Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/slametry/public_html/kliping/wp-settings.php on line 472

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/slametry/public_html/kliping/wp-settings.php on line 487

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/slametry/public_html/kliping/wp-settings.php on line 494

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/slametry/public_html/kliping/wp-settings.php on line 530

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/slametry/public_html/kliping/wp-includes/cache.php on line 103

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/slametry/public_html/kliping/wp-includes/query.php on line 21

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/slametry/public_html/kliping/wp-includes/theme.php on line 623
slametriyadi.com » Blog Archive » Mereka Juga Butuh Jeda

Mereka Juga Butuh Jeda

19 Maret 2008

  • Tuntutan Hari Libur bagi PRT

SAAT kali pertama memutuskan bekerja sebagai pembantu rumah tangga (PRT), saya selalu berusaha meyakinkan diri saya bahwa tidak mengapa saya bekerja sebagai pembantu, toh setidaknya saya tetap berguna bagi sesama. Demikian penuturan Eka kepada saya.

Ya, nyaris tidak ada yang bercita-cita menjadi PRT. Pun Eka. Baginya menjadi pembantu adalah pilihan terakhir. Sebelumnya ia lebih memilih menjadi pramuniaga. Namun, kini keadaan berbeda. Bekal ijazah SD yang dimiliki tak lagi sakti untuk melamar pekerjaan tersebut. Maka, dengan terpaksa ia menekuni profesi PRT yang untuk memasukinya memang tak diperlukan persyaratan administratif, apalagi modal uang.

Ketiadaan kebebasan membuat Eka merasa berat menjadi pembantu. Apalagi ada stigma menjadi pembantu adalah pekerjaan yang tak berharga. Karena itulah, tatkala ia terpaksa ”memilih” pekerjaan itu, setiap hari ia meyakinkan diri bahwa menjadi pembantu pun ia tetap menjadi manusia yang berguna. Dan, untuk mempertahankan haknya kebebasan, ia memilih menjadi pembantu pocokan yang datang pagi dan pulang sore. Itu pun masih ditambah masuk setengah hari pada Sabtu dan libur di hari Minggu. 

Eka beruntung, karena  ia masih bisa menikmati libur. Bagi sebagian besar PRT, hari libur adalah barang langka. Hanya atas ”kebaikan hati” sang majikanlah mereka bisa libur. Maka, bukan hal yang mengherankan bila pada medio Februari lalu ratusan PRT melakukan aksi unjuk rasa di beberapa kota besar. Mereka menuntut hari libur nasional dan mingguan.

Di negara kita memang belum ada aturan yang mengatur tentang hak dan kewajiban pembantu dan majikan. Apa yang dilaksanakan hanya atas kesepakatan pembantu yang bersangkutan dengan majikan. Besaran gaji pun tergantung atas persetujuan bersama. Jika beruntung bisa mendapatkan majikan yang baik hati, selain mendapat gaji yang memadai, ia akan mendapat hak libur. Bahkan, diperlakukan seperti keluarga sendiri. Namun, bila tak beruntung, ia akan menjadi seperti budak yang harus siap bekerja tanpa kenal waktu.
Bahkan, tak jarang PRT harus menghadapi berbagai macam perlakuan kejam dan eksploitasi, termasuk perlakuan kejam secara fisik dan seksual, pengurungan paksa, upah tidak dibayar, tidak diberi makan dan fasilitas kesehatan, serta jam kerja yang sangat panjang tanpa hari libur.

Lemah

Sebagai tenaga kerja yang sifatnya ”formal” namun digolongkan dalam sektor informal, posisi PRT dalam banyak hal memang sangat lemah. Pasalnya, belum ada instrumen perlindungan hukum yang jelas dan representatif untuk melindungi hak-hak PRT. UU Ketenagakerjaan No 13 tidak mengatur pekerja informal seperti PRT, melainkan hanya pekerja formal di sektor industri.

Dari sisi pengawasan dan law enforcement, PRT seringkali luput dari perhatian, karena persepsi yang salah bahwa mereka digolongkan sebagai pekerjaan domestik yang tidak dapat diintervensi oleh publik. Kondisi ini diperparah dengan kurangnya kepedulian masyarakat, maupun pemerintah.

Padahal, jika merujuk pada aturan Organisasi Buruh Dunia (ILO), segalanya akan tampak benderang. Durasi kerja yang wajar, menurut ILO, memang cuma delapan jam. Selain itu, ada seabrek hak yang patut didulang seorang pekerja. Ada libur, ada jaminan sosial, bisa cuti, dan bisa keluar seminggu sekali.
Namun, alih-alih mengacu aturan ILO, untuk mendapatkan hak gaji yang tak seberapa saja banyak yang harus dengan meminta-minta. Bahkan, banyak pembantu yang gajinya selama puluhan tahun tak dibayar.

Memang, sejak 2006 telah digulirkan Rancangan Undang-undang (RUU) Pembantu Rumah Tangga yang diharapkan dapat menyelamatkan PRT dari kezaliman majikan dan menaikkan ”kasta” mereka.

RUU ini secara tegas memberi perlindungan hukum bagi PRT atas kekerasan fisik. Pasal 14 RUU menyebutkan PRT berhak memperoleh perlakuan baik, manusiawi, serta tak memperoleh perlakuan diskriminatif dan kekerasan.
PRT kelak jika RUU ini disahkan juga akan memiliki kontrak kerja yang jelas dengan majikan. Dalam kontrak itu akan tertera soal rincian beban kerja, upah, hari libur, juga standar makanan dan jaminan kesehatan. Adapun upah PRT akan disesuaikan dengan upah minimum yang diatur dalam peraturan daerah (perda).

Sejuta harapan terhadap perbaikan nasib PRT tergantung pada RUU  ini. Sayang, hingga dua tahun pascadigulirkan, rancangan undang-undang itu masih mentok di meja Departemen Tenaga Kerja. (37)

–– Maratun Nashihah, staf Pusdok Suara Merdeka

Leave a Reply