dengan mengonsumsi asupan gizi yang cukup dan melakukan pola hidup sehat. “Obat ARV sekarang sudah banyak tersedia di rumah sakit di NTT, dan dibagikan secara cuma-cuma.”
Menurut Slamet, kelompok masyarakat yang memiliki risiko tinggi tertular HIV sebaiknya memeriksakan diri ke pusat layanan pemeriksaan kesehatan yang ditunjuk. Tujuannya, bila mereka dinyatakan positif terinfeksi HIV, bisa segera diobati. “Setelah dinyatakan positif HIV, mereka bisa mendapat ARV secara gratis.”
Ia menambahkan, mendapat ARV tidak hanya di rumah sakit karena obat itu juga disediakan di puskesmas. “Bahkan Menteri Kesehatan sudah menginstruksikan paling lambat 2009, semua puskesmas di Tanah Air sudah dapat menyediakan ARV,” jelasnya.
Sementara itu, Gusti Brewon dari Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi NTT melaporkan banyak kasus yang menarik dari penggunaan ARV di kalangan ODHA di wilayah NTT. Banyak kalangan ODHA yang mengonsumsi ARV melahirkan bayi. “Ternyata bayi yang dilahirkan ODHA itu tidak terinfeksi HIV,” katanya. (PO/H-2)

http://www.mediaindonesia.com/index.php?ar_id=MjA0OTI= 

Gubernur Baru Jawa Barat Diminta Realisasikan AIDS Center

Saturday, May 3rd, 2008

Sabtu, 03 May 2008 | 12:17 WIB

TEMPO Interaktif, Ciamis:Wakil Gubernur Jawa Barat Nu’man Abdul Hakim meminta gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat yang baru untuk merealisasikan pembangunan AIDS Center. “Pembangunan ini sudah saya rintis. Saya harap pemimpin baru nanti dapat merealisasikannya,” ujar Nu’man di Ciamis hari ini.

(more…)

Libatkan Pemda dalam Penyediaan Obat ARV

Wednesday, April 30th, 2008

24 April 2008
Jakarta, Kompas - Depkes berencana mendelegasikan pengadaan obat untuk penderita HIV/AIDS kepada pemerintah provinsi setempat. Langkah ini perlu ditempuh agar krisis ketersediaan obat antiretroviral lini pertama, khususnya efavirenz, di sejumlah rumah sakit beberapa pekan terakhir tidak terulang.

Keterlibatan pemda akan difokuskan pada pengadaan persediaan cadangan (buffer stock) sehingga akses rumah sakit terhadap obat itu lebih mudah dan cepat.

”Dengan keterlibatan pemda, diharapkan jalur distribusi lebih pendek,” kata Kepala Subdirektorat AIDS dan Penyakit Menular Seksual Depkes Sigit Priohutomo, Rabu (23/4) di Jakarta. ”Pelaksanaannya tergantung kesiapan setiap provinsi,” ujarnya.

Sejauh ini baru Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang telah menyatakan siap untuk melakukan pengadaan obat antiretroviral (ARV) di daerahnya. Kesiapan ini terkait tempat penyimpanan, distribusi obat ARV ke semua rumah sakit di provinsi bersangkutan, dan fasilitas lain terkait dengan pengadaan obat itu.

Agar pengadaan obat tersebut tidak terhambat birokrasi di tingkat pemerintah provinsi, Depkes akan memantau distribusi obat itu hingga ke rumah sakit.

Krisis ketersediaan obat

Seiring dengan meningkatnya jumlah orang hidup dengan HIV/ AIDS (ODHA), Depkes memprediksi krisis ketersediaan obat ARV akan kembali terjadi.

Untuk mengantisipasinya, ”Kami telah mengusulkan penambahan anggaran pengadaan obat ARV,” kata Sigit.

Krisis ketersediaan obat antiretroviral lini pertama, khususnya efavirenz, sebagai terapi HIV/AIDS di sejumlah rumah sakit beberapa pekan terakhir kini telah tertanggulangi. Depkes sudah mendistribusikan obat itu ke berbagai rumah sakit.

