Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/slametry/public_html/kliping/wp-settings.php on line 472

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/slametry/public_html/kliping/wp-settings.php on line 487

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/slametry/public_html/kliping/wp-settings.php on line 494

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/slametry/public_html/kliping/wp-settings.php on line 530

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/slametry/public_html/kliping/wp-includes/cache.php on line 103

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/slametry/public_html/kliping/wp-includes/query.php on line 21

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/slametry/public_html/kliping/wp-includes/theme.php on line 623
slametriyadi.com » Blog Archive » Bangunan Kekuasaan Sistemik

Bangunan Kekuasaan Sistemik

Kamis, 8 Mei 2008 | 02:25 WIB
Sumber ketidakadilan bagi perempuan berupa bangunan kekuasaan sistemik secara secara kultural ataupun struktural. Karena itu, seluruh upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan semua konsep pemberdayaan perempuan harus memasuki wilayah paling krusial, termasuk mempertanyakan kembali visi kebangsaan dan hak-hak warga negara sebagaimana tercantum dalam konstitusi.

Hasil penelitian di Indonesia memperlihatkan berbagai peraturan dan kebijakan menyangkut perempuan yang bertentangan tak hanya dengan konvensi-konvensi internasional yang sudah diratifikasi Pemerintah Indonesia, tetapi terutama juga dengan konstitusi yang menjamin hak warga negara.

Sementara itu, hasil penelitian di empat negara memperlihatkan agenda ”pemberdayaan perempuan” tak mungkin dicapai dalam kevakuman. ”Sistem politik, ekonomi, budaya, bahkan visi ’kebangsaan’ merupakan faktor penentu sejauh mana tersedia ruang bagi pemberdayaan perempuan yang nyata,” tegas Ketua Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) Kamala Chandrakirana.

Penelitian Shui Jingyun dari China memperlihatkan ”pemberdayaan perempuan” yang justru melemahkan perempuan. Adapun Farida Shaheed dari Shirkat Gah Women’s Resource Centre Pakistan mengatakan, meski Pakistan memiliki tokoh sekaliber Benazir Bhutto, namun situasi perempuan tetap memprihatinkan. Praktik-praktik kekerasan atas nama budaya terus berlangsung.

Pemerintah Pakistan melakukan revisi berbagai undang-undang nasional agar sejalan dengan hukum internasional bagi perlindungan perempuan dan memberi jaminan kesetaraan.

”Tetapi, ada kesenjangan yang lebar antara hak perempuan secara de jure dan de facto,” ujar Farida. Situasi perempuan di Pakistan terus berada dalam situasi tak menentu dengan semakin menguatnya kelompok politik agama dan referensi moral agama di dalam masyarakat.

Kebijakan hukum

Menurut Shadi Sadr, aktivis hak asasi manusia dari Iran, kebijakan hukum merupakan akar dari berbagai persoalan sosial dengan praktik-praktik kekerasan terhadap perempuan di negeri itu. Pemerintah Iran sampai hari ini belum meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Kekerasan terhadap Perempuan.

Upaya pemberdayaan yang dilakukan di empat negara melalui partisipasi politik perempuan, pendidikan, ekonomi, meskipun menghadapi upaya-upaya pengerdilan, dan menghadapkan sesama perempuan. Juga ada kondisi khusus. Di Pakistan, misalnya, gerakan perempuan tetap membisu terhadap isu seksualitas.

Women’s Empowement in Moslem Context (WEMC) merupakan konsorsium jaringan perempuan peneliti dari Indonesia, China, Iran, Pakistan, dan peneliti Lintas Batas Negara, dimaksudkan untuk mengeksplorasi strategi-strategi pemberdayaan di negara-negara tersebut.

Proyek ini berpusat di Pusat Penelitian Asia Tenggara (SEARC) di City University, Hongkong. Anggota WEMC lainnya adalah Shirkat Gah (SG) dan Aga Khan University, Pakistan, Women Living Under Muslim Laws (WLUML) di Kanada, dan Center for Environment, Gender and Development (Engender), Hongkong. (MH/NMP)

Leave a Reply