slametriyadi.com

ADA suatu masa kita pernah percaya bahwa pencegahan dan  penghentian pecandu atau abstain dari penyalahgunaan narkoba adalah cara  paling efektif untuk menghadapi masalah narkoba. Tetapi kini, banyak yang  mulai tidak yakin.

Ernst C Buning, seorang peneliti Belanda, sebagaimana  dikutip International Journal of Addiction (1991) menyatakan bahwa  pencegahan narkoba tidak penting. Mencegah dampak buruk yang ditimbulkan  narkoba terhadap kesehatan masyarakat jauh lebih penting.

Asumsi itu  berkembang setelah banyak ahli dan pengambil kebijakan menganggap dua jurus  terdahulu (supply and demand reduction) sudah tidak efektif lagi  dalam menanggulangi narkoba.

Supply reduction tampak tidak memberi harapan di  tengah lemahnya aparat penegak hukum mengendalikan narkoba yang beredar.  Demand reduction tidak lagi menarik karena program peningkatan  kepedulian, pencegahan inisiasi, atau eksperimentasi narkoba tidak berbuah.

Bahkan, dianggap kuno di tengah zaman yang menyembah supremasi ‘kemerdekaan  pribadi’ individu untuk mengekspresikan kenikmatan pilihannya, termasuk  penggunaan narkoba. Saya teringat apa yang dikatakan salah satu dosen saya,  Gerry Stimson dari Imperial College London, yang mengatakan bahwa epidemi  HIV/AIDS telah ‘merevolusi’ cara menangani dan menanggulangi masalah  narkoba.

Fokus dari penyelesaian masalah tersebut mengalami perpindahan  kubu, yaitu dari kubu ‘pencegahan’ narkoba ke kubu penggunaan narkoba secara  ’aman’ (dari non-use ke safe-use). Ini adalah cikal bakal  lahirnya konsep harm reduction atau pengurangan dampak buruk akibat  narkoba. Pada konsep harm reduction, HIV/AIDS dipandang  sebagai ancaman bagi kesehatan masyarakat dan dianggap lebih penting  daripada perilaku adiksi itu sendiri.

Artinya, perilaku menggunakan narkoba  tidak lagi dipermasalahkan–bahkan seolah-olah ‘diperbolehkan’–asal  pengguna jarum suntik (penasun) tidak menyebarkan virus-virus epidemik  seperti hepatitis dan HIV/AIDS pada komunitasnya.

Jika penasun memilih untuk mempertahankan penggunaan  narkobanya, ini juga harus ‘difasilitasi’ dengan menyediakan alat dan jarum  suntik bersih sampai kepada terapi substitusi (misal mengganti narkoba  dengan metadon). Menurut Buning, hal tersebut adalah bentuk ‘penghormatan  terhadap kemerdekaan individu dalam mencari kenikmatan’.

Dua kutub, satu harapan 

Demand and supply reduction adalah dua konsep  reduksi yang berbasis hukum, norma, nilai, dan moralitas warisan budaya  setempat. Mau tidak mau, pendekatan ini memberi implikasi pada  batasan-batasan tertentu yang perlu ditegakkan demi menjamin keamanan dan  ketertiban publik.

Akibatnya, semua perilaku yang tidak sesuai dengan norma  dan standar nilai, moral, dan hukum yang berlaku pada komunitas tersebut  dikategorikan sebagai perilaku yang menyimpang. Konsekuensinya setiap  pelanggaran akan membuahkan sanksi. Baik sanksi sosial, hukum, maupun  ekonomi.

Dalam masyarakat seperti itu, perilaku menyimpang  berusaha ditekan. Perilaku yang sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku  berusaha dimunculkan, dihargai dan disebut ‘baik’. Pada masyarakat seperti  ini, perilaku adiksi jelas ‘tidak baik’ dan penggunaan narkoba itu menjadi  ’salah’ - sehingga secara alami digunakan kata ‘penyalahgunaan’  narkoba. Bukan saja melanggar hukum, perilaku penyalahgunaan  narkoba biasanya juga menimbulkan ‘kegusaran sosial’.

Survei YCAB tahun 2004  misalnya, menemukan bahwa kebanyakan masyarakat Jakarta menunjukkan sikap  negatif (marah, kesal, kecewa, dsb) terhadap narkoba (baik terhadap  penyalahgunaannya, pecandunya, maupun pengedarnya). Dalam masyarakat seperti  ini, perilaku seseorang menjadi tolok ukur dari nilai manusia itu  sendiri.