”Ketersediaan obat ARV telah normal lagi. Semua obat ARV, khususnya efavirenz, sudah didistribusikan ke semua daerah. Ketersediaan obat diperkirakan mencukupi hingga tujuh bulan ke depan,” kata Sigit.

Sebelumnya diberitakan, sejumlah rumah sakit mengalami krisis ketersediaan obat efavirenz karena pasokan dari Depkes tersendat. Kondisi ini menghambat akses banyak ODHA dalam memperoleh obat tersebut sehingga terancam putus obat.

Kaum ODHA saat ini umumnya menggunakan obat antiretroviral lini pertama—terdiri dari lima jenis, yaitu zidovudine, lamivudine, nevirapine, stavudine, dan efavirenz. Kini sekitar 60 persen dari jumlah ODHA mengonsumsi efavirenz, terutama pengguna narkoba dan pengidap HIV yang alergi terhadap jenis obat antiretroviral lain.
Untuk menghindari terulangnya kembali krisis ketersediaan obat, lanjut Sigit, pihaknya akan mengintensifkan pemantauan distribusi obat dari pemerintah pusat ke rumah-rumah sakit. ”Jadi bisa segera diketahui jika ada rumah sakit yang persediaan obatnya hampir habis. Karena efavirenz masih diimpor, proses penyediaan obat jadi lebih lama,” ujarnya. (EVY)

Sumber: Kompas

PEMAHAMAN MASYARAKAT MASIH RENDAH

Wednesday, April 2nd, 2008

Sabtu, 16 Februari 2008

Pontianak,-  RENDAHNYA pemahaman masyarakat tentang virus HIV/AIDS sering menstigma Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA). Hal ini dikemukakan Yayuk Sri Rahayu dari tim SALT (Support, Apreciate, Learning, Transfer Team), Selasa lalu, saat bertandang ke Pontianak Post.

“Bukan hanya masyarakat umum yang kurang paham, bahkan sering ditemukan tenaga medis. Sehingga perlakuan terhadap ODHA sering diacuhkan, lantaran mereka takut akan terinfeksi saat melakukan perawatan,” kata dia.

Menurut dia, upaya memberikan pemahaman kepada masyarakat, tim SALT yang anggotanya dari berbagai profesi berusaha masuk ke semua kelompok masyarakat. Dia mengatakan cara ini diharapkan lebih efektif untuk menyampaikan informasi tersebut.

“Berdasarkan data Dinkes Kalbar tahun 2007 sedikitnya 1.235 kasus HIV positif dan 765 kasus AIDS. Hampir semua kabupaten/kota ditemukan dua kasus itu,” ungkap Yayuk sapaan akrabnya.

Sementara itu, Iskandar yang juga anggota SALT mengatakan penyampaian informasi tentang HIV/AIDS sangat penting supaya tidak ada lagi sebuah pandangan negatif terhadap pengidap. Lanjut dia, tidak semua penderita HIV/AIDS itu tertular kerena hubungan sex yang bebas, namun ada diantara mereka yang sebelumnya hidup normal seperti ibu-ibu rumah tangga terinfeksi karena jarum suntik saat melahirkan atau sebagainya.

“Kita berusaha membangun sebuah sistem yang baik untuk mengurangi jumlah kasus HIV/AIDS di Kalbar. Karena daerah ini termasuk lima di Indonesia terbesar jumlah pengidapnya,” papar dia.

Drg Multi yang tergabung dalam SALT mengungkapkan makin banyak kelompok masyarakat diberikan pemahaman tentang HIV/AIDS dengan harapan tidak terjadi stigma terhadap ODHA. Sebut dia, masyarakat perlu diajak memahami bila perlu memposisikan diri mereka sebagai pengidap, apabila terjadi persepsi negatif bagaimana perasaan mereka.

