Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/slametry/public_html/kliping/wp-settings.php on line 472

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/slametry/public_html/kliping/wp-settings.php on line 487

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/slametry/public_html/kliping/wp-settings.php on line 494

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/slametry/public_html/kliping/wp-settings.php on line 530

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/slametry/public_html/kliping/wp-includes/cache.php on line 103

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/slametry/public_html/kliping/wp-includes/query.php on line 21

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/slametry/public_html/kliping/wp-includes/theme.php on line 623
slametriyadi.com

Iklan Rokok Langgar Hak Konstitusi Anak

January 30th, 2009

Jumat, 30 Januari 2009 00:03 WIB

Penulis : Nurulia Juwita Sari
JAKARTA–MI: Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas Perlindungan Anak), menilai iklan dan promosi produk rokok seharusnya dihapuskan. Mereka berpendapat, iklan rokok telah bermetamorfosa menjadi sesuatu yang normal, dan menjadi strategi pasar untuk membujuk anak menjadi perokok.

“Batas usia perokok semakin rendah dan karena itu menjadi sangat kausalitas, iklan juga alasan kenapa anak-anak menjadi perokok,” ujar Wakil Ketua Komnas Perlindungan Anak, M Joni, saat mendaftarkan permohonan Uji Materi di Mahkamah Konstitusi (MK), di Jakarta, Kamis (29/1).

Sebagai pengaju permohonan adalah Komnas Perlindungan Anak, Lembaga Perlindungan Anak Jawa Barat, serta dua orang anak,  Alvi dan Sekar, yang diwakili oleh kedua orang tua mereka.

Undang-udang yang dimohonkan untuk diuji adalah pasal 46 ayat (3) huruf C, Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran. “Kita mohon kepada MK untuk membatalkan UU tersebut, terutama sepanjang frasa yang memperagakan wujud rokok,” sambungnya seraya menambahkan, pihaknya menilai, UU tersebut bertentangan dengan pasal 28 UUD 1945.

Anak-anak, kata dia, telah menjadi korban dari iklan termasuk iklan rokok, padahal anak-anak memiliki hak konstitusional untuk dilindungi dari iklan promosi dan sponsor. “WHO pun mengakui bahwa rokok adalah zat adiktif. Perusahaan dan industri rokok juga sebenarnya sudah mendalilkan dan mengakui zat adiktif dalam rokok. Rokok itu satu keranjang dengan minuman keras, alkohol, dan zat psikotropika,” cetusnya.

Ia menambahkan, dalam UU penyiaran pasal 46 ayat 3 huruf B telah jelas dicantumkan, bahwa minuman keras dan zat adiktif dikualifikasikan sebagai benda yang tidak boleh diiklankan. Karena itu, sambungnya, rokok juga tidak boleh diiklankan seperti zat adiktif lainnya.

“Disinilah satu alasan kita mengapa pasal tersebut dikualifikasikan melanggar hak konstitusional anak dan remaja, serta melanggar kepentingan konstitusional kita untuk mendapat informasi yang sehat, tidak merugikan seni budaya, kesejahteraan dan kualitas hidup bagi anak-anak,” tandasnya. (NJ/OL-03)

16 Kebijakan Persempit Ruang Gerak Perempuan

January 30th, 2009

Jumat, 30 Januari 2009 01:21 WIB

Penulis : Cornelius Eko Susanto
JAKARTA–MI: Meskipun sejumlah instrumen hukum dan kemajuan kesetaraan perempuan sesuai dalam amanat CEDAW (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) telah dibangun, implementasinya tetap saja berantakan.

“Diskriminasi masih tetap terjadi dan kekerasan terhadap perempuan di semua bidang masih terus berlangsung. Saat ini, terdapat 16 produk kebijakan di daerah dan nasional yang membatasi ruang gerak, cara berpakaian, dan perilaku perempuan,” ungkap Menteri Pemberdayaan Perempuan Meuthia Hatta Swasono pada paparan National High Level Meeting on CEDAW Concluding Comment di Jakarta, Kamis (291).

Negara juga dinilai gagal menyebarkan layanan hukum hingga ke pelosok daerah. Imbasnya, kata Meuthia, hukum adat menjelma jadi satu-satunya pilihan. Lewat hukum kuno ini, alhasil posisi perempuan umumnya lebih berada pada titik subordinat ketimbang pria.

Buruknya sisi implementasi tecermin dari belum terealisasinya penyempurnaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dinilai sangat memojokkan kaum perempuan. Sistem patrilineal di sejumlah daerah juga belum bisa dikikis.  Contoh kasus, dalam pembagian warisan dari orang tua, anak perempuan kerap mendapat harta yang tidak bernilai ekonomis pada kehidupan sehari-hari.

Meuthia mencatat kasus kekerasan terhadap perempuan mencapai 20.391. Bilangan ini jauh lebih tinggi 45% dibanding tahun 2004 yang hanya 14.020 kasus.