Harm reduction, seperti dikatakan di atas, tidak  lagi mempersoalkan perilaku individu. Yang menjadi masalah adalah bagaimana  dampak buruk dari sebuah perilaku itu diminimalkan supaya tidak mengganggu  orang lain, baik dalam kelompok atau masyarakat luas.

Ketiga konsep reduksi itu sebenarnya berusaha untuk  mendatangkan kebaikan. Kebijakan supply and demand reduction adalah  melihat kepentingan masyarakat luas dengan mempertahankan nilai, standar  moral, dan hukum sehingga kelompok yang menyimpang (deviant) harus  menyesuaikan diri dengan mayoritas.

Kebijakan mayoritas diberlakukan  terhadap kelompok minoritas. Sebaliknya, pada konsep harm reduction,  kepentingan kelompok deviasi lebih diperhatikan dan mayoritas masyarakatlah  yang ‘menyesuaikan’ diri dengan kebutuhan minoritas. Walaupun pada akhirnya  harm reduction melandasi semua idealisme mereka atas nama kesehatan  masyarakat, pendekatan yang digunakan sesungguhnya memanfaatkan kepentingan  minoritas untuk mendikte kebijakan umum/mayoritas.

Memang, hasil akhirnya sama-sama ditujukan untuk kebaikan  orang banyak. Tapi perjalanan keduanya menuju titik ini berada pada kutub  yang berseberangan. Yang satu berporos pada kesusilaan, hukum, nilai, norma,  dan moralitas. Yang lain berporos pada kesehatan masyarakat, sehingga dalam  perjalanannya terjadi ‘normalisasi’ perilaku deviasi.

Pada kondisi ini,  moralitas menjadi komoditas eksklusif dan nilai yang ada pada masyarakat  menjadi relatif adanya. Pemahaman atas konteks yang menyertai individu  menjadi lebih penting. Semua ini dipandang ‘wajar’ demi pencegahan  penyebaran virus HIV/AIDS.

Bahaya generalisasi

Pada titik ini, saya rasa dibutuhkan segregasi  (pemisahan) yang jelas dalam pembagian kerja ketiga konsep reduksi itu agar  dapat secara komprehensif menanggulangi permasalahan narkoba.

Jika tidak,  ketiga konsep itu akan tumpang tindih terutama ketika isu HIV muncul. Hubungan sebab-akibat yang terjadi membuat pengambil  kebijakan terjebak untuk memadukan bahkan memilih kebijakan khusus (seperti  harm reduction) seolah menjadi kebijakan umum.

Padahal bila kita teliti lebih jauh, irisan kepentingan  yang terjadi di antara ketiga konsep itu hanya terdapat pada kelompok  komunitas yang sangat kecil jumlahnya (relatif terhadap jumlah populasi  mainstream).

Komunitas ini adalah komunitas penasun yang tidak bisa  (atau mungkin tidak mau!) mengubah perilaku adiksinya, memiliki kebiasaan  bertukar jarum dan mengidap HIV/AIDS.

Menurut estimasi Badan Narkotika Nasional (BNN), dari 3,2  juta pengguna narkoba, disinyalir ada sekitar 1-1,2 juta penasun keras di  Indonesia. Separuh lebih (50%-60%) dari mereka telah mengidap HIV/AIDS  (UNAIDS, 2006). Artinya, ada sekitar setengah juta orang yang berisiko  tinggi.

Angka ini bisa jadi bersinggungan dengan jumlah populasi dari  komunitas berisiko tinggi lainnya (yang bukan hanya narkoba) seperti kaum  waria, homoseksual dan sebagainya.

Namun, untuk saat ini, sayang sekali  belum ada rincian data lebih jauh. Dari setengah juta populasi berisiko tinggi, sebenarnya  perlu dipertanyakan lagi, berapa banyak yang ingin sembuh? Berapa banyak  yang tidak peduli? Sebuah kebijakan khusus dibutuhkan di sini untuk menolong  mereka yang ada dalam kelompok ini.

Jelas, mereka perlu ditolong. Menurut pendapat saya, kebijakan harm reduction  harusnya dibatasi untuk komunitas ini dan bukan masyarakat umum. Harm  reduction dapat diberlakukan menjadi kebijakan khusus dalam  penanggulangan narkoba di bawah panji terapi dan rehabilitasi.

Namun jangan  dibalik. Belakangan ini kebijakan harm reduction diadopsi  menjadi kebijakan umum dalam penanggulangan narkoba. Jika ini terjadi,  bisa-bisa remaja kita menerima sinyal yang salah bahwa ’safe  drug-use’ artinya bereksperimen dengan narkoba itu sah-sah saja asal  dilakukan dengan aman.