“Kita menghimbau seluruh elemen masyarakat jangan terlalu cepat menarik kesimpulan mengenai HIV/AIDS. Pandanglah setiap sisi positif sehingga memunculkan kesepahaman,” tutur dia. (riq)

Kerugian Akibat Penyebaran TBC Rp 8 Triliun

Wednesday, April 2nd, 2008

Rabu, 02 Apr 2008 | 01:10 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Pengurus Besar Persatuan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia (PAPDI) memperkirakan, kerugian akibat penyebaran penyakit tuberculosis (TBC) mencapai Rp 8 triliun, atau setengah anggaran Departemen Kesehatan.

“Penanganan penyebaran penyakit TBC harus diikuti political will dari elit politik,” kata Sekretaris Jenderal PB PAPDI Profesor Hasbullah Thabrani dalam acara bertajuk, “Dukungan Semua Pihak untuk Pemberantasan TBC di Indonesia” di auditorium utama Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FK-UI), Selasa siang. Acara itu digelar dalam rangka peringatan hari TBC se Dunia pada 20 Maret.

Hal senada disampaikan spesialis penyakit dalam dari divisi pulmonologi FK-UI, Zulkifli Amin. Menurut dia, petugas kesehatan baik dokter dan paramedis harus bertindak lebih agresif, agar pemerintah dan politisi lebih memperhatikan penyebaran penyakit ini.
“Seharusnya ada Indonesia Tuberculose Wacth, agar yang diawasi jangan cuma korupsi dan politik saja,” ujarnya.

Akibat penanganan yang kurang serius ini, Zulkifli melanjutkan, Indonesia menempati posisi ke tiga negara di dunia, setelah Cina dan India yang memiliki kasus penyakit paru terbanyak. Saat ini tercatat 485 ribu kasus TBC dengan perhitungan 225 dari 100 orang penduduk Indonesia menderita penyakit paru-paru. Dari penyebaran penyakit paru ini pula, Indonesia mengalami 175 ribu kematian setiap tahun.

Menurut Zulkifli, dari 68% kasus yang bisa terdeteksi, hanya 87% yang bisa disembuhkan. Sedangkan sisanya menjadi sumber penularan penyakit. “Jumlah inilah yang seharusnya diperhatikan kepala daerah, politisi dan pejabat agar lebih serius menangani penyebaran penyakit paru-paru,” ujarnya.

Rencananya, PAPDI akan menuangkan seluruh gagasan ke dalam Sistem Kesehatan Nasional (SKN). Salah satunya mengenai persamaan standar kelayakan gaji bagi seluruh petugas kesehatan di Indonesia. Agar petugas kesehatan tidak setengah hati melakukan pelayanan sosialisasi tuberculosis. “Penyakit paru memang identik dengan penyakit kemiskinan dan keterbelakangan, jadi jangan cuma AIDS saja yang serius ditangani,” ujar Hasbullah.

Biaya sosialisasi penyakit paru saat ini tergolong sedikit. Pada 2007, Departemen Kesehatan menyediakan Rp 220 miliar. Lobi dokter kepada anggota Dewan maupun kepala daerah secara sporadis tak mampu mengurangi angka penyebaran penyakit tersebut.

Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Lingkungan I Nyoman Kandun menyatakan
pemerintah akan terus melakukan usaha maksimal dengan menggiatkan komitmen politik bagi struktur pemerintahan dalam mengatasi penyebaran penyakit TBC. Ia optimistis mampu menekan penyebaran penyakit TBC. “Hasil usaha itu sekarang bisa dilihat, Indonesia mampu menyembuhkan penyakit TBC hingga 76% dari target dunia yang hanya 70%,” ujarnya.

Kandun berharap, suatu saat Indonesia tidak lagi tergantung pada penyandang dana asing seperti Global Fund. Karena itu, APBN harus memiliki Dana Aloaksi Khusus untuk pengendalian TBC. “Hanya kita harus bersabar, banyak bidang lain yang lebih membutuhkan,” ujarnya. Cheta Nilawaty

Islam Menerima Kaum Homoseks?