Kendati mengakui pemerintah lemah dalam implementasi namun ia  tegas menolak bila Indonesia gagal total dalam penerjemahan CEDAW. Sederet bukti disodorkan olehnya. Dibidang anti diskriminasi umpamanya, bertahap bentuk diskriminasi pada perempuan bisa dikikis. Antara lain dengan terbitnya UU Pornografi, UU tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, UU tentang Pemilu, UU Perlindungan Saksi, UU Penghapusan diskriminasi Ras dan Etnis serta sejumlah UU lainya.

Untuk soal politik, Meuthia merasa partisipasi perempuan makin berkembang. Sebagai indikasi, hasil Pemilu 2004, keterwakilan perempuan di kursi legislatif mencapai 11,6%. Terdapat kenaikan 2% lantaran dalam pemilu sebelumnya (1999) keterwakilan perempuan di legislatif hanya 8,8%.

Sebagai pembenahan, Meuthia berpandangan sisi koordinasi lintas departemen adalah salah satu titik yang mutlak wajib dibenahi. Disamping itu, sosialisasi juga dinilai sebagai poin yang penting.

CEDAW adalah konvensi penghapusan semua bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan anak. Konvensi ini mewajibkan negara-negar apeserta untuk memastikan adanya pengakuan dan pemenuhan terhadap hak-hak perempuan. Tiap 4 tahun, secara berkala, negara anggota wajib menyodorkan laporan pada Komite CEDAW.

Indonesia meratifikasi CEDAW sejak 24 tahun lalu, dan diratifikasi dalam bentuk UU Nomor 7/1984 tentang Penghapusan Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Tlc/X-4)

Implementasi Kesetaraan Perempuan masih Buruk

January 30th, 2009

Implementasi Kesetaraan Perempuan masih Buruk
Penulis : Cornelius Eko Susanto
www.mennegpp.go.id

JAKARTA–MI: Kendati sejumlah instrumen hukum dan kemajuan kesetaraan perempuan sesuai dalam amanat CEDAW (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) telah dibangun, namun dalam hal implemantasi di lapangan dinilai tetap berantakan.

“Instrumen hukum dan kebijakan yang menjamin keadilan dan kesetaraan bagi perempuan dan laki-laki telah dimiliki. Namun kenyataannya, diskriminasi masih tetap terjadi dan kekerasan perempuan di semua bidang masih terus berlangsung,” ungkap Menteri Pemberdayaan Perempuan Meuthia Hatta pada paparan National High Level Meeting on Cedaw Concluding Comment di Jakarta, Kamis (29/1).

Ia mencontohkan putusan pengadilan atas kasus kekerasan perempuan masih dirasakan kurang adil. Hal ini tercermin dari data Komnas Perempuan (2005) yang mencatat kasus kekerasan terhadap perempuan mencapai 20.391. Jumlah ini lebih tinggi 45% dibanding tahun 2004 yang 14.020 kasus. Selain itu, tahun 2005 Komnas Perempuan mencatat 1.165 perempuan migran menjadi korban perdagangan manusia dan kekerasan, sementara 1.128 perempuan jadi korban perkosaan.

Buruknya sisi implementasi juga tecermin dari belum terealisasinya penyempurnaan UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang dinilai sangat memojokan kaum wanita. Sistem patrilineal di sejumlah daerah juga belum bisa dikikis.

Meuthia menambahkan masih terdapat 16 produk kebijakan di daerah dan nasional yang membatasi ruang gerak, cara berpakaian dan perilaku perempuan.

Kendati mengakui pemerintah lemah dalam implementasi namun dirinya tegas menolak bila Indonesia gagal total dalam penerjemahan CEDAW. Ia mencontohkan terbitnya UU Pornografi, UU tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, UU tentang Pemilu, UU Perlindungan Saksi, UU Penghapusan diskriminasi Ras dan Etnis serta sejumlah UU lainya. (Tlc/OL-06)

 

Implementasi Kesetaraan Perempuan masih Buruk
Penulis : Cornelius Eko Susanto
www.mennegpp.go.id

JAKARTA–MI: Kendati sejumlah instrumen hukum dan kemajuan kesetaraan perempuan sesuai dalam amanat CEDAW (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) telah dibangun, namun dalam hal implemantasi di lapangan dinilai tetap berantakan.

“Instrumen hukum dan kebijakan yang menjamin keadilan dan kesetaraan bagi perempuan dan laki-laki telah dimiliki. Namun kenyataannya, diskriminasi masih tetap terjadi dan kekerasan perempuan di semua bidang masih terus berlangsung,” ungkap Menteri Pemberdayaan Perempuan Meuthia Hatta pada paparan National High Level Meeting on Cedaw Concluding Comment di Jakarta, Kamis (29/1).

Ia mencontohkan putusan pengadilan atas kasus kekerasan perempuan masih dirasakan kurang adil. Hal ini tercermin dari data Komnas Perempuan (2005) yang mencatat kasus kekerasan terhadap perempuan mencapai 20.391. Jumlah ini lebih tinggi 45% dibanding tahun 2004 yang 14.020 kasus. Selain itu, tahun 2005 Komnas Perempuan mencatat 1.165 perempuan migran menjadi korban perdagangan manusia dan kekerasan, sementara 1.128 perempuan jadi korban perkosaan.

