Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/slametry/public_html/kliping/wp-settings.php on line 472

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/slametry/public_html/kliping/wp-settings.php on line 487

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/slametry/public_html/kliping/wp-settings.php on line 494

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/slametry/public_html/kliping/wp-settings.php on line 530

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/slametry/public_html/kliping/wp-includes/cache.php on line 103

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/slametry/public_html/kliping/wp-includes/query.php on line 21

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/slametry/public_html/kliping/wp-includes/theme.php on line 623
slametriyadi.com » Blog Archive » Resistensi Perempuan Jepara

Resistensi Perempuan Jepara

Senin, 24 Maret 2008 | 02:51 WIB

Maria Hartiningsih dan Ahmad Arif

Resistensi perempuan terhadap apa yang didefinisikan sebagai ”pembangunan” yang merusak tata kehidupan, muncul di berbagai wilayah Tanah Air.

Fenomena itu ditelan peristiwa yang silih berganti, sambung menyambung, dalam jarak cukup jauh dari pusat-pusat pemerintahan.

Malam menjelang tanggal 1 September 2007, Eni Susanti (30) menyiapkan bekal ikut aksi bersama seluruh penduduk Desa Balong, Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara.

Ia bersama sekitar 4.000-an warga dari berbagai dukuh desa itu berjalan kaki 30 kilometer menuju Kabupaten Jepara. Sebagian menggendong anak-anak mereka dan membawa obor.

Aksi itu bagian dari rangkaian aksi sepanjang tahun 2007 menolak rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) di Semenanjung Muria. Pembangunan PLTN dengan biaya sekitar Rp 70 triliun itu untuk mengatasi krisis kelistrikan di Indonesia. Menurut rencana, pemerintah akan membangun empat reaktor nuklir, masing-masing menghasilkan daya listrik 1.000 megawatt.

Roadmap pengembangan PLTN di Indonesia tercantum dalam naskah cetak biru Pengelolaan Energi Nasional 2005-2025. Pembangunan PLTN Unit I direncanakan mulai tahun 2010, menyusul pembangunan Unit II tahun 2011/2012.

Pada tahun 2016/2017 kedua unit itu diharapkan beroperasi, disusul pembangunan Unit III dan IV antara tahun 2018-2019. Rencana Badan Tenaga Atom Nasional (Batan) lebih ambisius, yakni beroperasinya enam unit PLTN pada tahun 2030 dan delapan unit pada tahun 2040.

Desa Balong merupakan ujung tapak terdekat dari Lemah Abang yang kabarnya akan menjadi lokasi pembangunan itu. Di sana dibangun Fasilitas Pemantauan Keselamatan dan Penelitian PLTN milik Batan yang disegel warga pada 28 Februari 2008.

Semua ikut

Dalam perjalanan panjang menuju Jepara malam tanggal 1 September 2007 itu semua penduduk ikut. ”Anak-anak juga kami bawa,” ujar Eni Susanti (30). ”Kami masak dulu,” sambung Ngatipah (40-an). ”Desa ini kosong. Tinggal orang-orang tua dan warga yang sakit,” tambah Marsulin (30).

Mereka berhadapan langsung dengan Bupati Jepara Hendro Martoyo serta Menteri Negara Riset dan Teknologi Kusmayanto Kadiman berdialog dengan rakyat dan pihak yang mewakili di Gedung DPRD Jepara, 1 September 2007.

Seperti dikemukakan aktivis Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama Jepara, Hindun Anisah, warga berangkat dengan kesadaran politik yang kuat. ”Setelah aksi, banyak ibu mengatakan, ’kalau perlu, aksi seperti ini kita ulang lagi’,” kata Hindun, menolak isu mobilisasi.

Secara historis, wilayah itu memang menyimpan semangat perlawanan yang dipelopori perempuan. Kartini, Ratu Shima, dan Ratu Kalinyamat adalah tiga perempuan pada zaman berbeda yang melawan dengan cara berbeda dalam menghadapi kekuatan yang menindas.

”Enggak capai,” ujar Eni, ”Soalnya ini menyangkut hidup kami,” sambung Ngatipah. ”Kami menolak PLTN karena dampaknya sangat berbahaya,” ujar Marsulin, seraya menyebut berbagai jenis penyakit berbahaya bersifat lintas generasi akibat kemungkinan kebocoran radiasi.

Seperti dipaparkan Dr Budi Widianarko, ahli toksikologi lingkungan dari Unika Soegiyapranata Semarang, berdasarkan kajian 20 tahun peristiwa Chernobyl di Ukraina, Rusia, kebocoran PLTN membawa dampak faali dan genetik sangat serius, berujung pada kecacatan akut dan kematian.

”Sayuran dan pangan dari daerah sini enggak bakalan laku karena terkena radiasi,” sergah Aris Susanto (26), warga Balong.

Aksi itu berakhir damai, meski di ujung acara warga melempari Kadiman dengan botol kosong air mineral. ”Saya kira itu reaksi wajar karena Menteri tidak menjawab pertanyaan kunci,” ujar Darul Hasyim Fath, juru bicara Koalisi Rakyat dan Mahasiswa Tolak PLTN (Kraton).

Pertanyaan itu antara lain menyangkut pengertian krisis energi, karena yang terjadi justru ekspor gas dan minyak serta pemberian lisensi kepada korporasi transnasional pengeboran minyak. ”Pak Menteri tidak menjawab, malah meninggalkan tempat,” sambung Darul.

Bergerak serentak

Penolakan perempuan terhadap kegiatan atas nama ”kemajuan pembangunan” dan ”peningkatan kualitas hidup”, termasuk eksplorasi sumber daya alam, terjadi selama bertahun-tahun di berbagai wilayah di Indonesia.

Di Molo, Timor Tengah Selatan, Aleta Baum bersama masyarakat telah 14 tahun berjuang melindungi sumber daya alam di Soe dari penambangan marmer oleh sejumlah perusahaan.

Aleta diintimidasi melalui telepon dan layanan pesan singkat. Rumahnya pernah dilempari batu. Tiga bulan sebelum menerima Penghargaan Saparinah Sadli, Agustus 2007, ia hidup di persembunyian, terpisah dari suami dan anak-anaknya.

Secara ekologis, rezim pembangunanisme mempunyai implikasi terhadap penghancuran lingkungan. Aktivis dan ahli fisika asal India, Vandana Shiva dalam Staying Alive: Women, Ecology and Development (1988) menyatakan, mitos ”mengejar ketertinggalan” pembangunan adalah reduksionisme, suatu manisfestasi prinsip maskulinitas yang berakar pada ideologi patriarkhi yang menindas dan melakukan dehumanisasi pada perempuan dan kelompok terpinggirkan.

Pengetahuan tentang pembangunan yang diproduksi Barat dan dikirim ke negara berkembang tidak bersifat netral, tetapi sarat dengan ideologi dan nafsu mengontrol. Itu pula sebabnya, ideologi pembangunanisme yang juga mendasari rencana pembangunan PLTN di Semenanjung Muria bermasalah bagi perempuan dan ekologi.

Leave a Reply