Monday, March 31st, 2008

Jumat, 28 Maret 2008 | 00:04 WIB

ISLAM sebagai agama yang merupakan rahmatan lil alamin atau rahmat terhadap seluruh isi alam, menerima kaum lesbian, gay, biseksual, transeksual dan transgenital (LGBT) sebagai salah satu penghuni alam, namun tidak menerima perilaku homoseksual karena itu bertentangan dengan fitrah manusia. Demikian disampaikan oleh Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), Amir Syarifuddin dalam Diskusi Publik ‘Islam Sebagai Agama Rahmatan Lil Alamin dan Sikapnya Terhadap LGBT’ di Jakarta, Kamis (27/3).

Amir juga memaparkan bahwa masyarakat harus kembali pada makna yang disepakati tentang LGBT, contohnya homoseksual. Jika tidak, akan kesulitan untuk menentukan sikap dengan tepat.“Kalau homoseksual lebih merujuk kepada makna perbuatan seksnya, saya katakan Islam sudah memiliki sikap yang jelas dan keras terhadap perbuatan homoseksual tapi tidak terhadap orang-orang homonya sendiri,” ujar Amir.
   
Amir menerangkan lebih jauh, jika pengertian homoseksual merujuk kepada perbuatan seks kaum tersebut, jelas saja Islam menolak untuk menerima karena bertentangan dengan fitrah manusia  yang diciptakan laki-laki dan perempuan untuk bereproduksi setelah diikat dalam fitrah perkawinan, yang ada hanyalah pemuasan nafsu belaka.

“Di dalam Islam, kita harus kembali kepada fitrah manusia, bahwa manusia diciptakan laki-laki dan perempuan. Laki-laki inginkan perempuan, dan perempuan inginkan laki-laki untuk bereproduksi. Nah, homo tidak ada reproduksi tapi hanyalah sekedar pelampiasan hawa nafsu. Homo menyalahi kodrat ilahi. Inilah alasannya kenapa Islam menolak homoseks,” tambah Amir.
   
Dalam diskusi publik yang ditujukan membuka ruang diskusi kelompok pro dan kontra terhadap keberadaan kaum LGBT ini, hadir pula pemuka-pemuka agama Islam dari Fathayat Nahdlatul Ulama (NU), Indonesian Conference of Religion and Peace (ICRP), dan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Dalam diskusi ini terjadi perdebatan yang cukup panjang di antara para pemuka agama tersebut mengenai paradigma yang harus dipakai dalam memadang fenomena ini.

Paradigma yang cukup tegas datang dari Rokhmat S. Labib dari HTI yang menyatakan bahwa Islam sebagai kebenaran mutlak tidak dapat membenarkan perilaku homoseksual dan menolak paradigma lain yang membenarkan hal ini.

“Harusnya kita tidak mencari alasan untuk memakai berbagai paradigma budaya, ekonomi, politik untuk membenarkan homoseksual. Kita kan fitrahnya bereproduksi. Bayangkan kalau perilaku homoseks itu menular kepada masyarakat, akan habis masyarakat dalam dua sampai tiga generasi,” tegas Rokhmat.

Sementara itu, Nurofiah dari Fathayat NU mengatakan bahwa kesulitan untuk menerima keberadaan homoseksual disebabkan penafsiran yang tidak tepat terhadap fiqih sebagai aspek utama dalam Islam. “Wacana agama Islam yang paling mewarnai kesadaran beragama adalah fiqih yang sering dilihat dari aspek lahir. Nah, Anda laki-laki atau perempuan dan seringnya dilihat dari segi fisik,” kata Nur.
   
Menurut Nur, pada faktanya ada orang yang fisiknya laki-laki, tapi alurnya adalah perempuan sehingga timbul bahasa perempuan terperangkap dalam tubuh laki-laki. “Nah, yang banyak ngomongin tentang agama adalah kaum hetero. Jadi homo yang dimengerti adalah yang ditafsirkan oleh orang-orang hetero. Menurut saya, yang paling kompeten untuk ngomongin soal homo ya kaum homo,” ujar Nur.

Hal senada juga dilontarkan oleh Direktur ICRP, Siti Musdah Mulia. Dia juga mendorong masyarakat dan pemerintah sama-sama memiliki upaya untuk menempatkan kaum LGBT sebagai kaum yang dihargai dan diterima dalam masyarakat sebagaimana adanya.