Buruknya sisi implementasi juga tecermin dari belum terealisasinya penyempurnaan UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang dinilai sangat memojokan kaum wanita. Sistem patrilineal di sejumlah daerah juga belum bisa dikikis.

Meuthia menambahkan masih terdapat 16 produk kebijakan di daerah dan nasional yang membatasi ruang gerak, cara berpakaian dan perilaku perempuan.

Kendati mengakui pemerintah lemah dalam implementasi namun dirinya tegas menolak bila Indonesia gagal total dalam penerjemahan CEDAW. Ia mencontohkan terbitnya UU Pornografi, UU tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, UU tentang Pemilu, UU Perlindungan Saksi, UU Penghapusan diskriminasi Ras dan Etnis serta sejumlah UU lainya. (Tlc/OL-06)

Jumat, 30 Januari 2009 06:11 WIB
Meuthia Hatta:

Penulis : Cornelius Eko Susanto
www.mennegpp.go.id

JAKARTA–MI: Kendati sejumlah instrumen hukum dan kemajuan kesetaraan perempuan sesuai dalam amanat CEDAW (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) telah dibangun, namun dalam hal implemantasi di lapangan dinilai tetap berantakan.

“Instrumen hukum dan kebijakan yang menjamin keadilan dan kesetaraan bagi perempuan dan laki-laki telah dimiliki. Namun kenyataannya, diskriminasi masih tetap terjadi dan kekerasan perempuan di semua bidang masih terus berlangsung,” ungkap Menteri Pemberdayaan Perempuan Meuthia Hatta pada paparan National High Level Meeting on Cedaw Concluding Comment di Jakarta, Kamis (29/1).

Ia mencontohkan putusan pengadilan atas kasus kekerasan perempuan masih dirasakan kurang adil. Hal ini tercermin dari data Komnas Perempuan (2005) yang mencatat kasus kekerasan terhadap perempuan mencapai 20.391. Jumlah ini lebih tinggi 45% dibanding tahun 2004 yang 14.020 kasus. Selain itu, tahun 2005 Komnas Perempuan mencatat 1.165 perempuan migran menjadi korban perdagangan manusia dan kekerasan, sementara 1.128 perempuan jadi korban perkosaan.

Buruknya sisi implementasi juga tecermin dari belum terealisasinya penyempurnaan UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang dinilai sangat memojokan kaum wanita. Sistem patrilineal di sejumlah daerah juga belum bisa dikikis.

Meuthia menambahkan masih terdapat 16 produk kebijakan di daerah dan nasional yang membatasi ruang gerak, cara berpakaian dan perilaku perempuan.

Kendati mengakui pemerintah lemah dalam implementasi namun dirinya tegas menolak bila Indonesia gagal total dalam penerjemahan CEDAW. Ia mencontohkan terbitnya UU Pornografi, UU tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, UU tentang Pemilu, UU Perlindungan Saksi, UU Penghapusan diskriminasi Ras dan Etnis serta sejumlah UU lainya. (Tlc/OL-06)

Kasus Pencemaran Sisno Adiwinoto oleh Wartawan Diserahkan ke Kejaksaan

January 30th, 2009

 

Jum’at, 30 Januari 2009 | 14:24 WIB

TEMPO Interaktif ,  Makasar: Penyidik kepolisian daerah (Polda) Sulawesi Selatan menyerahkan berkas kasus Upi Asmaradhana ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Makassar, Jumat (30/1). Mantan Kontributor Metro TV Biro Makassar ini dikenakan tindak pidana atas tuduhan mengadu secara memfitnah dengan tulisan dan menghina dengan tulisan di muka umum, oleh pelapor yakni Kapolda Sulsel, Irjen Sisno Adiwinoto.
Upi dijemput oleh penyidik Polda Ajun Komisaris Anwar di Kantor Lembaga Bantuan Hukum Makassar, dari sana mereka menuju kantor Kejati Sulsel ke Kejari Makassar. Koordinator Koalisi Jurnalis Tolak Kriminalisasi Pers Makassar ini didampingi sejumlah pengacara antara lain Abraham Samad dan Ketua LBH Makassar Abdul Muthalib, serta sejumlah rekan-rekan wartawan.

Berkas perkara tindak pidana dari penyidik ini diterima oleh Kejari dengan tiga Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang akan menanganinya, masing-masing Nurni Parahyanti, Bambang Eka Jaya, danI wayang Eka Putra. Kemarin, Upi sempat diancam akan diambil paksa karena tidak memenuhi panggilan kepolisian, saat itu Upi sedang berada di Takalar untuk mengerjakan film dokumenter salah satu anggota Dewan Perwakilan Daerah Sulawesi Selatan.

Kasus pencemaran nama baik dan dugaan menfitnah oleh Upi Asmaradhana dengan pelapor Kapolda Sulselbar, Irjen Pol Sisno Adiwinoto, memasuki episode baru. Kasus yang bergulir pertengahan tahun lalu ini saat ini kembali dilimpahkan, setelah sebelumnya sempat dikembalikan oleh pihak Kejati dengan alasan berkas masih perlu dilengkapi.