Padahal, selain HIV/AIDS, kita perlu tahu bahwa ada  banyak ancaman kesehatan masyarakat lain yang lebih besar daripada HIV/AIDS.  Banyak dampak buruk atau ‘harm’ lain dari perilaku dan penyalahgunaan  narkoba. Kenapa seakan-akan semua itu terlewatkan ‘hanya’ demi penurunan  angka penderita HIV/AIDS?
 
‘Harm’ lainnya

Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa perilaku adiksi  membawa dampak sosial, ekonomi, dan keamanan. Selain overdosis, risiko  kesehatan dari penggunaan narkoba juga mengancam para penggunanya.

Misalnya,  tertular virus hepatitis B atau C (melalui jarum suntik dan sudah ada jauh  sebelum HIV/AIDS ditemukan), kecelakaan kendaraan bermotor, dan  bentuk-bentuk kecelakaan diri lain di bawah pengaruh narkoba.

Di Indonesia, data kematian akibat kecelakaan kendaraan  atau diri yang berhubungan langsung dengan narkoba hampir tidak ada. Tapi  ini bukan berarti tidak terjadi.

Di Australia dan Amerika misalnya, 50%-60%  kecelakaan fatal kendaraan bermotor terjadi akibat konsumsi miras dan  narkoba. Data kematian akibat overdosis juga cukup tinggi. Data  Badan Narkotika Nasional (2007) menyatakan ada sekitar 15.000-20.000  kematian per tahun akibat narkoba.

Ini berarti ada ‘harm’ lain yang  sebenarnya perlu juga ‘direduksi’. Belum lagi dampak buruk ekonomi yang ditimbulkan narkoba.  Masalah ini pernah diangkat menjadi sebuah tema menarik.

Beberapa ahli  pernah menghitung dana yang dibutuhkan untuk menyediakan jarum suntik bersih  di Indonesia, dan angkanya mencapai Rp30 miliar per tahun. Angka ini di luar  biaya untuk terapi metadon yang berada di kisaran Rp600 ribu-800 ribu per  bulan untuk satu orang penasun.

Jika ada 1 juta orang penasun menerima  terapi substitusi, ini berarti dibutuhkan Rp600 miliar-800 miliar per  bulan! Jika kita melihat jumlah kematian akibat HIV/AIDS,  menurut UNAIDS (2006), ada sekitar 22,8% atau sekitar 1.885 orang dari 8.194  orang yang terinfeksi.

Walaupun data yang saya miliki tidak merinci berapa  persen dari 1.885 orang yang meninggal itu penasun, di sini kita dapat  melihat bahwa jumlah pecandu yang meninggal karena ‘harm yang lain’  ini kira-kira sepuluh kali lipat dari yang meninggal karena AIDS itu  sendiri. Ironis bukan? Pertanyaannya adalah mengapa gerakan harm  reduction menitikberatkan pada pengurangan dampak buruk yang hanya  berhubungan dengan HIV/AIDS? Bagaimana dengan dampak buruk lainnya? Apa yang  membuat HIV/AIDS lebih penting daripada yang lain?

Konsep yang seksi

Epidemi HIV/AIDS muncul di awal 1980-an dan membuat  banyak pihak panik. Orang lalu berlomba-lomba mencoba mencari solusinya.  Pada saat itu, prevalensi tertinggi ditemukan pada komunitas homoseksual  (kini, istilah baku yang lebih bersifat netral dan tanpa stigma untuk  homoseksual adalah ‘MSM’–man who have sex with man).  

Epidemi ini  kemudian menjalar ke komunitas penasun. Di negara maju, HIV/AIDS tidak  banyak terjadi pada kalangan mainstream (heteroseksual). Tapi di  negara berkembang, terutama di kawasan Sub-Sahara, penularan ke masyarakat  heteroseksual cukup mengerikan.

Di tengah tumbangnya harapan pecandu untuk sembuh dan  hilangnya kepercayaan terhadap program rehabilitasi yang ada, serta  munculnya epidemi HIV/AIDS tadi, dengan cepat konsep pengurangan dampak  buruk itu menjadi konsep populer. Populer karena ’seksi’–bukan saja menarik  dari segi ‘bentuk’-nya–tapi sangat lebih menarik dari segi ‘paket dana’  yang menyertainya. Bentuk dari paham harm reduction terkenal cukup  dinamis.