LIN

PSK AIDS Jatim Masih Layani Tamu

Monday, March 31st, 2008

Senin, 31 Maret 2008 | 07:22 WIB

PEKERJA  Seks Komersial (PSK) yang positif mengidap virus mematikan HIV/AIDS ternyata banyak yang masih beroperasi melayani lelaki hidung belang yang menjadi tamunya. Kenyataan itu terjadi hampir merata di lokalisasi-lokalisasi yang resmi maupun tak resmi/terselubung di Jatim.

Di antaranya di Kabupaten Tulungagung, Malang, Kediri, Jember dan Kota Surabaya. Pemerintah Daerah tak bisa menyuruh para PSK itu berhenti beroperasi lagi, karena memang larangan seperti itu tidak akan efektif. Bahkan, justru kontraproduktif. Selain itu, pelarangan bisa dinilai sebagai pelanggaran hak azasi.

“Kenyataannya PSK yang mengidap HIV/AIDS memang masih bisa beroperasi melayani tamu. Di Tulungagung, ada sekitar 20 persen PSK yang rentan menularkan penyakit seks menular dan HIV/ AIDS kepada orang sehat yang bertamu,” kata dr Baharudin Budi Santoso, Kasubdin Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Tulungagung, Jumat (28/3).

Upaya maksimal Dinkes untuk mencegah penyebaran virus HIV/AIDS itu, tambah Baharudin, adalah dengan menyarankan para PSK itu menyediakan kondom saat melayani tamunya. Selain itu, juga mengimbau para PSK untuk mengontrol kesehatan secara rutin.

Adanya PSK yang mengidap HIV/AIDS juga diakui oleh Deddy Sosialisto, Kasi Rehabilitasi Anak, Penyandang Cacat dan Tunasusila, Dinas Sosial (Dinsos) Kota Surabaya. Namun, dia belum bisa menyebut jumlah pastinya.

Sedangkan di Kota Malang, tahun lalu saja, ada setidaknya 8 PSK yang terdeteksi positif HIV/AIDS setelah melakukan Voluntary and Counseling Test (VCT) di rumah sakit setempat.

Dalam menangani PSK seperti itu, pemerintah daerah biasanya menggandeng Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang peduli penderita HIV/AIDS. Sebab, kata Deddy, penanganan oleh pemerintah saja tak akan banyak menyelesaikan dan menyentuh langsung para PSK pengidap HIV.

Menurut Manajer Kasus LSM Global Fund, Zainurrohman, ada sekitar 4-5 orang dari 19 orang pengidap HIV/AIDS di Tulungagung yang didampinginya, yang berlatar belakang PSK, dan masih aktif bekerja. Sisanya ada yang berlatarbelakang pengguna narkoba.

Sebagai pendamping, Zainurrohman mengaku hanya melakukan pengawasan dan pengarahan agar para PSK tersebut mau rutin minum obat anti retro viral (ARV) untuk menghambat penyakitnya. Juga, agar melakukan pemeriksaan berkala.

“Tak bisa melarang mereka beroperasi. Kami juga nasihati untuk menerapkan safe sex atau seks aman sehingga mengurangi risiko menularkannya kepada orang lain. Misalnya dengan memakai kondom saat melayani tamu,” kata Zainurrohman.

Dian Wahyuningsih dari LSM Genta mengatakan, mengungkapkan jumlah PSK penderita HIV/AIDS bisa-bisa malah akan menggagalkan upaya menekan penyebaran penyakit yang belum ada obat mujarabnya itu.

“Mereka bisa tambah dikucilkan nanti. Dan itu justru tak kondusif bagi penanganannya. Masih tinggi stigma di masyarakat terhadap PSK yang menderita HIV/AIDS,” kata Dian yang bersama LSM Genta turut mendampingi PSK pengidap HIV di Surabaya, Sidoarjo dan Gresik.