Awal kasus ini ketika Sisno sebagai Kapolda mengeluarkan beberapa pernyataan yang dianggap tidak seharusnya dilakukan seorang pejabat publik, di antaranya tidak perlu menggunakan hak jawab, dan wartawan bisa langsung dipidanakan, dimana pernyataan Sisno ini sempat dimuat sejumlah media lokal di Makassar.

 

Hal ini tidak diterima sejumlah wartawan yang akhirnya membuat Koalisi Jurnalis Tolak Kriminalisasi Pers Makassar yang dipimpin Upi, kemudian melakukan perlawanan dengan unjukrasa dan penggalangan dukungan serta melaporkan Sisno ke Dewan Pers dan Kompolnas. Tindakan Upi dan rekan-rekannya ini tidak diterima Sisno sehingga melaporkannya dengan tuduhan memfitnah dan pencemaran nama baik.

 

IRMAWATI

Konvergensi Media Komunikasi Kian Dekat

January 30th, 2009

Teknologi Informasi

Kamis, 29 Januari 2009 | 11:22 WIB

Bandung, Kompas - Konvergensi media informasi dan komunikasi kian dekat. Jaringan informasi dan komunikasi ke depan bakal semakin luas dan merambah ke berbagai bentuk yang praktis. Masyarakat dan pemerintah selaku pemakai harus bersiap-siap menyesuaikan diri.

Hal itu disampaikan Jaka Sembiring dari Pusat Pelayanan Telematika Departemen Komunikasi dan Informatika dalam kegiatan Cisco Network Indonesia, Rabu (28/1) di Institut Teknologi Bandung. Integrasi jaringan informasi dan komunikasi yang disebut next generation networking (NGN) ini akan terwujud setidaknya pada 2015.

“Berbagai perangkat TIK (teknologi informasi dan komunikasi) ke depan bakal makin praktis, plug and play (pasang dan fungsikan). Perannya di masyarakat pun bakal semakin besar, mengubah perilaku masyarakat,” ujarnya. Ia mencontohkan fenomena telepon seluler yang terjadi satu dasawarsa terakhir. Alat telekomunikasi ini kini telah dimiliki khalayak.

Fenomena lain yaitu makin berkembangnya pola jejaring sosial melalui situs pertemanan, semacam Facebook, di internet. Ke depan, melalui NGN ini akses komunikasi, telepon, internet, radio, dan televisi dapat tersaji dalam satu peranti saja. Integrasi informasi dan komunikasi ini semakin nyata seiring dengan akan beroperasinya teknologi komunikasi nirkabel berpita tinggi (broadband wireless access) Wimax tahun ini.

“Tahun 2009 ini Wimax akan segera ditenderkan. Sengaja regulasinya disusun lebih lama agar memberi kesempatan industri dalam negeri bersiap diri,” ucap staf pengajar Teknik Informatika ITB ini. Managing Director Cisco System Indonesia Irfan Setiaputra mengatakan, salah satu esensi utama perkembangan teknologi adalah menghubungkan manusia ke manusia dan tidak sekadar dari alat ke alat. Teknologi menjadi sangat penting untuk mendukung kolaborasi antarmanusia. (jon) KOMPAS

January 30th, 2009

KESEJAHTERAAN
Pernikahan Dini Melanggar HAM
Kamis, 29 Januari 2009 | 01:05 WIB

Jakarta, Kompas - Pernikahan dini telah menjadi persoalan krusial di masyarakat Indonesia. Pernikahan dini menyebabkan angka kematian ibu melahirkan meningkat secara signifikan. Pernikahan dini juga berkorelasi positif dengan meningkatnya angka kehamilan tidak diinginkan, aborsi, perdagangan manusia, jumlah anak telantar, serta meningkatnya angka perceraian dan pengangguran.

”Ringkasnya, pernikahan dini merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia, khususnya hak kesehatan reproduksi, dan yang paling penting pernikahan dini bertentangan dengan esensi ajaran agama yang intinya menghargai manusia dan kemanusiaan,” ujar Ketua Umum Indonesian Conference on Religion and Peace Siti Musdah Mulia dalam diskusi bertema ”Pernikahan Dini di Bawah Umur dalam Perspektif Perlindungan Anak” di Jakarta, Rabu (28/1).

Masalah pernikahan di bawah umur di Indonesia mengemuka akhir-akhir ini terutama setelah heboh pernikahan PC (43) dengan LU—yang ditengarai masih berusia di bawah 12 tahun.

Perkara nikah di bawah umur bukan sesuatu yang baru di Indonesia, baik di kota besar maupun pedalaman. Penyebabnya bisa karena alasan ekonomi, rendahnya pendidikan, pemahaman budaya dan nilai-nilai agama tertentu, atau hamil lebih dahulu.