Tujuan akhirnya jelas. Pendekatannya menarik, inklusif dan melalui  difusi sosial. Kelompok berisiko tinggi (penasun, pekerja seks, kaum  waria, dan homoseksual) dirangkul. Mereka memberikan akses atau opsi-opsi  terapi mudah tanpa harus mengubah gaya hidup berisiko mereka.

Hanya sedikit  penyesuaian dibutuhkan, yaitu bagi penasun diimbau untuk berhenti berbagi  jarum suntik, tetapi tidak harus berhenti menyuntik narkoba. Melalui difusi sosial komunitas terbatas, mereka sendiri  dijadikan pahlawan dan change agent dalam ‘memasarkan’ konsep dan  cara-cara harm reduction ke lingkungannya masing-masing. Indah  bukan? 

Sementara itu, lebih indah lagi ketika begitu banyak dana  yang berputar di dunia ini yang ditawarkan kepada pemerintah maupun lembaga  swadaya masyarakat yang mau berikrar setia memperjuangkan harm  reduction sebagai kebijakan umum dan menjalankan program-program dalam  nuansa tersebut.

Di akhir tahun 2007 saja, menurut Global Fund, ada  setidaknya 100 miliar dolar AS dana siap pakai untuk program pencegahan dan  penanggulangan HIV/AIDS dan kini masih menganggur menunggu alokasi. Baru-baru ini, Leather (Global Union Aids Program, 2007)  menyerukan agar para pengambil kebijakan kesehatan masyarakat di dunia harus  mulai berpikir untuk mengalokasikan dana tersebut bagi kepentingan kesehatan  masyarakat yang lebih luas.

Menurut Leather, HIV/AIDS jelas bukan  satu-satunya ancaman kesehatan masyarakat. Ia kemudian mengimbau agar dana  AIDS tersebut digunakan untuk program-program pengentasan kemiskinan,  pencegahan TBC, malaria, busung lapar, dan penyakit pernapasan lainnya dalam  skala pembangunan berkelanjutan. Bahkan Leather berargumen bahwa jika  hal-hal tersebut ditangani dengan baik, semua ini akan berkontribusi positif  terhadap penanggulangan masalah HIV/AIDS itu sendiri.

Uang bukan segalanya. Yakin?

Kita telah melihat betapa luar biasanya simpati dunia  terhadap pencegahan HIV/AIDS. Uang yang mengalir menggoda banyak pihak.  Praktik di lapangan mengajarkan kita kuatnya lembaga atau negara donor dalam  mendikte kebijakan atas program yang dilaksanakan penerima dana.

Sampai di  level badan dunia, hal ini terus terjadi. Suksesnya lobi HIV/AIDS di kancah  dunia, membuat lembaga dunia seperti WHO tampak kehilangan prioritas. Majalah Time (2006) pernah memuat sebuah artikel  yang menggambarkan bahwa WHO mengalokasikan dana 15 kali lipat lebih besar  untuk pencegahan HIV/AIDS jika dibanding untuk pencegahan penyakit TBC  (apalagi malaria dan busung lapar).

Padahal TBC telah membunuh jauh lebih  banyak anak usia dini. Artikel tersebut juga menyajikan data bahwa HIV/AIDS  merupakan pembunuh anak nomor 4 dunia, sedangkan TBC, malaria, dan busung  lapar menempati tiga urutan teratas. Banyak sudah ahli (bahkan di bidang AIDS sendiri) yang  menyatakan bahwa alokasi dana untuk AIDS perlu dikaji ulang.

Dr Malcom Pott  dari University of California, Berkeley menyatakan bahwa dari data objektif,  terlalu banyak dana yang dihabiskan untuk AIDS. Dr Richard Horton, editor jurnal Lancet,  mengatakan bahwa kita memiliki sebuah sistem dalam kesehatan masyarakat,  yakni suara terkeras akan mendapatkan uang terbanyak, dan itu yang terjadi  pada isu HIV/AIDS.

Lebih lanjut dalam jurnal itu dikatakan bahwa sepertiga  kematian anak dan 11% dari total beban penyakit di dunia disebabkan ibu dan  anak tidak mendapatkan makanan bernutrisi cukup. Tentu saja isu ini  tidak seksi, tidak terdengar gaungnya, dan tidak akan memperoleh uang yang  banyak. Investasi dunia untuk masalah AIDS setahunnya berkisar  8-10 triliun dolar AS.

Ini 100 kali lebih banyak daripada dana yang  dialokasikan untuk proyek air bersih di negara-negara berkembang. Padahal  keluar dari bagian selatan Afrika, jumlah penderita AIDS di benua lain tidak  terlalu banyak dan jauh lebih tinggi penderita penyakit-penyakit yang mudah  untuk disembuhkan seperti diare dan penyakit pernapasan. Sementara itu, WHO bukan satu-satunya yang terpengaruh.  

