Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/slametry/public_html/kliping/wp-settings.php on line 472

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/slametry/public_html/kliping/wp-settings.php on line 487

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/slametry/public_html/kliping/wp-settings.php on line 494

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/slametry/public_html/kliping/wp-settings.php on line 530

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/slametry/public_html/kliping/wp-includes/cache.php on line 103

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/slametry/public_html/kliping/wp-includes/query.php on line 21

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/slametry/public_html/kliping/wp-includes/theme.php on line 623
slametriyadi.com » Blog Archive » 16 Kebijakan Persempit Ruang Gerak Perempuan

16 Kebijakan Persempit Ruang Gerak Perempuan

Jumat, 30 Januari 2009 01:21 WIB

Penulis : Cornelius Eko Susanto
JAKARTA–MI: Meskipun sejumlah instrumen hukum dan kemajuan kesetaraan perempuan sesuai dalam amanat CEDAW (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) telah dibangun, implementasinya tetap saja berantakan.

“Diskriminasi masih tetap terjadi dan kekerasan terhadap perempuan di semua bidang masih terus berlangsung. Saat ini, terdapat 16 produk kebijakan di daerah dan nasional yang membatasi ruang gerak, cara berpakaian, dan perilaku perempuan,” ungkap Menteri Pemberdayaan Perempuan Meuthia Hatta Swasono pada paparan National High Level Meeting on CEDAW Concluding Comment di Jakarta, Kamis (291).

Negara juga dinilai gagal menyebarkan layanan hukum hingga ke pelosok daerah. Imbasnya, kata Meuthia, hukum adat menjelma jadi satu-satunya pilihan. Lewat hukum kuno ini, alhasil posisi perempuan umumnya lebih berada pada titik subordinat ketimbang pria.

Buruknya sisi implementasi tecermin dari belum terealisasinya penyempurnaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dinilai sangat memojokkan kaum perempuan. Sistem patrilineal di sejumlah daerah juga belum bisa dikikis.  Contoh kasus, dalam pembagian warisan dari orang tua, anak perempuan kerap mendapat harta yang tidak bernilai ekonomis pada kehidupan sehari-hari.

Meuthia mencatat kasus kekerasan terhadap perempuan mencapai 20.391. Bilangan ini jauh lebih tinggi 45% dibanding tahun 2004 yang hanya 14.020 kasus.

Kendati mengakui pemerintah lemah dalam implementasi namun ia  tegas menolak bila Indonesia gagal total dalam penerjemahan CEDAW. Sederet bukti disodorkan olehnya. Dibidang anti diskriminasi umpamanya, bertahap bentuk diskriminasi pada perempuan bisa dikikis. Antara lain dengan terbitnya UU Pornografi, UU tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, UU tentang Pemilu, UU Perlindungan Saksi, UU Penghapusan diskriminasi Ras dan Etnis serta sejumlah UU lainya.

Untuk soal politik, Meuthia merasa partisipasi perempuan makin berkembang. Sebagai indikasi, hasil Pemilu 2004, keterwakilan perempuan di kursi legislatif mencapai 11,6%. Terdapat kenaikan 2% lantaran dalam pemilu sebelumnya (1999) keterwakilan perempuan di legislatif hanya 8,8%.

Sebagai pembenahan, Meuthia berpandangan sisi koordinasi lintas departemen adalah salah satu titik yang mutlak wajib dibenahi. Disamping itu, sosialisasi juga dinilai sebagai poin yang penting.

CEDAW adalah konvensi penghapusan semua bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan anak. Konvensi ini mewajibkan negara-negar apeserta untuk memastikan adanya pengakuan dan pemenuhan terhadap hak-hak perempuan. Tiap 4 tahun, secara berkala, negara anggota wajib menyodorkan laporan pada Komite CEDAW.

Indonesia meratifikasi CEDAW sejak 24 tahun lalu, dan diratifikasi dalam bentuk UU Nomor 7/1984 tentang Penghapusan Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Tlc/X-4)

Leave a Reply