Ketua Umum Komnas Perlindungan Anak Seto Mulyadi menyatakan, menikah di bawah umur juga bisa menjadi pelanggaran hukum. Pasal 7 UU No 1/1974 tentang Perkawinan menyebutkan batas usia sebagai syarat yaitu pihak pria sudah 19 tahun dan wanita sudah 16 tahun. Namun, pelanggaran bisa terjadi karena ada dispensasi dari pengadilan ataupun pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua dari pihak pria maupun wanita.

Pada diskusi yang digelar Komnas Perlindungan Anak itu Musdah Mulia menyebutkan, untuk mengubah perlu dibangun kesadaran bersama di masyarakat akan pentingnya penghargaan dan penghormatan terhadap manusia dan HAM.

Juga perlu dilakukan dekonstruksi pada interpretasi agama yang bias jender dan nilai-nilai patriarkat. Menyebarluaskan interpretasi agama yang ramah perempuan, apresiatif, dan akomodatif pada nilai-nilai kemanusiaan. (LOK)

Kekerasan Seksual Tinggalkan Trauma

January 30th, 2009

perlindungan anak

Kamis, 29 Januari 2009 | 01:06 WIB

Jakarta, Kompas - Tindak kekerasan seksual menimbulkan trauma, gangguan fisik dan kognitif pada anak. Oleh karena itu, pola pendidikan untuk mencegah tindak kekerasan tersebut perlu dikembangkan.

Di Indonesia, Komnas Perempuan mencatat sepanjang tahun 2006 terjadi 22.512 kasus kekerasan terhadap perempuan. Adapun data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) tahun 2006 menyebutkan 788 kasus kekerasan terhadap anak. Hasil studi di Jakarta menunjukkan, setiap bulan sekitar 15 remaja putri jadi korban pemerkosaan.

Menurut Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional Tahun 2006, sebanyak 3,07 persen perempuan dan 3,02 persen anak di Indonesia pernah mengalami kekerasan. ”Kekerasan pada anak meningkat,” kata Deputi Bidang Perlindungan Anak Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan Afrinaldi dalam seminar yang diprakarsai Plan Internasional, Rabu (28/1) di Jakarta.

Psikolog dari Universitas Atma Jaya, Yohana Ratrin Hestyanti, memaparkan, kekerasan seksual umumnya dilakukan orang di sekitar, antara lain kerabat yang tinggal satu rumah, tetangga, guru, dan anak-anak yang terpengaruh video porno.

Selain menimbulkan trauma dan luka pada organ vital, kekerasan seksual mengganggu kemampuan kognitif dan tingkah laku korban. ”Daya ingat dan konsentrasi menurun,” ujarnya.

Korban juga kehilangan rasa percaya kepada orang lain, rasa percaya diri rendah, serta tak mampu bersosialisasi. ”Korban merasa tak berdaya, tak mampu mengekspresikan emosi, punya masalah seksual,” kata konselor Sahabat Peduli Bunga K Kobong.

Dukungan

Bila tidak mendapat penanganan memadai, hal itu dapat menggerogoti kehidupan korban. Karena itu, dukungan keluarga dan masyarakat sekitar diperlukan demi pemulihan anak.

Manajer Program Anak dengan Kebutuhan Perlindungan Khusus Plan Internasional Indonesia Jipy Priscilia menambahkan, semua pihak perlu menyamakan persepsi dan mengembangkan pola pencegahan kekerasan seksual pada anak.

Penguatan jejaring perlindungan anak harus dilakukan disertai sosialisasi Undang Undang Perlindungan Anak di institusi pendidikan formal dan komunitas.

”Penanganan korban kekerasan seksual dan pencegahannya harus integratif yang melibatkan keluarga, sekolah, dan pemerintah,” ujar Yohana. (EVY/LOK)

Pemerintahan Multimedia

January 30th, 2009
 

Rabu, 28 Januari 2009 | 00:12 WIB

”Secara historis media mengumpulkan banyak informasi dan menyajikannya kepada khalayak. (Dan kini) ada hasrat yang tumbuh dari masyarakat untuk melakukan sendiri hal itu.” (Macon Phillip, Direktur ”Media Baru” Pemerintahan Obama, ”New York Times”, 26/1)

Sebelum ini dari Tanah Air kita sudah cukup banyak mendengar pemanfaatan teknologi informasi (dan komunikasi, atau TIK) untuk penyelenggaraan pemerintahan. Istilah umum untuk ini adalah e-gov (electronic-government). Sejumlah pemerintah daerah, pemerintah kabupaten atau pemerintah kota, diasosiasikan dengan penerapan e-gov yang berhasil dan produktif.

Seperti pernah disampaikan oleh Budi Rahardjo (yang tahun 2001 bekerja di PPAU Mikroelektronika ITB) dalam situsnya, Bank Dunia mendefinisikan e-gov sebagai penggunaan TI (seperti wide area network, internet, dan komputasi bergerak) oleh badan-badan pemerintah yang punya kemampuan untuk mentransformasi hubungan dengan anggota masyarakat, kalangan bisnis, dan lengan-lengan pemerintah lainnya.

