Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/slametry/public_html/kliping/wp-settings.php on line 472

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/slametry/public_html/kliping/wp-settings.php on line 487

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/slametry/public_html/kliping/wp-settings.php on line 494

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/slametry/public_html/kliping/wp-settings.php on line 530

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/slametry/public_html/kliping/wp-includes/cache.php on line 103

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/slametry/public_html/kliping/wp-includes/query.php on line 21

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/slametry/public_html/kliping/wp-includes/theme.php on line 623
slametriyadi.com » Blog Archive » Menghapus Diskriminasi yang Mengatasnamakan Demokrasi

Menghapus Diskriminasi yang Mengatasnamakan Demokrasi

Kamis, 8 Mei 2008 | 02:27 WIB
Ninuk Mardiana Pambudy dan Maria Hartiningsih

Meskipun Undang-Undang Dasar menjamin ”setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”, hak untuk terbebas dari diskriminasi tidak serta-merta didapat warga negara.

Setelah 10 tahun reformasi dan 100 tahun kebangkitan nasional, perempuan Indonesia masih mengalami diskriminasi. Salah satu sumber diskriminasi seperti ditemukan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) adalah kebijakan daerah. Komnas Perempuan bahkan menyebut kebijakan daerah tersebut sebagai tantangan baru yang terbesar bagi perempuan Indonesia.

Otonomi daerah mendapatkan payung hukum melalui Bab VI UUD 1945 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 18 Ayat (2) bab tersebut menyebutkan bahwa pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Ayat (5) menyebutkan, pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Konsekuensi dari ayat (5) tersebut, maka ayat (6) menyebutkan, ”pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”.

Permasalahan muncul ketika berbagai peraturan daerah tersebut tidak mengacu pada peraturan di atasnya dan bahkan ketika berpotensi bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak menyejahterakan masyarakat.

Laporan tahunan Komnas Perempuan mengenai situasi perempuan Indonesia tahun 2007 mencatat, terdapat 27 kebijakan daerah yang diskriminatif terhadap perempuan, 17 kebijakan di antaranya bersifat mengkriminalkan perempuan dan sisanya mengendalikan tubuh perempuan. Ke-27 kebijakan tersebut menjadi bagian tak terpisahkan dari 88 kebijakan daerah yang menggunakan agama dan moralitas sebagai landasan.

Menggunakan peluang

Hal di atas memperlihatkan, pemenuhan hak-hak konstitusional warga negara untuk bebas dari diskriminasi belum dapat terjadi dengan sendirinya. Warga negara belum bisa berharap pemerintah memenuhkan hak tersebut. Di sisi lain, perlindungan oleh UUD 1945 memberi peluang pemenuhan hak-hak konstitusional perempuan.

Peluang itu pula yang dimanfaatkan Komnas Perempuan dengan memperingati Hari Kartini di Mahkamah Konstitusi (MK) pada Selasa (29/4) lalu. Hal ini memperlihatkan pentingnya peran lembaga ini dan lembaga negara lain dalam pemenuhan hak-hak konstitusi warga, termasuk perempuan dan warga minoritas.

Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie dalam sambutan kuncinya menyebutkan antara lain, pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia dan hak warga negara yang dijamin UUD 1945 tetap harus sesuai dengan kondisi warga negara yang beragam.

Perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional tanpa memerhatikan adanya perbedaan justru akan mempertahankan, bahkan memperlebar, perbedaan tersebut. ”Tanpa perlakuan khusus, perempuan tidak akan dapat mengakses perlindungan dan pemenuhan hak konsitusionalnya karena perbedaan dan pembedaan yang dihasilkan dan dilanggengkan oleh struktur masyarakat patriarkhis,” kata Jimly.

Perlakuan khusus sebagai diskriminasi positif dimungkinkan oleh UUD 1945 melalui Pasal 28H Ayat (2): ”Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”.

Dalam hubungannya dengan tugas MK sebagai lembaga yang antara lain mengawal konstitusi, sebagai penafsir konstitusi, dan melindungi hak-hak konstitusi warga negara, Jimly mengatakan, ada keterkaitan antara fungsi dan tugas Komnas Perempuan dan Mahkamah Konstitusi.

