Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/slametry/public_html/kliping/wp-settings.php on line 472

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/slametry/public_html/kliping/wp-settings.php on line 487

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/slametry/public_html/kliping/wp-settings.php on line 494

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/slametry/public_html/kliping/wp-settings.php on line 530

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/slametry/public_html/kliping/wp-includes/cache.php on line 103

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/slametry/public_html/kliping/wp-includes/query.php on line 21

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/slametry/public_html/kliping/wp-includes/theme.php on line 623
slametriyadi.com » Blog Archive » Pemberdayaan” Perempuan di Tengah Politisasi Identitas

Pemberdayaan” Perempuan di Tengah Politisasi Identitas

“Kamis, 8 Mei 2008 | 02:26 WIB
Maria Hartiningsih dan Ninuk Mardiana Pambudy

Sungguh tak mudah mengeksplorasi strategi pemberdayaan perempuan di tengah cengkeraman politik kebencian dan politisasi identitas yang dimainkan elite politik. Penelitian yang dilakukan di Indonesia, Iran, Pakistan, dan China menyingkapkan, di tengah pertarungan politisasi agama, sistem patriarkhi, dan demokratisasi, prakarsa-prakarsa pemberdayaan perempuan akan senantiasa berhadapan dengan kontrol terhadap tubuh perempuan.

Benang merah hasil penelitian ”Pemberdayaan Perempuan dalam Konteks Muslim: Jender, Kemiskinan dan Demokratisasi dari Dalam ke Luar” yang dipaparkan di Jakarta beberapa saat lalu itu merupakan penegasan penting tentang permasalahan inti saat ini.

Ketua Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) Kamala Chandrakirana mengatakan, bagi Indonesia, penegasan itu dibutuhkan karena salah satu dampak perebutan kekuasaan para elite politik adalah lahirnya pendangkalan, bahkan penyangkalan dan pengabaian terhadap masalah-masalah besar yang dihadapi masyarakat.

Penegasan itu juga sangat penting bagi Iran dan Pakistan. Farida Shaheed dari Shirkat Gah Women’s Resource Centre Pakistan mengungkapkan, perjuangan gerakan perempuan di negeri itu merupakan tanggapan atas berkelindannya tradisi budaya, fundamentalisme agama, hukum, dan tata pemerintahan yang menegasikan hak asasi perempuan. ”Fundamentalisme merupakan fenomena kontemporer, dan bukan tentang agama, tetapi tentang politik dan kekuasaan,” ujarnya.

Aktivis hak asasi manusia dari Iran, Shadi Sadr, menambahkan, persoalan perempuan dan jender merupakan isu krusial dan mengalami politisasi pascarevolusi Iran. Perdebatan mengenai hal itu dipandang sebagai tantangan terhadap republik Islam. Karena visi jender merupakan bagian yang sangat penting dari identitas Islam, ”pemberdayaan” perempuan tak terpisahkan dari pasang-surut situasi politik terkait dengan interpretasi sharia.

Kelompok minoritas

Kamala menggarisbawahi temuan tim peneliti Indonesia yang diwakili oleh Risma Umar dan Siti Murwati Khodijah tentang pelemahan perempuan di Indonesia dengan menunjuk pada 27 produk kebijakan di tingkat lokal yang melakukan pembatasan, pengendalian, dan kriminalisasi terhadap perempuan.

Ke-27 produk kebijakan itu tidak berdiri sendiri, tetapi merupakan bagian dari 88 kebijakan lokal yang menggunakan agama dan moralitas sebagai landasan bagi perumusan kebijakan, dan menempatkan negara sebagai polisi moral dalam kehidupan sosial warga.

Alih-alih mengatasi masalah pemiskinan dan diskriminasi, elite politik justru menciptakan ”musuh” bersama yang umumnya menyasar komunitas minoritas dan marjinal. Alih-alih meningkatkan kesejahteraan dan rasa adil, elite politik lebih senang mencekal dan menghakimi para perempuan yang menunjukkan kedaulatan diri.

”Otonomi daerah yang merupakan bagian integral dari seluruh proses demokratisasi di Indonesia ternyata merupakan lahan subur bagi politisasi identitas oleh para elite politik dan kekuatan fundamentalisme agama,” kata Kamala.

”Sementara lembaga-lembaga nasional, seperti Mahkamah Agung, terus-menerus membuat penyesuaian-penyesuaian untuk mengakomodasi sistem hukum Islam tingkat lokal ke dalam sistem hukum negara Indonesia,” ia menambahkan.

Menurut Farida, bagi kelompok fundamentalis yang hendak membentuk negara Islam versi mereka, kontrol terhadap perempuan merupakan langkah awal yang sistematis untuk menundukkan. Aljazair, Afghanistan, Iran, dan Pakistan adalah contoh paling jelas. Tindakan kontrol itu termasuk larangan mendengarkan musik, keharusan memakai hijab, dan larangan bagi dokter laki-laki merawat pasien perempuan. Di Pakistan, pendidikan anak perempuan dan vaksinasi polio termasuk di dalamnya.

Yang ”berbeda”

Namun, target kontrol sebenarnya tak hanya perempuan, lanjut Farida, tetapi kelompok minoritas, termasuk aliran Islam yang berbeda. Pemikiran dan tindakan yang berbeda menjadi target, karena senjata politik esensialis adalah dikotomi palsu: ”kita” versus ”mereka” dan menetapkan definisi tentang ”yang lain”. Politik yang menggunakan identitas kolektif sebagai alat kontrol, selalu menebarkan ancaman dan ketakutan untuk membisukan suara ”yang berbeda”.

Pandangan Kamala senada dengan Farida. ”Dalam konteks Indonesia, penegakan hak-hak asasi golongan minoritas dan prinsip keberagaman sebagai landasan bangsa tak terpisahkan dari agenda pemberdayaan perempuan di Indonesia,” tegasnya.

Ia menyebut proyek mengegolkan Rancangan Undang-Undang Anti Pornografi dan Pornoaksi (RUU APP) tidak terlepas dari proyek serupa di tingkat nasional dari pelaku-pelaku yang sama, termasuk upaya pelarangan Ahmadiyah melalui Surat Keputusan Bersama antara Jaksa Agung, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri.

Dalam konteks ini, penelitian Semarak Cerlang Nusa (SCN)-Consultancy, Research and Education for Social Transformation (CREST) dan Solidaritas Perempuan bersama Women’s Empowement in Moslem Context (WEMC) sangat penting untuk membantu melepaskan diri dari cengkeraman politik kebencian dan politisasi identitas yang sedang marak dimainkan elite politik.

Leave a Reply