Ada pula definisi lain dari Legislative Analyst’s Office AS yang menyebut e-gov sebagai proses transaksi bisnis antara masyarakat dan pemerintah melalui penggunaan sistem otomatik dan jaringan internet, yang lebih umum disebut sebagai world wide web.

Dalam perkembangannya, lanjut Budi, pemanfaatan TI ini lalu menghasilkan hubungan bentuk baru, seperti G2C (government to citizen), G2B (government to business enterprises), dan G2G (inter-agency relationship/hubungan antarbadan pemerintah).

Sementara penerapan e-gov masih terkendala sejumlah faktor, TIK sendiri justru semakin banyak dimanfaatkan untuk komunikasi. Masih segar dalam ingatan bagaimana kalangan masyarakat sempat terkejut ketika menerima SMS peringatan bahaya narkoba dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Kini, ketika Presiden Barack Obama mulai memimpin pemerintahan Amerika, orang pun tergelitik untuk menyimak, bagaimana ia memanfaatkan TIK untuk penyelenggaraan pemerintahan. Sekilas mengenai hal ini terkuak dari laporan Jim Rutenberg dan Adam Nagourney di New York Times, Senin (26/1).

Kita tahu bahwa selama masa kampanye lalu, Barack Obama intensif—dan ekstensif—sekali memanfaatkan TIK. Para pendukungnya giat menggunakan internet dan produk TIK lainnya—SMS, Facebook, YouTube—untuk penggalangan rapat, pengumpulan dana, penyebaran pamflet, dan sebagainya.

Kini, setelah Obama terpilih, sebagian dari para pendukung tersebut menyatakan akan istirahat dulu setelah habis-habisan bekerja. Namun, para pembantu Obama sendiri tampaknya tidak ingin kehilangan momentum dalam penggunaan TIK ini. Mereka menginginkan organisasi akar rumput yang pada masa kampanye sangat berjasa dengan menggunakan teknologi mutakhir ini bisa terus menjadi instrumen pemerintah. Obama sendiri, yang memulai karier politik sebagai penggiat komunitas, juga melihat hal itu sebagai prioritas.

Kini, para pembantu, termasuk manajer kampanye, telah membentuk kelompok yang dinamai Organizing for America guna mengarahkan kembali mesin kampanye untuk penanganan perubahan besar di bidang kesehatan, lingkungan, dan kebijakan fiskal. Dengan itu, yang akan terlihat adalah banyak kelompok yang akan berbicara serta mengirim e-mail dan SMS kepada teman dan tetangga untuk menggalang dukungan publik.

Melewati media utama

Dengan cara di atas, Obama—seperti halnya pendahulunya, George W Bush—cenderung melewati media utama (mainstream) dan menyampaikan langsung pesan yang ingin ia sampaikan kepada publik. Menurut salah seorang pembantu Obama, kini ada minat di kalangan masyarakat untuk mendapatkan sendiri berita baru.

Salah satu contoh penting dari langkah ini adalah pidato mingguan Presiden. Pada masa lalu, pidato direkam untuk dan disiarkan di stasiun-stasiun radio pada Sabtu pagi. Kini, Presiden Obama merekam pidato tersebut untuk video dan pada Sabtu pagi ia kirim ke situs Gedung Putih dan YouTube. Di dalamnya tampak ia menjelaskan apa yang ingin dicapai dengan stimulus ekonomi senilai 825 miliar dollar AS. Pada Sabtu petang, video pidato tersebut telah ditonton lebih dari 600.000 kali di YouTube.

Memang ada sejumlah pembatasan dalam penggunaan TIK ini, tetapi itu terlebih dari sisi legal, bukan dari sisi teknologi. Sempat muncul kekhawatiran bahwa TIK yang digunakan ini juga dimanfaatkan melobi atau menekan anggota Kongres guna memuluskan satu kebijakan. Namun, sejauh ini isi video yang direkam oleh Presiden Obama hanya berisi penyampaian pokok pikiran pemerintah menyangkut stimulus ekonomi.

Persyaratan

Seperti diperlihatkan oleh Presiden Obama dan pemerintahannya, TIK bisa banyak membantu. Namun, agar pelaksanaannya sukses, sejumlah persyaratan harus dipenuhi.

Pertama tentu tersedianya tenaga TIK yang mengerti persoalan dan punya antusiasme terhadap masalah politik, pemerintahan, dan komitmen terhadap perbaikan. Di AS, begitu Obama dilantik, situs web Gedung Putih segera didesain ulang. Staf yang menangani situs ini rajin memutakhirkan isinya dengan perintah Presiden, juga menulis blog untuk menjelaskan kebijakan pemerintah.

Berikutnya yang perlu dikembangkan untuk mendukung aplikasi TIK tentu saja adalah tersedianya infrastruktur yang andal dan memadai. Namun, yang dianggap paling mendasar adalah kultur. Pertama, kultur dalam menangani informasi. Kedua, kultur bekerja dengan teknologi yang membawa risiko keamanan informasi. Tapi, selebihnya adalah keterbukaan dan komitmen untuk bersikap terbuka, efisien.

