Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/slametry/public_html/kliping/wp-settings.php on line 472

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/slametry/public_html/kliping/wp-settings.php on line 487

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/slametry/public_html/kliping/wp-settings.php on line 494

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/slametry/public_html/kliping/wp-settings.php on line 530

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/slametry/public_html/kliping/wp-includes/cache.php on line 103

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/slametry/public_html/kliping/wp-includes/query.php on line 21

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/slametry/public_html/kliping/wp-includes/theme.php on line 623
slametriyadi.com » Blog Archive » Implementasi Kesetaraan Perempuan masih Buruk

Implementasi Kesetaraan Perempuan masih Buruk

Implementasi Kesetaraan Perempuan masih Buruk
Penulis : Cornelius Eko Susanto
www.mennegpp.go.id

JAKARTA–MI: Kendati sejumlah instrumen hukum dan kemajuan kesetaraan perempuan sesuai dalam amanat CEDAW (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) telah dibangun, namun dalam hal implemantasi di lapangan dinilai tetap berantakan.

“Instrumen hukum dan kebijakan yang menjamin keadilan dan kesetaraan bagi perempuan dan laki-laki telah dimiliki. Namun kenyataannya, diskriminasi masih tetap terjadi dan kekerasan perempuan di semua bidang masih terus berlangsung,” ungkap Menteri Pemberdayaan Perempuan Meuthia Hatta pada paparan National High Level Meeting on Cedaw Concluding Comment di Jakarta, Kamis (29/1).

Ia mencontohkan putusan pengadilan atas kasus kekerasan perempuan masih dirasakan kurang adil. Hal ini tercermin dari data Komnas Perempuan (2005) yang mencatat kasus kekerasan terhadap perempuan mencapai 20.391. Jumlah ini lebih tinggi 45% dibanding tahun 2004 yang 14.020 kasus. Selain itu, tahun 2005 Komnas Perempuan mencatat 1.165 perempuan migran menjadi korban perdagangan manusia dan kekerasan, sementara 1.128 perempuan jadi korban perkosaan.

Buruknya sisi implementasi juga tecermin dari belum terealisasinya penyempurnaan UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang dinilai sangat memojokan kaum wanita. Sistem patrilineal di sejumlah daerah juga belum bisa dikikis.

Meuthia menambahkan masih terdapat 16 produk kebijakan di daerah dan nasional yang membatasi ruang gerak, cara berpakaian dan perilaku perempuan.

Kendati mengakui pemerintah lemah dalam implementasi namun dirinya tegas menolak bila Indonesia gagal total dalam penerjemahan CEDAW. Ia mencontohkan terbitnya UU Pornografi, UU tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, UU tentang Pemilu, UU Perlindungan Saksi, UU Penghapusan diskriminasi Ras dan Etnis serta sejumlah UU lainya. (Tlc/OL-06)

 

Implementasi Kesetaraan Perempuan masih Buruk
Penulis : Cornelius Eko Susanto
www.mennegpp.go.id

JAKARTA–MI: Kendati sejumlah instrumen hukum dan kemajuan kesetaraan perempuan sesuai dalam amanat CEDAW (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) telah dibangun, namun dalam hal implemantasi di lapangan dinilai tetap berantakan.

“Instrumen hukum dan kebijakan yang menjamin keadilan dan kesetaraan bagi perempuan dan laki-laki telah dimiliki. Namun kenyataannya, diskriminasi masih tetap terjadi dan kekerasan perempuan di semua bidang masih terus berlangsung,” ungkap Menteri Pemberdayaan Perempuan Meuthia Hatta pada paparan National High Level Meeting on Cedaw Concluding Comment di Jakarta, Kamis (29/1).

Ia mencontohkan putusan pengadilan atas kasus kekerasan perempuan masih dirasakan kurang adil. Hal ini tercermin dari data Komnas Perempuan (2005) yang mencatat kasus kekerasan terhadap perempuan mencapai 20.391. Jumlah ini lebih tinggi 45% dibanding tahun 2004 yang 14.020 kasus. Selain itu, tahun 2005 Komnas Perempuan mencatat 1.165 perempuan migran menjadi korban perdagangan manusia dan kekerasan, sementara 1.128 perempuan jadi korban perkosaan.

Buruknya sisi implementasi juga tecermin dari belum terealisasinya penyempurnaan UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang dinilai sangat memojokan kaum wanita. Sistem patrilineal di sejumlah daerah juga belum bisa dikikis.

Meuthia menambahkan masih terdapat 16 produk kebijakan di daerah dan nasional yang membatasi ruang gerak, cara berpakaian dan perilaku perempuan.

Kendati mengakui pemerintah lemah dalam implementasi namun dirinya tegas menolak bila Indonesia gagal total dalam penerjemahan CEDAW. Ia mencontohkan terbitnya UU Pornografi, UU tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, UU tentang Pemilu, UU Perlindungan Saksi, UU Penghapusan diskriminasi Ras dan Etnis serta sejumlah UU lainya. (Tlc/OL-06)

Jumat, 30 Januari 2009 06:11 WIB
Meuthia Hatta:

Penulis : Cornelius Eko Susanto
www.mennegpp.go.id

JAKARTA–MI: Kendati sejumlah instrumen hukum dan kemajuan kesetaraan perempuan sesuai dalam amanat CEDAW (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) telah dibangun, namun dalam hal implemantasi di lapangan dinilai tetap berantakan.

“Instrumen hukum dan kebijakan yang menjamin keadilan dan kesetaraan bagi perempuan dan laki-laki telah dimiliki. Namun kenyataannya, diskriminasi masih tetap terjadi dan kekerasan perempuan di semua bidang masih terus berlangsung,” ungkap Menteri Pemberdayaan Perempuan Meuthia Hatta pada paparan National High Level Meeting on Cedaw Concluding Comment di Jakarta, Kamis (29/1).

Ia mencontohkan putusan pengadilan atas kasus kekerasan perempuan masih dirasakan kurang adil. Hal ini tercermin dari data Komnas Perempuan (2005) yang mencatat kasus kekerasan terhadap perempuan mencapai 20.391. Jumlah ini lebih tinggi 45% dibanding tahun 2004 yang 14.020 kasus. Selain itu, tahun 2005 Komnas Perempuan mencatat 1.165 perempuan migran menjadi korban perdagangan manusia dan kekerasan, sementara 1.128 perempuan jadi korban perkosaan.

Buruknya sisi implementasi juga tecermin dari belum terealisasinya penyempurnaan UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang dinilai sangat memojokan kaum wanita. Sistem patrilineal di sejumlah daerah juga belum bisa dikikis.

Meuthia menambahkan masih terdapat 16 produk kebijakan di daerah dan nasional yang membatasi ruang gerak, cara berpakaian dan perilaku perempuan.

Kendati mengakui pemerintah lemah dalam implementasi namun dirinya tegas menolak bila Indonesia gagal total dalam penerjemahan CEDAW. Ia mencontohkan terbitnya UU Pornografi, UU tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, UU tentang Pemilu, UU Perlindungan Saksi, UU Penghapusan diskriminasi Ras dan Etnis serta sejumlah UU lainya. (Tlc/OL-06)

Tags: ,

Leave a Reply