“Kami tekankan para PSK pengidap HIV agar memakai kondom untuk hubungan seks yang aman dengan klien atau siapapun. Jika tidak, itu bisa membahayakan dirinya sendiri. Terutama kalau klien PSK itu ternyata juga pengidap HIV. Jika melayani klien pengidap HIV tanpa kondom, virus di tubuh PSK itu akan meningkat. Tipenya akan lebih kompleks,” terang Dian, Direktur LSM Genta.

Bagaimana pun, Dian mengakui bahwa tidak mudah melakukan pendampingan pada PSK pengidap HIV/AIDS. Dibutuhkan manajer kasus dan konselor yang andal.

Berdasarkan data yang ada, jumlah PSK yang beroperasi di enam lokalisasi di Surabaya pada tahun 2007 mencapai 4.191 orang. Jumlah ini menurun dibandingkan angka tahun sebelumnya yang mencapai 8.009 PSK. Terbanyak berada di lokalisasi Jarak (2.543 orang) dan urutan kedua di lokalisasi Tambakasri (1.600 orang).ais/st4/st16/st9/ida

Korban Meninggal Akibat AIDS di Jateng Terus Bertambah

Monday, March 31st, 2008

Republika Online, 17 Maret 2008
Semarang-RoL– Bertambahnya pengidap HIV dan penderita AIDS di Jawa Tengah belakangan ini sangat memprihatinkan karena hal ini menunjukkan bahwa upaya pencegahan yang ditempuh kurang berhasil.

Menurut anggota Komisi E DPRD Jateng Siti Aisyah Dahlan di Semarang, Senin, ada kecenderungan kenaikan kasus kesakitan (incidence rate-IR) akibat penyakit menular di Jateng, terutama HIV/AIDS sehingga harus ada perhatian sangat serius.

“Gejala ini sangat memprihatinkan. Bukan hanya masalah tingginya angka kematian namun juga cepatnya penyebaran penyakit mematikan yang satu ini,” katanya.

Jumlah pengidap HIV pada tahun 2006 tercatat 830 orang dan 240 terkena AIDS. Dari total penderita AIDS, 137 orang di antaranya meninggal.

Setahun kemudian kasus HIV/AIDS di Jateng melonjak, dengan rincian 962 orang mengidap HIV dan 329 orang positif AIDS. Dari jumlah ini, sebanyak 156 pengidap AIDS menemui ajal.

Jumlah sebenarnya pengidap HIV dan penderita AIDS di Jateng ini diperkirakan jauh lebih besar lagi karena hal ini seperti fenomena gunung es, hanya terlihat permukaannya, sedangkan bagian terbesar di bawahnya tidak kelihatan.

Menurut dia, melonjaknya jumlah kasus HIV/AIDS di Jateng harus diketahui penyebabnya, baik mengenai tipe maupun jenis media penyebarannya. “Harus ditemukan pola penyebaran yang utama. Setelah diketahui barulah kita dapat melakukan gerakan untuk menangggulangi penyakit berbahaya ini,” katanya.

Identifikasi peyebaran penyakit ini harus dilakukan dengan mengetahui latar belakang para korban secara detail, apakah tertular karena hubungan seks , transfusi darah, atau melalui jarum suntik.

“Kerja sama dengan penderita menjadi kunci dari identifikasi masalah ini. Mereka harus mau berbagi informasi untuk menyelamatkan penduduk Jateng yang lain,” katanya.

Selain masalah HIV/AIDS, menurut Aisyah, penyakit menular lain yang masih banyak ditemukan di masyarakat adalah tuberkulosis (TB) dengan jumlah penderita sebanyak 8.356 orang, sedangkan yang terserang demam berdarah dengue (DBD) sebanyak 18.550 orang.

Kenaikan jumlah penyakit menular menunjukkan pelayanan kesehatan pada fasilitas kesehatan milik pemerintah maupun swasta belum optimal. Menurut dia, seharusnya 45 rumah sakit pemerintah daerah, dua RS Pemerintah Pusat, tiga RS Pemprov Jateng, 102 RS swasta, serta 850 puskesmas mampu memberi pelayanan optimal kepada warga.
“Namu ternyata belum mampu mengatasi problem kesehatan warga Jateng,” katanya.