Kini, teknologi memungkinkan pemerintahan berfungsi secara lebih lancar, hemat, cepat, dan efektif. Namun, sekali lagi, semuanya kembali pada faktor manusianya. Namun, setidaknya apa yang diperlihatkan oleh pemerintahan baru Obama menambah keyakinan kita bahwa TIK bisa banyak membantu. (KOMPAS)

 

Bias Heteroseksisme dalam Berita Kriminalitas

August 4th, 2008

Oleh Triyono Lukmantoro

Pembunuhan berantai yang dilakukan tersangka Very Idam Henyansyah—biasa dipanggil Ryan—memunculkan kehebohan. Pihak yang paling dominan berperan menggulirkan kehebohan itu media massa.

Kasus itu dikemas media sebagai berita utama secara kontinu selama beberapa hari. Bukan hanya pembunuhan yang menewaskan beberapa korban itu yang mencuatkan kehebohan. Orientasi seksual Ryan sebagai gay juga mendapat sorotan negatif berlebihan.

Pandangan yang makin tidak menguntungkan kaum homoseksual meningkat. Seakan-akan semua kaum homoseksual permisif melakukan kejahatan. Terlebih lagi salah satu jasad korban ditemukan dalam kondisi dimutilasi. Perilaku sadistik secara gampang diidentikkan dengan komunitas itu. Ironisnya, media melakukan generalisasi tanpa menampilkan angka statistik secuil pun. Menjadi sangat terlihat media mengalami kepanikan moral terhadap keberadaan homoseksual.

Mengapa media bertindak demikian? Semua berawal dari kriteria nilai-nilai berita yang diterapkan para jurnalis dalam mekanisme kerjanya. Aksioma jurnalisme menyatakan, berita berasal dari fakta. Tetapi, hanya fakta sosial tertentu saja yang dianggap pantas jadi berita. Beberapa fakta itu adalah keganjilan (oddity), ketidakbiasaan (unusual), dan di luar kelaziman (extraordinary).

Dalam kasus Ryan, ketiga fakta itu terpenuhi. Media menyambutnya dengan antusiasme tinggi. Media memberitakan kasus Ryan dengan tiga kalkulasi, yaitu (1) setiap jenis kejahatan, terlebih lagi pembunuhan, merupakan penyimpangan sosial; (2) jumlah korban yang besar makin meneguhkan intensitas penyimpangan perilakunya; dan (3) orientasi seksual pelaku pada domain minoritas adalah amunisi paling gampang ditembakkan media untuk menciptakan generalisasi.

Peran mendefinisikan

Melalui penerapan nilai berita dan ketiga kalkulasi itu, sebenarnya, apa yang dilakukan media bukanlah mencerminkan fakta sosial secara obyektif. Lebih tepat jika dikemukakan peran yang dilakukan media adalah mendefinisikan fakta sosial. Dalam mendefinisikan fakta sosial itu media tidak bisa bekerja mandiri. Media memerlukan lembaga-lembaga yang mengontrol kebenaran otoritatif bagi masyarakat. Dalam produksi berita kriminalitas, pasangan yang pasti dilibatkan media adalah pihak kepolisian, pakar kriminologi, dan ahli psikologi.

Pihak kepolisian otomatis dilibatkan media karena otoritasnya sebagai penjaga ketertiban sosial. Bukankah setiap penyimpangan yang menciptakan kekacauan sosial memang harus ditangani polisi? Pakar kriminologi sengaja diwawancarai media untuk memberikan konfirmasi tentang jenis kejahatan yang diberitakan, misalnya apakah ragam kejahatan itu baru atau tidak. Ahli psikologi mendapat posisi sebagai pihak yang menilai kondisi kejiwaan pelaku kejahatan, misalnya apakah pelaku waras atau mengalami gangguan jiwa.

Karena Ryan berada pada lingkup orientasi seksual minoritas, komentar berbagai institusi sosial itu cenderung seragam. Di situ hadirlah amplifikasi terhadap perilaku menyimpang, yang berarti kedudukan seksual minoritas pelaku mendapat pembahasan berlebihan. Konsekuensinya, garis batas identifikasi antara pihak mayoritas-minoritas, waras-sakit, dan normal-abnormal makin ditebalkan. Hal yang sulit dihindarkan adalah stigma terus berhamburan. Pilihan kata seperti ”kisah cinta ala homo”, ”penyuka sesama jenis”, ”gay pembunuh”, ”sang jagal”, dan bahkan ”Jack The Ripper” dengan begitu saja diarahkan kepada Ryan.

Konsep-konsep itu tepat atau tidak mewakili sosok Ryan bukan dianggap lagi persoalan sebab stigma merupakan teknik pemberian atribut atau label bagi pelaku penyimpangan sosial. Sebagai produk konstruksi sosial, stigma memuat kategorisasi, prasangka, dan penstereotipan yang memojokkan kaum minoritas. Benar apa yang dikatakan Howard S Becker (Labeling Theory, 1991), penyimpangan bukan terletak pada kualitas tindakan pelaku, melainkan konsekuensi dari aturan dan sanksi yang diterapkan bagi pelaku. Semakin minoritas orientasi seksual seseorang, semakin kuat pelabelan atau stigmatisasi yang dilekatkan kepada dia.