Keterkaitan itu antara lain dalam melakukan kajian eksekutif terhadap perundangan dan kebijakan pemerintah yang bias jender. Ketua MK mengajak Komnas Perempuan tidak terjebak dalam penanganan kasus, tetapi masuk ke dalam reformasi kebijakan publik.

Politik identitas

Dalam seminar peringatan Hari Kartini di Mahkamah Konstitusi itu, paparan Direktur Eksekutif Reform Institute dan Kepala Pusat Studi Islam dan Kenegaraan Paramadina Yudi Latif memperlihatkan, tantangan besar bangun keindonesiaan saat ini adalah menguatnya politik identitas dan fanatisme.

Politik identitas menguat setelah bergesernya situasi politik Indonesia dari rezim otoriter menuju demokrasi. Politik identitas menekankan perbedaan identitas kolektif berdasarkan etnis, bahasa, agama, dan jender. Yang harus diwaspadai dari kecenderungan di atas bukan dialektika yang muncul karena adanya perbedaan, melainkan kemungkinan munculnya keyakinan bahwa identitas hanya bisa dipertahankan dan diamankan dengan cara menghabisi perbedaan dan keberlainan.

Menguatnya politik identitas itu juga mengkhawatirkan karena disertai kekerasan. Jejaknya bisa dilihat mulai dari kekerasan terhadap keturunan Tionghoa pada tahun 1998/1999, kekerasan oleh negara dan masyarakat di Papua, Timor Timur, Kalimantan Barat, Maluku, Sulawesi Tengah, Maluku, dan Jawa Timur.

Kecenderungan yang muncul seiring adalah fanatisme pada masyarakat sipil yang dalam pertautannya dengan kelompok politis melahirkan kekerasan dan diskriminasi berbasis jender, etnis, dan agama.

Fanatisme, menurut Yudi, menolak rasionalitas dan peraturan hukum yang dapat menjamin keberlangsungan kehidupan publik. Salah satu perwujudan fanatisme adalah munculnya gejala penggunaan agama dan moralitas sebagai dasar dalam kebijakan daerah setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah.

Kebijakan—Yudi memakai istilah ”perda syariah”-tersebut, menurut Yudi, terdapat setidaknya di 12 provinsi, yaitu Aceh, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan. Kebijakan itu ada yang setingkat provinsi (6 kebijakan), kabupaten (38 buah), dan kota (2 buah).

Masalah sosial baru

Berbagai kebijakan daerah tersebut, ketika menyangkut isu tertentu, menurut Yudi, justru sering kali mendatangkan masalah sosial baru berupa ketidakadilan jender dan pembatasan kebebasan perempuan dalam kehidupan publik. Contohnya, pengaturan cara berpakaian dan kriminalisasi perempuan sebagai pembangkit syahwat.

Yudi mempertanyakan, bila tujuannya memperbaiki moral masyarakat, mengapa berbagai kebijakan tersebut tidak menyentuh wilayah moralitas struktural yang lebih bersifat publik, seperti korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, kejahatan terhadap hak asasi manusia, dan kejahatan publik lain yang melekat dalam penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan daerah.

Untuk mengatasi masalah di atas, Yudi mengajak kembali kepada Pancasila yang sila pertamanya menghendaki agar nilai-nilai ketuhanan mendasari kehidupan Sila Ketuhanan Yang Maha Esa ini mengemban misi profetik yang tercantum dalam empat sila lainnya.

Sementara itu, pendiri Komnas Perempuan, Saparinah Sadli, meyakini bahwa negara, termasuk berbagai kebijakan di daerah, tidak dapat menghalangi gerak maju perempuan Indonesia di ruang publik. Keyakinan itu disampaikan bahkan seraya mengakui tantangan yang dihadapi perempuan Indonesia saat ini tidak menyurut, bahkan semakin kompleks.

”Perempuan, terutama yang muda, akan terus menggalang kekuatan untuk menuntut negara memenuhi hak-hak mereka. Pemenuhan hak konstitusional ini bukan hanya tugas gerakan perempuan, tetapi juga tugas negara, seperti janji Ketua Mahkamah Konstitusi,” kata Saparinah.

Leave a Reply