Aisyah menilai perlu ada peningkatan pola hidup sehat masyarakat yang diwujudkan melalui pembiasaan budaya sehat dalam keluarga. Pendekatan kuratif tidak banyak menekan jumlah kasus penyakit, karena itu perlu perubahan paradigma kesehatan menjadi preventif dan promotif melalui budaya hidup sehat. antara/abi

Tes Kit HIV yang Akan Kedaluwarsa Beredar

Monday, March 31st, 2008

Suara Pembaharuan, Rabu, 26 Maret 2008

[JAKARTA] Ketua Kajian Penanggulangan Penyakit Menular Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Pandu Riono, mengungkapkan, saat ini tes kit HIV bermerek dagang Ora-Quick telah beredar di Jakarta dan Papua, dengan masa kedaluwarsa Juni 2008. Tes kit ini dikirim oleh Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) DKI Jakarta.

Pandu kepada SP, di Jakarta, Rabu (26/3), mengemukakan, tes kit itu dikirim juga ke klinik lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan di DKI Jakarta dengan total 22.000 buah, dan Dinas Kesehatan Papua dikirim 30.000 buah. Sedangkan yang masih tersimpan di gudang Departemen Kesehatan sekitar 50.000 buah.

Namun, menurut Pandu, pada umumnya petugas klinik yang memberikan layanan tes HIV merasa heran dengan keberadaan HIV tes kit yang tidak pernah didengar atau belum masuk dalam daftar tes HIV yang sudah diuji resmi dan dapat dipakai untuk pelayanan tes HIV di Indonesia.

Dia mengatakan, sebelum dapat dipakai, tes kit itu harus melewati proses uji tes oleh laboratorium rujukan nasional, laboratorium milik Departemen Kesehatan dan milik RSCM. Namun, penelitian hanya dilakukan oleh Pusat Penelitian Kesehatan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia di Depok bekerja sama dengan RS Duren Sawit dan dibiayai oleh pemasok Ora-Quick, PT Biotech Farma yang masih satu group dengan PT Bersaudara.

Hal lainnya, ujar Pandu, pembelian produk tes kit HIV harus sebanyak tiga produk, dengan merek dan jenis tes yang berbeda. Hal ini, katanya, merupakan prosedur untuk melakukan tes HIV, untuk mendapatkan hasil yang akurat dan maksimal dan menghindari false positive.

“Dengan dana yang dikeluarkan pemerintah sekitar Rp 30 miliar untuk membeli produk ini, tentu nantinya menjadi sia-sia saja. Karena berarti produk ini harus segera dipakai, tanpa terlebih dulu melewati proses uji tes dan persiapan untuk petugas-petugas klinik,” ujarnya.

Menurutnya, produk ini dibeli oleh orang-orang yang tidak mengerti program dan pelayanan HIV/AIDS dengan baik. Hal ini, katanya, sangat berbahaya dan melanggar hukum untuk memakai produk yang akan kedaluwarsa, terutama yang berhubungan dengan kesehatan.

“Tidak seharusnya pemerintah membeli produk yang akan kedaluwarsa. Yang pasti, ada pertanyaan atas terbitnya surat KPA Provinsi DKI yang akan menggunakan Ora-Quick yang ditandatangani oleh Rohana Manggala ini,” tuturnya.

Dia menegaskan, tugas KPA nasional dan KPA provinsi bukan untuk memutuskan tentang pemakaian produk tertentu, jenis dan merek tes HIV yang akan dan boleh dipakai di wilayahnya.

“Ini menimbulkan pertanyaan, kenapa sampai KPA provinsi DKI mengeluarkan surat tersebut? Apa kepentingannya? Pertanyaan lain, kenapa ada juga yang memborong Ora-Quick di tingkat nasional? Betulkah terkait dengan pencairan dana Askeskin? Benarkah DPR memaksa Departemen Kesehatan untuk memborong Ora-Quick yang mau expired tersebut?” kata Pandu yang juga direktur Penelitian dari Yayasan AIDsina. [MRS/S-26]