Momentum tertentu

Ketersudutan kaum homoseksual akibat pemberitaan kasus Ryan menegaskan, bias heteroseksisme diaplikasikan media. Heteroseksisme, ungkap GM Herek (1990), adalah sistem ideologi yang menyangkal, mencemarkan, dan menstigmatisasi semua bentuk perilaku, identitas, hubungan, atau komunitas nonheteroseksual. Wujud konkretnya adalah sentimen antigay, antilesbian, dan apa pun yang berada di luar kualifikasi heteroseksual.

Heteroseksisme menjalar ke dalam seluruh kebiasaan dan institusi masyarakat, seperti agama, media, dan ilmu pengetahuan. Pandangan heteroseksistik hadir pada momentum tertentu, terutama ketika kelompok nonheteroseksual terlibat dalam kasus yang mendapatkan perhatian besar sebab komunitas nonheteroseksual (gay, lesbian, biseksual, atau transjender) secara kultural tidak terlihat. Serentak dengan itu, aneka serangan berupa kutukan, prasangka, atau generalisasi negatif diarahkan kepada mereka.

Heteroseksisme menjadi penilaian ideologis karena dalam masyarakat berlaku apa yang disebut Adrianne Rich sebagai compulsory heterosexuality, yakni paksaan bagi subyek-subyek sosial untuk mematuhi heteroseksualitas sebagai kebenaran abadi yang tidak perlu digugat legitimasinya. Pemaksaan heteroseksualitas tidak saja terjadi secara kasar (koersif), tetapi juga secara lembut (hegemoni melalui kepemimpinan moral dan intelektual). Siapa pun yang ingin diakui waras dan normal harus mematuhi tatanan heteroseksualitas. Sebaliknya, pihak-pihak yang tidak tunduk pada aturan ini dianggap tidak waras dan abnormal. Metode kerja heteroseksisme adalah represi dan eksklusi, yakni penindasan dan penyingkiran terhadap minoritas nonheteroseksual.

Bias heteroseksisme gampang ditemukan dalam berita kriminalitas yang menyoroti tindak kejahatan yang dilakukan seseorang yang diidentifikasi berorientasi seksual minoritas. Tragisnya, hal itu tidak disadari kelompok mayoritas heteroseksual sebab kaum minoritas itu dianggap melakukan kejahatan ganda, yaitu terlibat dalam pembunuhan dan orientasi seksualnya tidak normal. Media jelas berperan sangat kuat dalam menanamkan dan menyuburkan bias heteroseksisme dalam masyarakat.

Triyono Lukmantoro Pengajar Sosiologi Komunikasi pada Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Diponegoro, Semarang

Harapan Hidup ODHA Naik

August 2nd, 2008

KUPANG (MI) - Dengan mengonsumsi obat antiretroviral (ARV), harapan hidup orang dengan HIV/AIDS (ODHA) lebih panjang 15 tahun. Jika tanpa ARV, ODHA yang memasuki fase AIDS hanya bisa bertahan hidup 2,5 tahun.
“ARV telah terbukti menghambat perkembangan HIV menuju AIDS,” kata Asisten Direktur Lembaga Pengembangan Penelitian, Pendidikan, dan Penerbitan Yogyakarta (LP3Y) Slamet Riyadi saat berbicara pada pelatihan jurnalis mengenai HIV/AIDS di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Kamis (31/7).
Untuk mendapatkan harapan hidup lebih panjang, Slamet mengatakan para ODHA harus tetap menjaga kesehatan tubuh mereka, misalnya dengan mengonsumsi asupan gizi yang cukup dan melakukan pola hidup sehat. “Obat ARV sekarang sudah banyak tersedia di rumah sakit di NTT, dan dibagikan secara cuma-cuma.”
Menurut Slamet, kelompok masyarakat yang memiliki risiko tinggi tertular HIV sebaiknya memeriksakan diri ke pusat layanan pemeriksaan kesehatan yang ditunjuk. Tujuannya, bila mereka dinyatakan positif terinfeksi HIV, bisa segera diobati. “Setelah dinyatakan positif HIV, mereka bisa mendapat ARV secara gratis.”
Ia menambahkan, mendapat ARV tidak hanya di rumah sakit karena obat itu juga disediakan di puskesmas. “Bahkan Menteri Kesehatan sudah menginstruksikan paling lambat 2009, semua puskesmas di Tanah Air sudah dapat menyediakan ARV,” jelasnya.
Sementara itu, Gusti Brewon dari Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi NTT melaporkan banyak kasus yang menarik dari penggunaan ARV di kalangan ODHA di wilayah NTT. Banyak kalangan ODHA yang mengonsumsi ARV melahirkan bayi. “Ternyata bayi yang dilahirkan ODHA itu tidak terinfeksi HIV,” katanya. (PO/H-2)

http://www.mediaindonesia.com/index.php?ar_id=MjA0OTI=