Maria Costa, pimpinan UNODC pusat (kantor PBB yang mengurus urusan narkoba,  kejahatan, dan terorisme) pada awalnya dituduh tidak akomodatif terhadap  program pembagian jarum suntik karena menyatakan keberatannya untuk  mendukung program harm reduction sebagai solusi masalah narkoba  dunia.

Tuduhan itu diluncurkan oleh banyak pihak yang menilai  UNDOC tidak objektif dalam mengkaji kebijakan ini semata-mata karena berada  di bawah tekanan Amerika–negara pendonor terbesar UNODC. Akan tetapi,  posisi UNODC kemudian tampak bergeser ketika dalam laporan Commission on  Narcotic Drugs (CND, 2004), Costa ‘mengklarifikasi’ bahwa posisi UNODC  mengenai isu harm reduction terbatas dalam konteks pencegahan  HIV/AIDS dan khusus ditujukan kepada komunitas penasun keras yang sulit  (atau tidak mau) berubah.

Pergeseran posisi itu bisa jadi karena Costa akhirnya  menyadari hubungan kausatif antara penasun dan penyebaran virus HIV atau  karena posisi percaturan dunia yang berubah termasuk komposisi pendanaan  yang diterima UNODC. Ini masuk akal karena pada kenyataannya, banyak pegawai  UNODC digaji oleh negara Barat dan bukan dari anggaran UNODC sendiri.

Tidak  mengherankan jika loyalitas mereka bukan terhadap kebijakan UNODC, tetapi  kepada siapa yang menggaji mereka. Tekanan dari dalam tubuh UNODC inilah  yang disinyalir mengguncangkan posisi UNODC terhadap isu harm  reduction.  

Beban ekonomi berkelanjutan

Apa pun posisi UNODC, satu hal tidak berubah. Satu hal  yang perlu kita pikirkan bersama adalah masalah keberlanjutan program  harm reduction. Jelas untuk mempertahankan kelangsungan program ini  dibutuhkan dana yang juga berkesinambungan.

Lama-kelamaan, hal ini bisa jadi  menimbulkan ‘harm’ tersendiri; harm dalam hal ekonomi. Menggeneralisasi pendekatan harm reduction bisa  membawa kita kepada suatu taraf negosiasi untuk hal-hal terkait sosial dan  ekonomi lainnya. Legalisasi narkoba biasanya menjadi langkah berikutnya yang  ’masuk akal’.

Pernahkah anda berpikir siapa sebenarnya yang diuntungkan  dari legalisasi narkoba? Sudah jelas perusahaan farmasi (produsen metadon,  misalnya), penyedia alat kesehatan (jarum/alat suntik) dan turunan bisnisnya  akan berkembang pesat. Lapangan pekerjaan baru dibuka, ini harusnya dapat  meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Tapi masalahnya, sampai di mana kita  dapat membenarkan keuntungan ekonomi bila dibanding dengan dampak sosial  yang ditimbulkannya? Sebenarnya tidak ada salahnya tetap mempertahankan  kebijakan demand and supply reduction, karena hingga saat ini pun  mayoritas negara di dunia masih menghendakinya. Beberapa konvnesi PBB di  gelar di tahun 1961, 1971, 1988 dan berbagai kesepakatan diatur di tingkat  multilateral untuk menekan, mengendalikan dan menanggulangi masalah narkoba.  

Semua ini berarti ada sebuah tatanan universal yang dianggap baik untuk  dipertahankan. Tatanan universal yang baik ini sudah teruji  berabad-abad, tertuang dalam dongeng-dongeng yang dituturkan kepada kita  sejak kecil, tergambar dalam film-film, tertulis dalam buku-buku serta  beragam produk budaya lainnya. Yang penting tatanan tersebut telah tertanam  dalam di hati nurani kita masing-masing. Dia memang seperti suara yang  menjerit-jerit lirih ingin didengarkan. Dengarkan dulu dia, baru Anda ambil  sikap. Dan ini yang disebut bijak bukan? (MEDIA INDONESIA, 1/3)

Oleh: Veronica Colondam, MSc di bidang Kebijakan dan Intervensi Alkohol dan  Narkoba dari Imperial College dan The London School of Hygiene and  Tropical Medicine, Inggris. Penulis buku Raising Drug-Free Children  (2007). CEO Yayasan Cinta Anak Bangsa (YCAB)