Pendidikan Seks Tekan Angka Kelahiran

Monday, March 31st, 2008

Seputar Indonesia, 26 Maret 2008
Pendidikan seks yang komprehensif di sekolah,seperti diskusi mengenai tingginya angka kelahiran,bisa membantu menghindari kehamilan pada remaja. PEMBERIAN pendidikan seks (sex education) di beberapa negara Timur masih menjadi perdebatan (pro-kontra) berbagai kalangan. Sebab, sejauh ini asumsi pendidikan seks masih terkait masalah hubungan seksual antarlawan jenis. Padahal, pendidikan seks yang komprehensif bisa membantu remaja menghindari kehamilan dini atau di luar nikah. Hal itu berdampak positif untuk membantu menekan angka kelahiran.

Pendidikan seks yang komprehensif mempunyai fungsi positif,di antaranya memberikan penjelasan kepada remaja soal ancaman bahaya hubungan seks bebas,ancaman tertular berbagai jenis penyakit kelamin, masalah tingkat kelahiran yang tinggi.Dengan adanya pemahaman yang baik soal seks, membuat remaja lebih berhati-hati. Berdasarkan survei yang dilakukan Pusat Penelitian AIDS dan Penyakit Seks Menular,Universitas Washington, Seattle, Amerika Serikat (AS), pendidikan seks secara komprehensif di sekolah efektif menghindari kehamilan dini pada remaja.Survei yang dilakukan secara nasional sejak 2002 melibatkan1.700 remaja berusia15–19 tahun yang belum menikah.

Hasilnya, sebanyak 60% remaja yang menerima pendidikan seks komprehensif di sekolah terhindar dari kehamilan dini atau tak ingin hamil dibandingkan remaja yang tak pernah mendapatkan pendidikan seks. Selain itu, remaja yang mendapatkan pendidikan seks komprehensif mampu mengurangi aktivitas hubungan seks remaja di luar nikah. Hanya,dalam penelitian ini tak diketahui seberapa efektif pendidikan seks menghindari remaja dari ancaman penyakit kelamin menular. Pasalnya, penularan itu melibatkan berbagai faktor luar, selain adanya aktivitas seks yang tidak benar.’’Yang jelas,pendidikan seks komprehensif di sekolah mampu mencegah kehamilan yang tak dikehendaki remaja. Hal itu berdampak untuk menekan angka kelahiran yang tinggi,’’ papar Pamela K Kohler dari Pusat Penelitian AIDS dan Penyakit Seks Menular, Universitas Washington.

Kohler pun mengakui adanya anggapan yang salah soal pendidikan seks.Selama ini banyak yang mengatakan bahwa pendidikan seks dan cara mengontrol angka kelahiran akan semakin membuat remaja ingin berhubungan seks. ’’Itu anggapan yang tidak benar,’’ jelasnya. Meski demikian, Pemerintah AS mengkritik hasil penelitian tersebut dan tetap menyatakan bahwa pendidikan seks yang diberikan di luar sekolah tetap efektif. Untuk itu, Pemerintah AS setiap tahun mengeluarkan sekitar USD170 juta untuk setiap negara bagian atau kelompok sosial yang mengadakan program pendidikan seks.Kegiatan ini bertujuan agar remaja tak melakukan hubungan seks.
Namun, Kohler mengkritik langkah pemerintah karena pendidikan seks di luar sekolah tak menunjukkan efektivitas untuk menghindari remaja berhubungan seks dini ataupun mengurangi angka kelahiran. Sebab, berdasarkan survei yang dilakukannya secara nasional, pendidikan seks di sekolah lebih efektif dibandingkan di luar sekolah. Buktinya, remaja yang mendapat pendidikan seks komprehensif di sekolah––sebanyak dua pertiga–– menghindari hubungan seks atau tak ingin hamil. Sebaliknya, pendidikan seks di luar sekolah hanya mencapai seperempat orang. Sementara itu, remaja yang tak menerima pendidikan seks secara formal angkanya lebih rendah lagi, sekitar 10%. ’’Itulah bedanya sudut pandangan pemerintah dan peneliti,’’ ungkap Kohler. (Rtr/wasis wibowo)